Tabooo.id: Global – Amerika Serikat dan Iran kembali gagal mencapai kesepakatan tentang masa depan program nuklir Teheran pada Kamis (26/2/2026) waktu setempat. Kegagalan ini mendorong Gedung Putih mempertimbangkan operasi militer besar yang berpotensi menjadi intervensi Washington paling signifikan di Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir.
Meski kedua pihak sama-sama mengklaim ada kemajuan, mereka tetap berselisih dalam isu paling mendasar. Ketegangan pun meningkat dan risiko konflik terbuka semakin nyata.
Klaim Kemajuan, Isu Inti Tetap Buntu
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyebut perundingan tidak langsung di Jenewa sebagai salah satu putaran paling intens yang pernah dijalani Teheran. Ia mengatakan pertemuan itu menghasilkan kemajuan dan memastikan negosiasi lanjutan akan berlangsung kurang dari sepekan.
Mediator dari Oman juga menyampaikan optimisme dan memprediksi perundingan teknis akan berlangsung pekan depan di Wina.
Namun kedua pihak belum menyepakati hak Iran untuk memperkaya uranium.
Seorang pejabat Iran menegaskan, “Kami menolak prinsip nol pengayaan selamanya, pembongkaran fasilitas nuklir, dan pemindahan stok uranium ke AS.” tegasnya.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa perbedaan posisi tetap tajam.
Tuntutan AS dan Opsi Militer
Amerika Serikat menuntut jaminan permanen atas pembatasan pengayaan uranium serta inspeksi ketat agar Iran tidak dapat mengembangkan senjata nuklir. Iran terus membantah ambisi militer tersebut.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa Iran menolak membahas jangkauan rudalnya.
“Rudal mereka dapat menjangkau wilayah Amerika, termasuk pangkalan AS di kawasan,” ujarnya.
Teheran juga menolak memasukkan isu non-nuklir dalam pembahasan, termasuk program rudal balistik dan dukungan terhadap kelompok perlawanan di Timur Tengah. Pemerintah Iran menyatakan rudalnya bersifat defensif, meski beberapa memiliki jangkauan hingga 2.000 kilometer.
Sengketa Hak Pengayaan Uranium
Iran memandang hak memperkaya uranium sebagai simbol kedaulatan nasional dan bagian dari kesepakatan nuklir 2015. Presiden Donald Trump sebelumnya mengklaim bahwa serangan AS pada Juni 2025 menghancurkan tiga fasilitas nuklir utama Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan.
Namun Teheran menolak memberi akses kepada IAEA untuk menilai kerusakan fasilitas tersebut. Badan itu menyatakan Iran belum menjelaskan keberadaan sekitar 400 kilogram uranium yang telah diperkaya hingga 60 persen jumlah yang secara teoritis cukup untuk membuat lima hingga enam bom sekuat Nagasaki.
IAEA juga memperkirakan Iran memiliki sekitar 8.000 kilogram uranium dengan tingkat pengayaan 20 persen. Iran menawarkan dua opsi: menurunkan kadar pengayaan di dalam negeri atau mengekspor material tersebut ke Rusia atau AS. Namun pengiriman seluruh stok ke AS akan menjadi konsesi besar, meski langkah itu dapat membuka jalan pencabutan banyak sanksi ekonomi.
Tekanan Politik dan Militer di Washington
Di tengah kebuntuan diplomatik, Washington mengerahkan kekuatan militer besar ke kawasan. Armada kapal induk, pesawat tempur, pesawat pengisian bahan bakar udara, dan kapal selam bersenjata rudal Tomahawk bersiaga.
Trump memiliki beberapa opsi, mulai dari serangan luas untuk menekan perubahan rezim hingga operasi terbatas guna memaksa Iran lebih fleksibel di meja perundingan. Namun para komandan militer diyakini tidak ingin mempertahankan konsentrasi pasukan besar terlalu lama tanpa keputusan politik yang jelas.
Tekanan domestik juga meningkat. Partai Demokrat menuntut pemungutan suara di Kongres sebelum pemerintah melancarkan aksi militer. Jajak pendapat Associated Press menunjukkan 56 persen warga Amerika meragukan kemampuan Trump dalam mengambil keputusan tepat terkait penggunaan kekuatan militer.
Dampak bagi Masyarakat dan Ekonomi Global
Ketegangan ini langsung memengaruhi pasar energi dan stabilitas kawasan. Konflik terbuka berpotensi mendorong lonjakan harga minyak global. Negara-negara di Timur Tengah menghadapi risiko keamanan yang lebih tinggi.
Warga sipil di Iran, Irak, dan kawasan Teluk menjadi kelompok paling rentan jika perang pecah. Di saat yang sama, investor global mencemaskan dampak sanksi baru dan gejolak geopolitik terhadap pasar keuangan internasional.
Kebuntuan ini kembali menunjukkan bahwa diplomasi sering berjalan lambat ketika kepentingan politik dan kalkulasi kekuasaan mendominasi. Jika konflik benar-benar terjadi, masyarakat sipil akan menanggung beban paling berat dari keputusan para pemimpin negara. @dimas
