Tabooo.id: Nasional – Polemik bantuan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk korban banjir di Kota Medan akhirnya menemui titik terang. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menerima mandat untuk menyalurkan bantuan tersebut setelah pemerintah pusat meluruskan asal-usulnya.
Beras yang sebelumnya disebut akan dikembalikan ke UEA kini berada di tangan Muhammadiyah. Organisasi ini tidak lagi mempersoalkan polemik yang sempat muncul dan memilih fokus mendistribusikan bantuan kepada warga terdampak banjir.
Muhammadiyah Bergerak Saat Ketidakpastian Terjadi
Haedar Nashir menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak mempersoalkan status kebencanaan maupun polemik administratif yang menyertai bantuan tersebut. Menurutnya, kerja kemanusiaan selalu berpijak pada kebutuhan masyarakat, bukan pada perdebatan prosedural.
“Dalam kerja-kerja kemanusiaan, Muhammadiyah tidak mempermasalahkan status kebencanaan. Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, di situlah Muhammadiyah bergerak,” ujar Haedar dalam keterangan resminya, Sabtu (20/12/2025).
Ia memastikan Muhammadiyah akan menyalurkan beras itu langsung kepada warga yang benar-benar terdampak banjir di Medan. Haedar menegaskan, organisasinya terus hadir dalam situasi darurat, baik ketika negara menetapkan status bencana maupun saat administrasi belum bergerak cepat.
“Bantuan ini akan segera kami salurkan sebagai wujud komitmen Muhammadiyah untuk terus berkhidmat bagi kemanusiaan dan kebangsaan,” tegasnya.
Polemik Bermula dari Sikap Pemkot Medan
Polemik ini bermula ketika Wali Kota Medan, Rico Waas, menyatakan pemerintah kota mengembalikan bantuan 30 ton beras tersebut. Ia beralasan pemerintah pusat belum mengambil keputusan resmi untuk menerima bantuan dari pihak luar negeri.
“Jadi kami kembalikan, kami Kota Medan tidak menerima,” ujar Rico dalam rekaman suara yang diterima Kompas.com, Kamis (18/12/2025).
Pernyataan itu langsung memicu perdebatan publik. Di tengah kondisi banjir, banyak pihak mempertanyakan apakah kehati-hatian administratif layak mengalahkan kebutuhan mendesak warga terdampak.
Mendagri Luruskan Asal Bantuan
Pemerintah pusat kemudian mengambil alih klarifikasi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan bantuan tersebut tidak berasal dari pemerintah UEA, melainkan dari lembaga kemanusiaan The Red Crescent, organisasi yang setara dengan Palang Merah di UEA.
Tito menyebut dirinya langsung berkomunikasi dengan Duta Besar UEA untuk memastikan sumber bantuan tersebut.
“Yang diberikan itu bukan bantuan dari pemerintah United Arab Emirates, tetapi dari Red Crescent,” ujar Tito dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
Setelah klarifikasi itu, pemerintah menyingkirkan hambatan administratif yang sempat muncul. Pemerintah lalu menyepakati penyerahan distribusi bantuan kepada Muhammadiyah, yang telah membentuk pusat layanan kemanusiaan di Medan.
Bantuan Jalan, Polemik Tinggalkan Pelajaran
Kini, 30 ton beras tersebut telah berada di bawah kendali Muhammadiyah. Organisasi itu bersiap menyalurkannya kepada korban banjir tanpa menunggu perdebatan lanjutan soal prosedur.
Kasus ini meninggalkan catatan penting dalam situasi krisis, kecepatan dan empati sering kali lebih dibutuhkan daripada kehati-hatian yang berlarut-larut. Saat aturan saling menunggu kejelasan, warga terdampak tidak memiliki kemewahan waktu.
Dan sekali lagi, kerja kemanusiaan bergerak lebih cepat ketika politik memilih berhenti sejenak untuk berpikir. @dimas
