Tabooo.id: Deep – Di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, deru AC dan bisik-bisik pengunjung tidak mampu menutupi ketegangan. Angka Rp285 triliun melayang di udara, menimpa para terdakwa, termasuk Alfian Nasution, mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (2021–2023). Bersama tujuh rekannya, Alfian menghadapi dakwaan merugikan keuangan dan perekonomian negara melalui pengelolaan minyak mentah dan produk kilang.
Angka Kerugian yang Mencekam
Jaksa Penuntut Umum memaparkan kerugian yang membuat kepala pusing keuangan negara Rp25,4 triliun, perekonomian Rp171,9 triliun, ditambah keuntungan ilegal 2,6 miliar dolar AS. Totalnya mencapai Rp285,1 triliun lebih besar dari APBD sebagian provinsi. Akibatnya, subsidi BBM yang seharusnya meringankan beban rakyat kini tergerus. Dampaknya dirasakan pengemudi ojek, petani, hingga ibu rumah tangga yang menimbang rupiah untuk kebutuhan sehari-hari.
Korupsi dalam Rantai Bisnis
Alfian dan rekan tidak bekerja sendiri. Mereka menandatangani kontrak sewa terminal BBM dengan PT Orbit Terminal Merak, memperkaya Riza Chalid dan keluarganya hingga Rp2,9 triliun. Mereka juga menetapkan harga solar dan biosolar kepada PT Adaro Indonesia tanpa mempertimbangkan nilai jual terendah maupun profitabilitas, memberi keuntungan Rp630 miliar dan kompensasi solar Rp13,1 triliun.
Selain itu, pengadaan minyak mentah dan produk kilang mengalir ke perusahaan asing, termasuk Trafigura PTE LTD, hingga ratusan juta dolar AS. Keputusan yang seharusnya transparan berubah menjadi jalur pengalihan kekayaan publik ke kantong pribadi.
Kehidupan Nyata di Balik Angka
Namun, angka dan laporan audit hanya memberi bayangan dingin. Pengemudi ojek menunggu solar bersubsidi agar bisa bekerja. Petani menyiapkan pupuk dan BBM untuk panen. Ibu rumah tangga menimbang rupiah agar anak tetap bisa sekolah. Mereka menanggung akibat dari keputusan terdakwa. Sementara itu, para terdakwa duduk tenang, dokumen kontrak menjadi tameng mereka.
Bagi publik, setiap angka adalah luka sosial. Dolar yang mengalir ke luar negeri atau kantong tertentu terasa nyata dalam kesejahteraan rakyat.
Sistem yang Membiarkan Keserakahan
Kasus ini membuka tabir besar sistem gagal ketika kontrol internal lemah, pengawasan minim, dan integritas digantikan kepentingan pribadi. Terdakwa memang tidak bertindak sendiri, tapi jaringan birokrasi dan bisnis memfasilitasi kerugian luar biasa. Akibatnya, masyarakat menanggung beban harga BBM naik, kepercayaan terhadap institusi publik menurun.
Refleksi Sosial yang Menyakitkan
Tabooo melihat kasus ini bukan hanya korupsi, tapi ketimpangan moral dan sosial. Dalam angka Rp285 triliun terselip cerita rakyat yang harus mengencangkan ikat pinggang. Cerita pengusaha kecil, pekerja harian, dan keluarga yang mengandalkan keadilan struktural. Sementara mereka yang duduk di meja sidang menikmati ruang aman, bahkan risiko hukum pun terasa jauh.
Negara yang Menunggu Keadilan
Ketika sidang berakhir dan pintu ruang persidangan tertutup, bayangan Rp285 triliun masih membayang di benak publik. Siapa paling dirugikan? Mereka yang hidup dari rupiah yang kini hilang. Siapa paling diuntungkan? Mereka yang menandatangani kontrak, mengatur angka, dan memindahkan kekayaan publik ke kantong pribadi.
Kasus Pertamina menantang kita bertanya sejauh mana sistem melindungi rakyat? Dan sejauh mana masyarakat bersedia menuntut transparansi dan keadilan? Sementara itu, manusia biasa tetap menatap harga BBM dan berjuang untuk hari esok yang lebih adil. @dimas
