Tabooo.id: Edge – Bayangkan ruang tengah Indonesia seperti panggung sitcom keluarga besar yang ramai, rempong, tapi tetap ditonton satu negeri. Di satu sisi, rakyat jongkok di lantai sambil menghitung berapa hari lagi gaji cukup untuk beras, listrik, dan sedikit hiburan mental. Di sisi lain, TV menampilkan berita bencana, harga pangan, dan debat artis semuanya numpuk kayak cucian kotor habis hujan.
Tiba-tiba pintu ruang tamu kebuka. Masuklah para paman dan tante politik lengkap dengan jas, bros partai, dan senyum yang seperti sudah latihan 12 jam. Mereka saling sikut mencari tempat duduk, lalu salah satu dari mereka nyeletuk begitu santai seolah mau bahas menu arisan:
“Eh… gimana kalau pilkada… kita aja yang pilih, yaaa?”
Studio audience tertawa bingung, tepuk tangan tidak yakin.
Rakyat buka aplikasi Shopee PayLater sambil mikir, “Limit gue aman gak kalau negara ganti sistem lagi?”
Dan episode baru pun dimulai dengan judul besar, “Revisi Demokrasi Season Lanjut atau Spin-off DPRD?”
Wacana, Kutipan, dan Semua Balon Percobaan Politik
Wacana pilkada dipilih DPRD ini sebenarnya bukan tokoh baru. Dia sudah muncul sebagai cameo di HUT Golkar 2024 ketika Presiden Prabowo melempar ide ke udara seperti melempar balon helium. Setahun kemudian, di panggung ulang tahun Golkar 2025, balon itu ditarik turun lagi untuk dilihat-lihat:
Katanya lebih murah. Lebih efisien. Lebih anti-boros. Negara tetangga juga demikian.
“Sekali milih DPRD, ya mereka saja yang milih gubernur, bupati,” ujarnya tahun 2024.
Versi 2025 lebih simpel lagi “Langsung aja. Selesai.”
Dan akhirnya semua partai mulai berputar di orbit ide ini:
- Golkar, Gaskeun.
- PDIP, sedang buffering… 34%… 68%…
- PKS, kota langsung, kabupaten lewat DPRD macam paket kombo hemat.
- PKB, gubernur ditunjuk pusat, bupati & wali kota by DPRD mix and match edisi premium.
- Demokrat, “dibahas di RUU ya, sabar bos.”
Publik?
Lagi scroll TikTok dan bilang:
“Hah? Ini beneran hot take atau cuma uji pasar?”
Sementara Koalisi Kodifikasi Pemilu langsung menepuk jidat kolektif:
“Ini nggak nyambung sama masalah sebenarnya.”
Dalam bahasa Gen Z:
“Vibes-nya salah, bestie.”
Demokrasi, Paket Hemat, dan Logika Pengiritan Ekstrim
Mari ngomong blak-blakan. Argumen “hemat biaya” itu terdengar seperti jawaban klasik teman yang tiba-tiba ngajak makan tapi begitu lihat harga menu bilang:
“Eh tapi… aku lagi irit ya.”
Masalahnya, pilkada langsung bukan cuma pesta politik mahal. Itu cara rakyat memastikan bahwa siapapun yang duduk di kursi kekuasaan punya legitimasi real, bukan sekadar hasil rapat internal.
Kalau semua diserahkan ke DPRD, ya kita tahu bagaimana drama DPRD bisa kadang-kadang—ibarat grup WhatsApp keluarga: ributnya heboh, yang aktif cuma beberapa, tapi keputusan diambil cepat tanpa baca konteks.
Kalau biaya pilkada tinggi, apakah solusinya beneran:
hapus pilkada langsung beres?
Atau sebenarnya:
benahi manajemen pemilu baru hemat?
Tapi ya namanya politik pilihan mudah kadang lebih menarik daripada pekerjaan rumah yang rumit.
Lebih lucunya lagi, semua partai punya “edisi custom”:
- PKS, “kota langsung, kabupaten DPRD sesuai kondisi.”
- PKB, “gubernur ditunjuk pusat, lebih ringkas.”
- PDIP, “mengaji… mengkaji… mengkaji lagi…”
- Parpol lain, “Kita lihat 2026 ya, jangan spoiler dulu.”
Akhirnya publik bertanya:
“Ini mau bikin sistem pemilu atau bikin paket data TelKomcel varian baru?”
Demokrasi Kita Butuh Update… atau Factory Reset?
Kalau wacana ini betul-betul diundangkan, rakyat bisa bangun suatu pagi dan mendapati “aplikasi demokrasi” berubah tanpa notifikasi. Tampilan beda. Fitur hilang. Akses terbatas. Dan kita cuma bisa menatap layar dan ngomong:
“Lho… kok kayak gini?”
Pertanyaan sebenarnya bukan “Mau hemat atau tidak?”
Tapi, “Apakah ini bikin negara lebih baik… atau cuma bikin rakyat makin bingung?”
Karena pada akhirnya rakyat cuma butuh satu hal sederhana:
Pemimpin yang kerja, bukan sistem yang bikin pusing sampai migrain stadium akhir.
Jadi, masa depan pilkada kita akan jadi apa?
Langsung? DPRD? Kombinasi?
Atau… kita delegasikan ke AI? @dimas
