Tabooo.id: Nasional – Diplomasi Indonesia kembali menarik perhatian dunia. Negara-negara Asia-Pasifik mengusulkan Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) untuk tahun 2026. Namun, apresiasi global itu langsung disertai pesan tegas dari parlemen kepercayaan internasional harus dibuktikan lewat pembenahan nyata di dalam negeri.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi NasDem, Amelia Anggraini, menegaskan pencalonan ini bukan sekadar simbol prestise. Ia menilai momentum tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat reformasi HAM secara terukur.
“Pencalonan ini menjadi alat ukur kemajuan sekaligus pemicu pembenahan di dalam negeri. Pemerintah harus konsisten menerapkan kebijakan sesuai standar HAM internasional, menyusun pelaporan transparan, dan memperkuat kerja sama dengan lembaga pengawas,” tegas Amelia, Jumat (26/12/2025).
Kepercayaan Internasional Datang Bersama Tuntutan
Amelia mengapresiasi dukungan negara-negara Asia-Pasifik terhadap Indonesia. Menurutnya, nominasi itu mencerminkan pengakuan atas peran aktif Indonesia dalam mendorong agenda HAM global.
Selain itu, Indonesia memegang posisi strategis sebagai negara berkembang yang independen dan tidak terikat kepentingan blok tertentu. Kondisi tersebut memberi ruang bagi Indonesia untuk berperan sebagai jembatan dialog dalam isu HAM yang kerap memicu polarisasi global.
Meski demikian, Amelia mengingatkan bahwa kepercayaan dunia selalu membawa ekspektasi tinggi. Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan keselarasan antara diplomasi luar negeri dan praktik HAM di dalam negeri.
“Ini bukan hanya soal kebanggaan diplomasi. Kritik publik harus terus hidup agar komitmen HAM benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Penetapan Presidensi Tinggal Selangkah Lagi
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri mengumumkan bahwa Asia-Pacific Group (APG) memilih Indonesia sebagai kandidat Presiden Dewan HAM PBB 2026. Kemlu menyebut keputusan tersebut mencerminkan kepercayaan kawasan terhadap kepemimpinan Indonesia dalam isu HAM.
Dewan HAM PBB akan menetapkan presidensi itu dalam pertemuan pada 8 Januari 2026. Jika disahkan, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, akan mengemban jabatan tersebut.
Dalam kapasitas itu, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang 2026 dengan prinsip objektif, inklusif, dan berimbang.
Rekam Jejak Jadi Modal, Kredibilitas Jadi Taruhan
Kemlu menjelaskan bahwa negara-negara Asia-Pasifik memberikan dukungan karena rekam jejak Indonesia sebagai bridge builder isu HAM. Selain itu, sikap independen Indonesia dan konsistensinya mengangkat isu kemanusiaan global turut memperkuat posisi tersebut.
Saat ini, Indonesia masih menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026. Berdasarkan mekanisme rotasi kawasan, Asia-Pasifik memang memperoleh giliran memegang presidensi pada 2026.
“Kepercayaan ini memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan di tingkat global,” ujar Kemlu.
Siapa yang Menunggu Dampak Nyata?
Di balik forum internasional dan diplomasi tingkat tinggi, dampak paling nyata justru menyentuh masyarakat di dalam negeri. Kelompok rentan, korban pelanggaran HAM, serta warga yang bergantung pada perlindungan negara kini menanti bukti konkret.
Jika Indonesia benar-benar memimpin Dewan HAM PBB, standar internasional tidak lagi berhenti di pidato. Standar itu akan menjadi cermin bagi kondisi HAM di rumah sendiri.
Dunia sudah memberi kepercayaan. Kini, publik menunggu jawabannya apakah kepemimpinan global itu mampu berjalan seiring dengan keadilan domestik, atau justru berhenti sebagai etalase diplomasi yang tampak rapi dari luar? @dimas
