Tabooo.id: Nasional – Pemerintah akhirnya menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan keputusan itu setelah sidang isbat yang berlangsung panjang dan penuh perhitungan astronomi. Namun, keputusan negara berbeda dengan Muhammadiyah yang lebih dulu menetapkan awal puasa pada Rabu, 18 Februari 2026.
Perbedaan itu bukan soal keyakinan, melainkan soal metode membaca langit.
Di hadapan wartawan di Hotel Borobudur Jakarta, Nasaruddin menjelaskan bahwa hilal belum memenuhi kriteria yang berlaku di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah memakai standar Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Standar ini mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.
Namun, data berkata lain.
“Sudut elongasi sangat rendah, hanya sekitar 0 derajat 56 menit hingga 1 derajat 53 menit. Secara hisab, hilal hari ini tidak memenuhi kriteria MABIMS,” ujar Nasaruddin, Selasa (17/2/2026).
Ia menegaskan, posisi hilal bahkan masih berada di bawah ufuk di seluruh wilayah Indonesia. Artinya, secara ilmiah, bulan baru belum terlihat dan belum layak menjadi penanda awal Ramadan.
Karena itu, sidang isbat memilih menggenapkan bulan Syaban menjadi 30 hari.
“Berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya laporan hilal terlihat, kami menyepakati 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026,” ujarnya.
Negara Memilih Standar Regional, Muhammadiyah Mengikuti Kalender Global
Di sisi lain, Muhammadiyah tetap berpegang pada keputusan yang mereka tetapkan sebelumnya. Organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia itu menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal. Sistem ini tidak bergantung pada batas geografis negara, melainkan memakai prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta umat Islam tidak menjadikan perbedaan sebagai sumber konflik.
“Perbedaan itu ruang ijtihad. Tidak perlu saling menyalahkan dan tidak perlu merasa paling benar,” ujar Haedar dalam pernyataan resminya.
Perbedaan ini sebenarnya bukan hal baru. Hampir setiap beberapa tahun, umat Islam Indonesia kembali menghadapi dua awal puasa yang berbeda. Negara berdiri di satu sisi dengan metode rukyat dan kriteria regional. Muhammadiyah berdiri di sisi lain dengan kalender global.
Di antara keduanya, masyarakat harus memilih atau sekadar memahami.
Dampaknya Nyata
Keputusan pemerintah tidak hanya berdampak pada ibadah, tetapi juga pada ritme kehidupan nasional. Jadwal kerja berubah. Sekolah menyesuaikan kegiatan. Pedagang mulai menghitung momentum. Bahkan, sektor transportasi dan logistik ikut bergerak mengikuti kalender Ramadan.
Bagi pekerja harian, satu hari perbedaan bisa berarti satu hari tambahan penghasilan atau satu hari lebih cepat memasuki ritme puasa.
Bagi pedagang makanan, satu malam lebih awal bisa berarti peluang atau kerugian.
Karena itu, keputusan negara selalu membawa konsekuensi ekonomi, bukan sekadar spiritual.
Negara, Otoritas, dan Langit yang Tak Selalu Sama
Sidang isbat malam itu dihadiri berbagai lembaga, mulai dari DPR, Majelis Ulama Indonesia, BMKG, hingga para astronom. Negara ingin memastikan keputusan itu berdiri di atas sains dan otoritas keagamaan sekaligus.
Namun, langit tidak selalu tunduk pada satu tafsir.
Di satu sisi, negara menunggu hilal benar-benar muncul. Di sisi lain, kalender global sudah lebih dulu menetapkan tanggalnya.
Pada akhirnya, Ramadan tetap datang. Hanya saja, seperti biasa, ia datang dengan satu pengingat yang sama bahkan dalam urusan melihat bulan, manusia masih bisa berbeda arah sementara langit tetap diam di tempatnya. @dimas
