Tabooo.id: Deep – Pukul sebelas siang, di bawah matahari yang menggigit halaman Kamandungan, seorang abdi dalem tua berbisik lirih sambil merapikan sampur lusuhnya.
“Sinuwun nembe miyos… nanging keraton tetep durung mapan, ndoro.”
(Sinuhun memang keluar… tapi keraton masih belum benar-benar pulih.)
Kata-katanya tenggelam oleh gemuruh gamelan Monggang yang mengantar langkah Gusti Purbaya menuju Siti Hinggil, tempat ia akan mengucap sumpah sebagai SISKS Pakubowono XIV. Namun bisik itu tak benar-benar hilang; ia justru menggantung seperti asap dupa yang menolak bubar sebuah pengingat bahwa di balik ritual sakral, ada ceruk gelap yang tak tersentuh cahaya.
Di hari yang seharusnya menjadi pesta penobatan, Surakarta justru menyaksikan sesuatu yang jauh lebih getir: upacara sakral yang harus berdiri di atas tanah retak bernama konflik perebutan takhta.
Fakta Utama + Kronologi
Sabtu (15/11/25), Keraton Surakarta menggelar Jumenengan Dalem Nata Binayangkare, prosesi untuk mengumumkan pengangkatan KGPAA Hamangkunegoro Sudibyo Rajaputra Narendra Mataram lebih dikenal sebagai Gusti Purbaya sebagai Pakubowono XIV.
Purbaya bukan naik takhta hari itu. Ia sudah dinyatakan sebagai penerus tahta pada Rabu (5/11/25), sesaat sebelum jenazah ayahandanya, PB XIII, diberangkatkan ke Pajimatan Imogiri. Jumenengan hanyalah pengesahan simbolik, sakral, dan politis.
Prosesi dimulai di Dalem Ageng Prabasuyasa jantung paling rahasia dari Kedhaton. Dari ruangan yang menyimpan jejak raja-raja Mataram itu, Purbaya lalu miyos melalui Kori Kamandungan Ler, mengenakan ageman takwa warna fuchsia dan jarik parang barong sogan.
Ia berjalan menuju Bangsal Manguntur Tangkil, tempat batu Watu Gilang menunggu sumpahnya:
“Ing Watu Gilang iki, Ingsun hanetepake nggenteni kalenggahane Kanjeng Rama Sinuhun Pakoe Boewono XIII, minangka Sri Susuhunan ing Karaton Surakarta Hadiningrat” (Di Watu Gilang ini saya menyatakan bahwa saya akan menggantikan Yang Mulia Raja Pakoe Boewono XIII sebagai Sri Susuhunan di Keraton Surakarta Hadiningrat),” kata Pakubuwana XIV Purbaya membacakan Sabda Dalem.
Sabda itu menggaung. Gamelan Monggang menyahut. Dampar takhta kembali diduduki. Lalu kirab Jumenengan bergerak, Purbaya menaiki kereta Kyai Grudha Kencana, diarak keliling keraton sesuai tradisi malam 1 Sura.
Secara ritual, semuanya sempurna. Secara politik? Justru baru dimulai.
Sebab kakaknya, KGPH Hangabehi (Mangkubumi), telah lebih dulu menyatakan diri sebagai Pakubuwono XIV versi tandingan. Dua raja. Dua legitimasi. Satu keraton.
Dan satu pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya berkuasa?
Kenapa Ini Bisa Terjadi & Siapa yang Diuntungkan?
Keraton Surakarta, seperti banyak pusat kekuasaan tradisional, hidup dalam paradoks. Ia adalah simbol budaya tua namun dijalankan oleh manusia dengan ego paling modern.
Konflik suksesi ini bukan lahir semalam.
Ia adalah warisan dari perebutan legitimasi sejak masa PB XII, diperparah oleh lemahnya struktur hukum keraton, campuran kepentingan internal, dan absennya mekanisme formal yang seragam.
Di balik lingkaran sakral, terdapat:
- kubu sentana yang mendukung Purbaya,
- kubu trah yang menganggap Hangabehi lebih sah,
- jaringan elite keraton yang berebut posisi dan akses,
- serta pihak eksternal yang membaca konflik ini sebagai peluang.
Siapa yang diuntungkan?
Bukan rakyat, bukan abdi dalem, bukan kebudayaan Jawa.
Yang diuntungkan adalah siapa saja yang dapat menunggangi dualisme:
– mereka yang mencari kuasa simbolik untuk legitimasi politik,
– mereka yang ingin menguasai aset ekonomi keraton yang masih menggiurkan,
– mereka yang menjadikan gelar sebagai komoditas baru di era digital.
Dualisme takhta bukan sekadar drama keluarga:
ia adalah pasar perebutan pengaruh, uang, dan citra.
Dan seperti biasa, di negeri yang terlalu sering menjual budaya sebagai kemasan pariwisata, konflik adat justru menjadi komoditas paling empuk.
Perspektif Korban atau Pihak Bawah
Di tengah hiruk-pikuk perebutan mahkota, suara rakyat kecil nyaris tak terdengar.
Sebut saja Sadiyo, abdi dalem berusia 67 tahun yang kami temui di pelataran Kamandungan. Ia sudah mengabdi sejak era PB XII.
Ketika ditanya apa makna “dua raja” bagi para abdi dalem, ia hanya tersenyum getir.
“Kulo niki abdi… rajaipun sinten mawon, sing penting keraton urip.”
(Kami ini abdi… siapa pun rajanya, yang penting keraton tetap hidup.)
Tapi hidup seperti apa yang ia maksud?
Honornya sebagai abdi dalem tak sampai seratus ribu per bulan. Ia hanya mengandalkan sedekah tamu dan pekerjaan sambilan.
Ketika dua pangeran bertarung untuk titel, kehidupan para abdi dalem tetap seperti dulu sunyi, miskin, namun dipaksa setia.
Di luar keraton, para pedagang kecil yang menggantungkan ekonomi pada wisata budaya pun tak luput dari dampaknya. Konflik legitimasi memicu kebingungan publik, menurunkan kunjungan, dan memperkeruh kegiatan pariwisata yang kini menjadi napas utama kawasan keraton.
Dalam hiruk-pikuk perebutan simbol, justru merekalah yang paling kehilangan substansi.
Sikap Tabooo: Refleksi Editorial
Tabooo melihat perebutan takhta Surakarta bukan semata persoalan adat, tetapi cermin dari penyakit sosial yang lebih luas:
kita hidup dalam masyarakat yang terlalu menyucikan simbol, tapi mengabaikan makna yang menopangnya.
Kita memuja gelar, tapi lupa bahwa budaya hanya hidup jika dihormati bukan demi keuntungan, melainkan nilai.
Kita membiarkan konflik trah terjadi berulang-ulang karena kita tak pernah berani bertanya:
apakah keraton sedang menjaga tradisi… atau hanya mempertahankan komoditas kekuasaan?
Di negara yang katanya menjunjung demokrasi, paradoksnya jelas:
kebenaran sering ditolak hanya karena terlalu jujur, sementara gelar dipertahankan karena terlalu menguntungkan.
Jika Keraton Surakarta ingin bertahan sebagai pusat budaya, bukan hanya arena keluarga besar, maka dualisme ini harus ditutup melalui kejelasan paugeran, akuntabilitas, dan penghormatan pada nilai sejati bukan sekadar nama panjang dan seremoni megah.
Hari itu, Gamelan Monggang memang mengalun.
Raja memang duduk di dampar.
Kirab memang diarak keliling keraton.
Tapi di balik gegap gempita, satu pertanyaan menggantung di langit Surakarta:
Apa artinya mahkota jika yang diperebutkan bukan martabat, melainkan bayangannya?
Dan lebih jauh lagi:
apakah kita sedang menyaksikan kelahiran raja baru… atau sekadar bab baru dari kisah lama tentang kuasa yang terus membelah keluarga dan merapuhkan budaya?
Waktu akan berbicara.
Tapi sejarah punya kebiasaan buruk:
ia selalu berpihak pada mereka yang berani menatap kebenaran bukan yang sibuk memperebutkan gelar. (sig)
