Tabooo.id: Deep – Suara Ketua DPR, Puan Maharani, menggema di ruang paripurna yang hening. Begitu palu terangkat, seluruh perhatian tertuju pada daftar hadir. Detik berikutnya, satu kata meluncur: “Setuju.” Tanpa perdebatan panjang, Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi undang-undang baru.
Di atas kertas, keputusan ini terlihat sebagai kemenangan bagi warga negara. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan bahwa KUHAP baru memperkuat posisi masyarakat, memberi perlindungan bagi kelompok rentan, memperjelas syarat penahanan, serta membuka ruang lebih besar bagi hak korban dan mekanisme keadilan restoratif. Namun, di balik seluruh penjelasan itu, masih ada ruang kosong yang jarang mendapat sorotan.
Kemajuan Nyata atau Sekadar Panggung?
Selama puluhan tahun, publik menilai KUHAP lama terlalu memihak pada kekuasaan. Aparat penegak hukum memegang otoritas besar, sementara warga sering tersudut. Banyak kasus rakyat kecil berlarut-larut, sedangkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan justru tenggelam.
Melalui KUHAP baru, pemerintah berusaha menyeimbangkan situasi ini. Regulasi baru menguatkan hak tersangka, terdakwa, dan korban. Selain itu, aturan ini memperjelas mekanisme keadilan restoratif, mengatur kompensasi, restitusi, serta rehabilitasi. Advokat juga diposisikan sebagai bagian penting dari sistem peradilan.
Secara teori, aturan baru ini tampak sebagai pelindung rakyat. Namun, sejarah justru mengajarkan agar kita berhati-hati.
Realitas yang Tidak Tercatat dalam Statistik
Bayangkan seorang ayah muda yang duduk gelisah di ruang tunggu kantor polisi. Putrinya baru menjadi korban penganiayaan. Polisi memberikan formulir dan prosedur hukum yang rumit. Ia hanya ingin keadilan, tetapi sistem terasa asing dan berjarak.
Di sisi lain, seorang mahasiswa mendadak ditahan karena unggahan di media sosial. Proses berlangsung cepat, tanpa pendampingan memadai. Ia kebingungan, sementara hukum terasa tajam ke bawah. Pada saat yang sama, kasus besar yang melibatkan korporasi justru berjalan lambat, bahkan nyaris berhenti di meja penyidik.
Kisah-kisah itu bukan rekaan. Itulah wajah hukum di lapangan. Banyak warga merasakan ketimpangan hukum terlihat tegas ketika menindak rakyat kecil, namun melembut saat berhadapan dengan pemegang kuasa.
Para legislator memang berbicara tentang perlindungan bagi kelompok rentan perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Akan tetapi, kenyataan di luar sana sering berbeda. Anak jalanan bisa ditahan karena mencuri roti, lansia kebingungan menghadapi intimidasi aparat, dan penyandang disabilitas masih sering tersisih.
Ini bukan sekadar data. Ini pengalaman batin warga yang terseok di tengah harapan dan kenyataan hukum. Mereka membaca KUHAP baru sambil bertanya apakah aturan ini benar-benar bekerja untuk saya?
Analisis Tabooo: Apa yang Masih Disembunyikan Sistem?
Jika kita mundur sejenak, terlihat bahwa setiap pasal dalam KUHAP baru disusun dengan niat baik. Regulasi ini memasukkan 14 substansi utama, mulai dari penyesuaian dengan KUHP baru, perlindungan korban, hingga mekanisme pengakuan bersalah dan penundaan penuntutan korporasi.
Meski demikian, masalah utama tidak hanya berada di dalam teks hukum. Tantangan terbesarnya justru muncul dari praktik di lapangan. Budaya birokrasi tidak berubah secepat pasal hukum. Aparat tetap bekerja di bawah tekanan politik, kepentingan, dan bias manusiawi. Advokat memang berperan penting, tetapi akses terhadap pendampingan hukum belum merata.
Di sisi lain, keadilan restoratif memang memberikan harapan baru. Namun, implementasinya kerap tersendat: ruang mediasi terbatas, korban takut menyampaikan suara, dan penyidik belum sepenuhnya terlatih menggunakan pendekatan ini.
Dengan kata lain, reformasi hukum bisa menjadi simbol besar, tetapi simbol tidak selalu sama dengan realitas.
Simfoni Kontradiksi
Di satu sisi, KUHAP baru menawarkan harapan: negara mengakui ketimpangan hukum dan berjanji memperbaikinya. Regulasi ini menegaskan perlindungan bagi advokat, memperkuat hak tersangka, serta menjamin pencegahan penyiksaan.
Namun di sisi lain, warga masih berhadapan dengan praktik hukum yang tidak konsisten. Penahanan sewenang-wenang, kasus besar yang menguap, hingga proses hukum yang berbelit tetap menjadi kenyataan sehari-hari.
Inilah simfoni kontradiksi. Harmoni hukum hanya terdengar indah di ruang paripurna, sementara nada sumbang terus terdengar di jalanan, kantor polisi, dan ruang pengadilan.
Pertanyaan yang Belum Terjawab
Pengesahan KUHAP baru memang menjadi momen penting. Tetapi sejarah hukum tidak hidup di gedung DPR, melainkan di kehidupan warga yang merasakan dampaknya.
Karena itu, pertanyaannya tetap sama:
apakah sistem hukum ini benar-benar akan bekerja untuk semua orang?
Apakah hukum akan tetap tajam kepada pelaku kejahatan dan adil kepada semua warga, tanpa memandang status sosial?
KUHAP telah diperbarui. Namun, keadilan dalam kehidupan nyata masih perlu diperjuangkan.
Dan akhirnya, pertanyaan itu masih menggantung di udara seperti palu sidang yang belum diketuk:
Apakah kita benar-benar akan merasakan keadilan, atau hukum kembali menjadi bayangan indah di atas kertas, namun tetap dingin saat bersentuhan dengan hidup kita? @dimas
