Tabooo.id: Edge – Malam minggu terasa damai. Lampu kamar temaram, AC berdenting pelan, dan kamu rebahan sambil menyapu layar TikTok tanpa beban. Tidak ada drama, tidak ada pemberitahuan mendadak setidaknya sampai sebuah notifikasi nongol dan merusak ketenangan itu.
Pesannya bukan dari gebetan.
Bukan voucher ongkir.
Bukan undangan nikahan teman yang tiba-tiba muncul begitu saja.
Yang muncul justru sesuatu yang jauh lebih menggelisahkan.
“Update Baru Sistem Demokrasi. Beberapa fitur di-reset. Tidak bisa undo.”
Jempolmu refleks berhenti, seolah wifi rumah macet saat hujan. Rasa penasaran langsung mengalahkan rasa takut, dan kamu membuka detail update tersebut. Tampilan pertama membuat alismu terangkat:
“Pilkada tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Voting dialihkan ke DPRD demi efisiensi.”
Wacana Serius yang Terasa Seperti Lelucon
Ini bukan parodi politik. Wacana tersebut muncul dari pernyataan Presiden Prabowo, yang menilai banyak negara memakai sistem serupa dan biayanya lebih rendah. DPR menanggapi dengan santai, hampir seperti admin grup keluarga yang sudah kebal broadcast:
“Silakan ajukan secara resmi, Pak.”
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi tampak lelah. Mereka menyerupai kakek bijak yang berulang kali memperbaiki mainan rusak cucunya tetap mencoba membantu, meski wajahnya sudah menunjukkan rasa letih.
Mengapa Banyak Orang Merasa Waswas
Biaya Pilkada langsung memang tinggi. Konfliknya juga sering membara seperti komentar pertandingan sepak bola. Namun mengalihkan suara jutaan orang kepada beberapa puluh anggota DPRD memunculkan rasa janggal yang sulit diabaikan.
Analogi muncul tanpa perlu dipaksa. Guru yang berkata,
“Daripada mengawasi semua murid, nilai saya serahkan saja ke ketua kelas,”
atau developer game yang memilih menghapus mode multiplayer karena lelah memburu cheater.
Alasan bahwa DPRD lebih mudah diawasi pun terdengar manis, tetapi pengalaman publik berkisah sebaliknya. Orang-orang masih menyimpan ingatan tentang mahar politik, lobi di balik pintu tertutup, paket dukungan ala promo bundling, hingga transaksi kebijakan yang tampil seperti paket kuota harian.
Setiap kali muncul janji “nanti lebih bersih”, publik spontan teringat influencer skincare yang mengklaim wajah glowing tanpa filter klaim yang tidak selalu sesuai kenyataan.
Di Balik Layar: Mekanisme yang Tidak Kalah Ruwet dari Sinetron Panjang
Sementara percakapan publik berjalan setengah bingung, pemerintah dan DPR sudah berdiskusi soal revisi UU Pemilu, kodifikasi aturan, hingga antrean panjang Prolegnas yang mirip antrian flash sale. Putusan MK bertambah seperti chat mantan yang sengaja kamu baca tetapi tidak kamu balas.
Di luar ruang rapat, pertanyaan sederhana terus mengambang:
“Kapan rakyat diajak bicara soal ini?”
Kesan yang muncul menggambarkan negara yang menekan tombol “update” tanpa menampilkan user agreement.
Ketika Rakyat Berpindah Peran
Selama Pilkada langsung berlangsung, rakyat memegang peran sebagai pemain utama memilih, menentukan, dan memengaruhi hasil akhir. Perubahan sistem akan menggeser peran itu ke pinggir panggung.
Rakyat hanya bisa menyimak prosesnya, seperti akun guest yang menonton pertandingan tanpa bisa ikut bermain. Bayangkan RPG open world yang tiba-tiba berubah menjadi mode auto-battle karakter bergerak sendiri, sementara kamu hanya memandangi layar.
Ironi Terbesar: Demokrasi Mulai Menyusut
Pada akhirnya, wacana ini mengarah pada kenyataan pahit. Demokrasi kita sedang mengalami penyusutan. Bukan penyusutan korupsi, bukan penghematan biaya politik, tetapi penyusutan partisipasi rakyat.
Jika hak pilih langsung hilang, masyarakat hanya menerima dua kemungkinan: sistem tampak lebih sederhana, tetapi rasa kecewa justru melebar. Dan rakyat perlahan berubah menjadi NPC muncul lima tahun sekali tanpa dapat menentukan apa pun.
Silakan memilih selagi pilihan itu masih ada. @dimas
