Bukan sekadar listrik yang hilang. Negara perlahan menghilang dari kehidupan warga yang tinggal paling jauh dari pusat kekuasaan dan ini terjadi di Desa Juhu pegunungan Meratus Tepatnya di Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.
Tabooo.id – Malam selalu datang di Pegunungan Meratus. Namun, bagi warga Desa Juhu, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, malam tidak hanya membawa gelap. Malam membawa keterbatasan. Ketika matahari tenggelam, aktivitas berhenti. Anak-anak menutup buku lebih cepat. Para ibu menyimpan anyaman yang belum selesai. Tenaga kesehatan bersiap menghadapi pasien dengan cahaya seadanya. Bahkan ruang hidup masyarakat adat ikut mengecil bersama padamnya listrik.
“Ya guringan ay lagi kami kalau sudah malam bang,” ujar Mulyadi singkat.
Kalimat itu terdengar sederhana. Namun, di baliknya tersimpan kenyataan pahit bahwa warga Desa Juhu harus menyesuaikan hidup dengan ketiadaan listrik setelah Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang mereka bangun secara swadaya lumpuh akibat diterjang banjir besar.
Ironisnya, ketika Indonesia terus berbicara mengenai transisi energi, kendaraan listrik, hingga hilirisasi industri, masih ada warga negara yang kembali bergantung pada lampu minyak tanah. Bukan karena menolak kemajuan, melainkan karena negara belum mampu memastikan layanan dasar tetap menyala di wilayah paling terpencil.
Ketika Gelap Mengambil Ruang Hidup
Bagi banyak orang di kota, listrik identik dengan kenyamanan. Akan tetapi, bagi warga Desa Juhu, listrik berarti kesempatan untuk hidup lebih layak.
Rahmi Lawati menjelaskan bahwa malam merupakan satu-satunya waktu bagi perempuan desa untuk berkumpul setelah seharian bekerja di ladang.
“Kalau siang ibu-ibu sibuk di huma. Malam baru bisa berkumpul.”
Namun, sejak PLTMH berhenti beroperasi, ruang sosial itu ikut menghilang. Perempuan tidak lagi leluasa menganyam kerajinan tangan. Anak-anak kesulitan belajar. Kegiatan memasak pun harus dilakukan dalam penerangan yang sangat terbatas.
Masalah tidak berhenti di situ. Di Puskesdes Juhu, Daliyati mengaku tetap melayani pasien meski tanpa pencahayaan memadai.
“Kami merasa takut jika tidak ada lampu. Karena ini pelayanan, tetap diusahakan meski tanpa penerangan.”
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa listrik bukan lagi sekadar persoalan teknologi. Listrik telah berubah menjadi penentu kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga keselamatan warga.
Lebih jauh lagi, masyarakat adat Balai Juhu juga kehilangan ruang untuk menjalankan tradisi. Berbagai ritual kepercayaan Balian, termasuk prosesi ba’aruh dan perkawinan adat yang lazim berlangsung pada malam hari, kini bergantung pada genset dengan biaya operasional yang sangat mahal.
Masyarakat Membangun, Negara Belum Menjaga
PLTMH Desa Juhu bukan hasil proyek raksasa bernilai miliaran rupiah. Warga membangunnya melalui dana desa, gotong royong, dan tenaga para pemuda adat pada periode 2022–2023. Dengan kapasitas sekitar 4.000 watt, pembangkit sederhana itu berhasil menerangi beberapa rukun tetangga dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Sayangnya, banjir besar merusak bendungan sehingga pembangkit berhenti beroperasi. Sejak saat itu, kerusakan terus berulang.
“PLTMH itu sudah 12 kali jebol. Sempat menyala sebentar pada 2025, tetapi dinamonya rusak lagi,” kata Kepala Desa Juhu, Abdul Dunduk.
Persoalannya bukan sekadar bencana alam. Yang lebih mengkhawatirkan adalah tidak adanya solusi permanen selama bertahun-tahun.
Pemerintah desa memperkirakan pembangunan bendungan permanen hanya membutuhkan sekitar Rp300 juta. Nilai tersebut sebenarnya relatif kecil dibandingkan berbagai proyek infrastruktur bernilai ratusan miliar rupiah yang rutin dibangun pemerintah.
Namun, bagi Desa Juhu, angka itu terlalu besar. Selain keterbatasan anggaran desa, seluruh material harus dipikul melewati medan pegunungan dengan ongkos mencapai Rp25.000 per kilogram.
Akibatnya, warga terus memperbaiki kerusakan secara darurat sambil berharap ada perhatian yang benar-benar nyata.
Seremoni Datang, Solusi Belum Tiba
Pemerintah sebenarnya tidak sepenuhnya absen. Berbagai kunjungan telah dilakukan. Proposal juga sudah diajukan ke pemerintah kabupaten, provinsi, hingga kementerian.
Pada November 2025, Ekspedisi Juhu bertajuk Langkah Kasih Mama Deden ke Pelosok bahkan membawa layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial ke desa tersebut. Rombongan menyaksikan langsung beratnya perjalanan menuju Desa Juhu yang hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki selama berjam-jam melintasi hutan.
Meski demikian, kebutuhan paling mendasar warga tetap belum terjawab.
Bunda PAUD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Deni Era Yulyantie, mengakui keterbatasan anggaran daerah menjadi hambatan utama.
“Saya sudah ada wacana berangkat ke kementerian. Saya sangat berharap sekali ada lampu di sana.”
Harapan itu menunjukkan adanya niat baik. Akan tetapi, bagi warga Juhu, harapan belum mampu menggantikan cahaya yang mereka butuhkan setiap malam.
Ketika Komunitas Adat Lebih Siap daripada Sistem
Ketua AMAN Kalimantan Selatan, Rubi, menilai PLTMH justru menjadi contoh bagaimana masyarakat adat mampu membangun sistem energi yang sesuai dengan lingkungan mereka.
“Masyarakat adat dulu punya pembangkit listrik tenaga air. Mereka pernah berdaulat atas pangan dan energi.”
Pernyataan itu menyimpan ironi besar. Komunitas adat berhasil membangun energi terbarukan secara mandiri. Sebaliknya, negara belum berhasil menjaga keberlanjutan sistem yang sudah terbukti bermanfaat.
Padahal, teknologi mikrohidro tidak menghasilkan polusi, tidak merusak hutan, dan sejalan dengan target bauran energi nasional.
Energi Adalah Hak, Bukan Hadiah
Livelihood Specialist Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia (YCHI), Rudy Redhani, menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban memenuhi akses energi bagi seluruh warga negara.
“Listrik bukan sekadar soal penerangan, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat.”
Pandangan tersebut sejalan dengan berbagai kajian kebijakan publik yang menempatkan akses energi sebagai bagian dari pelayanan dasar negara. Guru Besar Kebijakan Publik Riant Nugroho dalam berbagai forum administrasi publik menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya jumlah proyek yang dibangun, tetapi sejauh mana negara menghadirkan layanan secara adil hingga wilayah terpencil.
Sementara itu, sosiolog Robertus Robet dalam sejumlah diskusi mengenai ketimpangan pembangunan mengingatkan bahwa masyarakat adat sering kali menjadi kelompok yang paling lambat menikmati hasil pembangunan karena kebijakan lebih berorientasi pada pusat pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan pelayanan dasar.
Ketika Proyek Besar Menutupi Masalah Kecil
Desa Juhu memperlihatkan paradoks pembangunan Indonesia.
Negara mampu membangun jalan tol, bendungan raksasa, kawasan industri, hingga proyek energi bernilai triliunan rupiah. Namun, negara belum mampu menjaga satu pembangkit kecil yang menopang kehidupan sekitar 350 warga di pedalaman Meratus.
Persoalannya bukan semata-mata kerusakan PLTMH.
Persoalannya terletak pada cara negara menentukan prioritas. Infrastruktur besar lebih mudah masuk pidato politik karena terlihat megah. Sebaliknya, sistem energi kecil yang menopang kehidupan masyarakat adat sering kali tenggelam di balik tumpukan proposal dan alasan keterbatasan anggaran.
Padahal, jika negara benar-benar ingin membangun keadilan energi, keberhasilan seharusnya tidak diukur dari berapa banyak pembangkit besar berdiri. Keberhasilan justru terlihat ketika setiap warga negara, sejauh apa pun mereka tinggal, tetap memperoleh hak yang sama untuk menikmati terang.
Desa Juhu telah membuktikan bahwa masyarakat mampu membangun. Kini pertanyaannya sederhana, tetapi menohok apakah negara bersedia menjaga apa yang sudah dibangun rakyatnya?. @teguh
