Bendung Karet Juwana kembali bocor saat musim kemarau tiba. Persoalannya kini bukan sekadar kerusakan fisik, melainkan kualitas tata kelola proyek, pengawasan konstruksi, dan efektivitas penggunaan APBN apalagi dengan anggaran proyek Rp260 Miliar sampai dua kali bocor.
Tabooo.id – Air Sungai Juwana kembali mengalir deras menuju laut. Bersamaan dengan itu, kecemasan ribuan petani ikut meningkat. Pemerintah membangun Bendung Karet Sungai Juwana di Desa Bungasrejo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, dengan anggaran proyek Rp260 miliar dari APBN.
Namun, bangunan yang menjadi tumpuan irigasi tersebut sudah dua kali rusak dalam dua tahun terakhir, yakni pada 2025 dan kembali bocor pada 2026. Kerusakan yang terus berulang membuat persoalan ini tidak lagi berhenti pada soal konstruksi. Publik kini mempertanyakan bagaimana proyek bernilai ratusan miliar rupiah bisa kehilangan fungsi utamanya dalam waktu yang relatif singkat.
Ketika Proyek Rp260 Miliar Bendung Gagal Menahan Air
Musim kemarau selalu menjadi masa paling menegangkan bagi petani. Saat hujan berhenti turun, seluruh harapan bergantung pada sistem irigasi.
Pemerintah membangun Bendung Karet Juwana untuk menahan aliran sungai agar air tidak langsung mengalir ke Laut Jawa. Dengan mekanisme itu, bendung menjaga cadangan air tawar sehingga sawah tetap memperoleh pasokan irigasi selama musim kemarau.
Kini fungsi tersebut terganggu karena kebocoran membuat air terus mengalir ke laut. Debit Sungai Juwana pun menurun ketika ribuan hektare sawah sedang memasuki fase penting musim tanam ketiga.
Ketua Serikat Petani Pati (SPP), Kamelan, mengatakan kerusakan bendung langsung memengaruhi kebutuhan air petani.
“Kalau bendung bocor, air tidak tertahan dan langsung mengalir ke laut. Akibatnya debit air di Sungai Juwana cepat berkurang, padahal sekarang petani sangat membutuhkan air,” ujar Kamelan saat ditemui di lokasi, Selasa (21/07/2026).
Menurutnya, sebagian petani baru memulai persemaian, sementara petani lain sedang merawat tanaman padi yang telah berumur sekitar 40 hari.
“Ini musim kemarau. Hujan sulit diharapkan, sehingga satu-satunya sumber irigasi berasal dari Sungai Juwana,” katanya.
Bukan Sekadar Kebocoran
Masalah tidak berhenti pada berkurangnya debit air karena ketika air tawar semakin sedikit, air laut berpotensi masuk ke badan sungai. Intrusi air laut akan meningkatkan kadar garam sehingga petani tidak lagi dapat memanfaatkan air sungai untuk mengairi sawah.
Kamelan mengingatkan ancaman tersebut dapat memicu gagal panen di ribuan hektare lahan pertanian.
Kerugian yang muncul pun tidak kecil. Petani telah mengeluarkan modal produksi sekitar Rp25 juta per hektare, sedangkan nilai gabah yang mereka harapkan mencapai Rp40 juta hingga Rp50 juta per hektare.
Kerusakan bendung akhirnya bukan hanya mengancam hasil panen, tetapi juga mengganggu keberlangsungan ekonomi ribuan keluarga petani.
Apa yang Sebenarnya Gagal Dari Proyek Rp260 Miliar?
Kerusakan pertama mungkin masih bisa dianggap sebagai gangguan teknis. Namun kerusakan kedua membentuk pola yang layak dipertanyakan.
Juru Bicara Jaringan Masyarakat Peduli Sungai Juwana (Jampisawan), Ari Subekti, meminta pemerintah tidak sekadar menambal bagian yang bocor.
“Kalau kerusakan terjadi sampai dua kali, tentu harus ada evaluasi total. Jangan hanya diperbaiki, tetapi dicari penyebab utamanya agar kejadian serupa tidak terus berulang.”
Pernyataan itu membuka pertanyaan yang lebih besar. Apakah perencana salah menghitung kekuatan struktur bendung?
Mungkinkah kontraktor memakai material yang tidak memenuhi spesifikasi? Apakah pengawas gagal menemukan potensi kerusakan sejak awal?
Atau pengelola mengabaikan pemeliharaan setelah proyek selesai? Tanpa audit yang menyeluruh, semua pertanyaan tersebut akan tetap menjadi spekulasi.
Proyek Selesai, Pengawasan Ikut Selesai?
Dalam berbagai kajian kebijakan publik, akademisi berulang kali mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya serapan anggaran atau cepatnya proyek selesai.
Masyarakat tidak menikmati angka pada laporan keuangan. Masyarakat merasakan manfaat ketika bangunan benar-benar berfungsi dalam jangka panjang.
Pakar teknik sipil juga menilai umur sebuah infrastruktur sangat bergantung pada kualitas konstruksi, pengawasan independen, dan pemeliharaan berkala. Jika salah satu mata rantai melemah, risiko kerusakan akan meningkat jauh sebelum usia rencana bangunan berakhir.
Karena itu, pemerintah perlu membuka hasil evaluasi secara transparan. Publik berhak mengetahui apakah persoalan muncul akibat kesalahan desain, kualitas material, lemahnya pengawasan, atau buruknya sistem pemeliharaan.
Ketahanan Pangan Dimulai dari Air
Banyak orang menghubungkan ketahanan pangan dengan pupuk atau benih. Padahal air menjadi fondasi utama seluruh aktivitas pertanian.
Tanaman hanya bisa tumbuh ketika pasokan air tersedia secara stabil. Sistem irigasi mengalirkan air ke lahan pertanian, sedangkan bendung menjaga cadangan air agar tidak langsung mengalir ke laut.
Begitu salah satu rantai itu terputus, produktivitas pertanian ikut menurun. Karena itu, kerusakan Bendung Juwana bukan sekadar persoalan Kabupaten Pati. Dampaknya dapat menjalar ke produksi pangan, pendapatan petani, hingga stabilitas pasokan beras.
Di Balik Fakta Proyek Rp260 Miliar
Negara sering merayakan pembangunan melalui seremoni peresmian. Namun masyarakat menilai keberhasilan negara dari kemampuan menjaga infrastruktur tetap berfungsi.
Bendung Juwana menunjukkan bahwa membangun proyek jauh lebih mudah daripada memastikan proyek itu bertahan dengan anggaran proyek Rp260 miliar.
Pemerintah kini menghadapi pekerjaan yang lebih besar daripada sekadar memperbaiki kebocoran. Pemerintah harus mengaudit seluruh proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, hingga pemeliharaan. Transparansi hasil audit menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
Yang Sebenarnya Bocor
Ini bukan sekadar bendung yang bocor tapi yang ikut bocor adalah kepercayaan masyarakat terhadap kualitas proyek negara.
Sebab ketika infrastruktur dengan anggaran proyek Rp260 miliar gagal menjaga air, publik tidak lagi hanya melihat retakan pada bendung. Publik mulai mempertanyakan apakah sistem pengawasan, tata kelola proyek, dan penggunaan APBN benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat atau hanya berhenti pada selesainya sebuah pembangunan. @teguh
