Tabooo.id: Nasional – Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali menghangat. Namun, Partai Demokrat memilih menahan langkah. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Syahrial Nasution, menegaskan partainya belum mengambil sikap resmi atas usulan tersebut. Hingga kini, Demokrat masih menimbang dua opsi besar: mempertahankan pilkada langsung atau mengalihkan pemilihan kepala daerah ke DPRD.
Syahrial menyampaikan bahwa diskursus ini terus bergerak di internal partai, meski belum mereka buka ke ruang publik. Melalui kajian itu, Demokrat ingin memastikan setiap keputusan politik tetap mengarah pada tujuan utama pemerintahan, yakni menyejahterakan rakyat.
Di saat yang sama, Syahrial mengakui bahwa kualitas demokrasi Indonesia dalam satu dekade terakhir terus menurun. Indeks demokrasi melemah, sementara oligarki semakin agresif mengintervensi proses politik dengan praktik pembelian suara. Kondisi tersebut mendorong munculnya kembali wacana pilkada melalui DPRD sebagai alternatif, meski menuai pro dan kontra di ruang publik.
Bayang-Bayang Masa Lalu dan Trauma Sejarah
Meski membuka ruang kajian, Syahrial secara tegas mengingatkan risiko besar di balik pilkada tidak langsung. Ia menilai sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah melahirkan kekuasaan yang sangat terpusat dan otoriter pada masa Orde Baru.
Pengalaman sejarah itu, menurutnya, harus menjadi alarm politik. Demokrat tidak ingin perubahan sistem justru menyeret Indonesia mundur ke masa ketika elite politik memegang kendali penuh, sementara suara rakyat kehilangan bobotnya.
Karena alasan itu, Demokrat memilih bersikap hati-hati. Di tengah hiruk-pikuk perdebatan nasional, partai berlambang mercy ini enggan terjebak dalam tarik-menarik wacana politik yang berpotensi menjauhkan fokus dari persoalan riil masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kini menghadapi bencana alam.
Pesan SBY: Utamakan Kerja Nyata
Syahrial menegaskan bahwa Demokrat saat ini memprioritaskan bantuan kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam menangani bencana. Ia menyebut arahan tersebut datang langsung dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
SBY meminta seluruh kader Demokrat mengedepankan kepentingan rakyat yang terdampak bencana di berbagai provinsi. Dalam kondisi darurat, Demokrat menilai kerja nyata di lapangan jauh lebih mendesak dibanding perdebatan panjang soal sistem pemilu yang belum tentu segera diputuskan.
Gerindra Ambil Sikap, Efisiensi Jadi Dalih
Sementara Demokrat masih mengkaji, Partai Gerindra sudah mengambil sikap tegas. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, secara terbuka menyatakan dukungan terhadap usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Gerindra memandang sistem tersebut lebih efisien, terutama dari sisi anggaran dan ongkos politik. Sugiono menyoroti lonjakan dana hibah pilkada dari APBD yang pada 2015 berada di kisaran Rp 7 triliun, lalu melonjak drastis menjadi lebih dari Rp 37 triliun pada Pilkada 2024.
Selain membebani keuangan negara, Sugiono menilai biaya kampanye calon kepala daerah semakin tidak rasional. Ongkos politik yang tinggi, menurutnya, justru menutup peluang bagi figur-figur kompeten yang tidak memiliki modal besar. Karena itu, Gerindra mendorong sistem yang memungkinkan calon berintegritas maju tanpa terhambat biaya kampanye yang bersifat “prohibitif”.
Rakyat Tetap di Tengah Tarik-Menarik Elite
Perdebatan ini akhirnya bermuara pada satu pertanyaan mendasar siapa yang paling terdampak? Jawabannya tetap sama rakyat. Pilkada langsung memberi ruang partisipasi luas, tetapi menelan anggaran besar dan rawan politik uang. Sebaliknya, pilkada melalui DPRD menawarkan efisiensi, tetapi berisiko mempersempit suara warga.
Di tengah tarik-menarik kepentingan elite, publik kembali menunggu arah kebijakan politik. Apakah negara akan menyederhanakan demokrasi atas nama efisiensi, atau tetap mempertahankannya meski mahal?
Satu hal tak berubah ketika elite sibuk menghitung biaya dan mekanisme, suara rakyat sering kali menjadi angka paling mudah dikesampingkan pelan, senyap, tetapi terasa.si dihitung hanya dengan angka dan anggaran, suara rakyat kerap menjadi variabel yang paling mudah disisihkan pelan-pelan, tapi terasa. @dimas
