Di balik santunan Rp50 juta untuk korban Latsarmil SPPI, muncul pertanyaan tentang akuntabilitas, keadilan, dan nilai sebuah nyawa.
Tabooo.id – Di sebuah lapangan latihan, matahari tetap terbit seperti biasa. Aba-aba terdengar lantang. Derap langkah para peserta memecah pagi. Semua orang datang dengan tujuan yang sama menyelesaikan pendidikan dan pulang membawa penugasan baru.
Tak seorang pun membayangkan perjalanan itu akan berakhir di ruang duka.
Orang tua melepas anak-anak mereka dengan harapan. Negara memanggil mereka untuk mengabdi. Namun, lima keluarga justru menerima kabar yang tak pernah mereka bayangkan. Anak yang berangkat dengan semangat pengabdian pulang dalam peti jenazah.
Mereka Berlatih untuk Membangun Desa, Bukan Menghadapi Medan Perang
Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menyiapkan para peserta menjadi manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Pemerintah berharap mereka mampu menggerakkan ekonomi desa, memperkuat koperasi, serta mendampingi masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi.
Karena itu, pemerintah mewajibkan seluruh peserta mengikuti Latihan Dasar Militer selama 30 hari sebelum melanjutkan pelatihan manajemen koperasi selama 15 hari.
Rangkaian pendidikan tersebut seharusnya menjadi pintu menuju pengabdian.
Namun, pada hari ke-17 latihan, lima peserta kehilangan nyawa.
Kementerian Pertahanan menjelaskan bahwa kondisi kesehatan para peserta terganggu selama mengikuti latihan. Pemerintah kemudian menyampaikan belasungkawa, memberikan santunan sebesar Rp50 juta kepada masing-masing keluarga korban, sekaligus mengevaluasi kurikulum pelatihan. Latihan fisik militer dan latihan menembak dihapus. Sebagai gantinya, peserta akan menerima pendidikan Bela Negara serta penguatan kemampuan manajerial.
Langkah itu memang menunjukkan adanya evaluasi.
Namun evaluasi tidak otomatis menjawab semua pertanyaan.
Ketika Nyawa Hilang, Negara Tidak Cukup Menyampaikan Duka
Dalam kehidupan sehari-hari, hukum memiliki ukuran yang jelas ketika seseorang kehilangan nyawa akibat kelalaian.
Pengemudi yang lalai hingga menyebabkan kematian harus menjalani proses pidana.
Perusahaan yang mengabaikan standar keselamatan kerja juga dapat menghadapi tuntutan hukum apabila pekerjanya meninggal.
Rumah sakit pun wajib mempertanggungjawabkan prosedurnya ketika dugaan kelalaian muncul.
Prinsipnya sederhana.
Setiap nyawa memiliki nilai yang tidak boleh dikalahkan oleh kelalaian.
Karena itu, setiap kematian semestinya memicu penyelidikan, mengungkap penyebab, mencari pihak yang bertanggung jawab, lalu memperbaiki sistem agar tragedi serupa tidak terulang.
Lalu mengapa pembahasan mengenai tragedi Latsarmil justru bergerak lebih cepat menuju santunan daripada akuntabilitas?
Publik belum mendengar penjelasan yang utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi selama latihan berlangsung. Publik juga berhak mengetahui apakah prosedur keselamatan sudah berjalan sesuai standar, apakah pemeriksaan kesehatan berlangsung memadai, serta apakah mekanisme penanganan darurat bekerja secara optimal.
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak bertujuan menghakimi siapa pun.
Sebaliknya, pertanyaan tersebut justru menjadi syarat agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Rp50 Juta Tidak Pernah Bisa Menggantikan Masa Depan
Perdebatan sebenarnya bukan terletak pada besar atau kecilnya santunan.
Bagi sebagian orang, Rp50 juta mungkin terlihat besar.
Bagi keluarga yang kehilangan anak, angka itu tidak pernah mampu mengisi kursi makan yang kini kosong.
Nominal itu juga tidak sanggup menggantikan suara yang setiap malam biasa terdengar di rumah.
Tidak ada transfer uang yang mampu menghapus air mata seorang ibu.
Tidak ada santunan yang dapat mengembalikan masa depan yang ikut terkubur bersama korban.
Saat negara menghitung kerugian dengan angka, keluarga korban justru menghitung kehilangan dengan kenangan.
Mereka kehilangan tawa, mereka kehilangan harapan dan mereka kehilangan seseorang yang tidak akan pernah pulang.
Mengapa Calon Manajer Harus Menjalani Latihan Militer?
Tragedi ini juga membuka ruang untuk mempertanyakan arah kebijakan.
SPPI bertujuan mencetak manajer koperasi. Mereka akan mengelola organisasi ekonomi masyarakat, menyusun strategi usaha, membangun jaringan, dan memperkuat pemberdayaan desa.
Lalu mengapa jalan menuju profesi tersebut harus melewati latihan dasar militer yang memiliki risiko tinggi?
Pertanyaan itu bukan berarti menolak nilai Bela Negara.
Sebaliknya, publik ingin memastikan bahwa setiap metode pendidikan benar-benar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
Fakta bahwa pemerintah kini menghapus latihan fisik dan latihan menembak menunjukkan satu hal.
Evaluasi akhirnya datang setelah tragedi terjadi.
Ironinya, perubahan sering muncul ketika korban sudah tidak bisa kembali.
Yang Dicari Publik Bukan Santunan, Melainkan Kebenaran
Belasungkawa menunjukkan empati.
Santunan menunjukkan tanggung jawab administratif.
Namun keduanya belum tentu menghadirkan keadilan.
Publik membutuhkan jawaban yang jauh lebih penting.
Apa penyebab pasti lima peserta meninggal?
Siapa yang bertanggung jawab apabila penyelidikan menemukan kelalaian?
Langkah apa yang akan memastikan tragedi serupa tidak kembali menelan korban?
Negara hukum tidak boleh berhenti pada ungkapan duka.
Negara harus berani membuka seluruh fakta, menerima hasil penyelidikan, dan menindak siapa pun yang terbukti lalai.
Di situlah kepercayaan publik tumbuh.
Bukan dari pidato.
Bukan dari konferensi pers.
Melainkan dari keberanian mengakui kesalahan dan memperbaiki sistem.
Nyawa Tidak Pernah Memiliki Harga
Tidak ada keluarga yang mengantar anaknya mengikuti program negara dengan harapan menerima santunan.
Mereka mengantar anak-anaknya karena percaya negara akan menjaga mereka.
Kepercayaan itu kini sedang diuji.
Lima nyawa memang telah pergi.
Namun, satu pertanyaan akan terus tinggal di ruang publik.
Apakah negara benar-benar sedang menghargai kehidupan setiap warganya, atau kita perlahan mulai terbiasa mengukur kehilangan hanya dengan angka? @dimas
