Pemilu 2029 makin dekat, tetapi revisi UU Pemilu belum bergerak serius. Waktu menyempit, aturan main terancam disusun terburu-buru.
Tabooo.id – Pemilu 2029 memang masih sekitar dua setengah tahun lagi. Namun, kalender politik tidak bergerak selambat angka itu.
Komisi Pemilihan Umum mulai menyiapkan desain tahapan Pemilu 2029 pada semester II 2026. Sementara itu, DPR belum juga membahas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara intensif.
Di sinilah persoalan mulai muncul.
Aturan main belum selesai. Namun, mesin pemilu sebentar lagi harus bergerak.
Waktu Dua Setengah Tahun Itu Menipu
Sekilas, Indonesia masih memiliki waktu panjang menuju Pemilu 2029. Kenyataannya, penyelenggara tidak memiliki seluruh waktu tersebut.
KPU harus menerjemahkan undang-undang menjadi aturan teknis. Bawaslu juga perlu menyiapkan sistem pengawasan.
Semua proses itu membutuhkan ruang.
Peneliti senior Netgrit sekaligus mantan anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, mengingatkan bahwa waktu dua hingga dua setengah tahun tidak bisa dihitung sebagai waktu kosong.
Di dalam periode itu, KPU harus menyusun puluhan peraturan teknis. Setelah itu, penyelenggara masih perlu melakukan sosialisasi dan menyesuaikan sistem kerja.
Karena itu, Hadar menilai undang-undang pemilu seharusnya selesai sebelum tahapan berjalan.
Idealnya, KPU memiliki waktu setidaknya satu tahun setelah undang-undang selesai. Waktu tersebut penting untuk menyiapkan seluruh peraturan KPU.
Paling tidak, mayoritas aturan teknis harus tersedia enam bulan sebelum tahapan dimulai.
Masalahnya, kalender terus bergerak.
Tenggat Sudah Berdiri di Depan Pintu
Proses seleksi anggota KPU periode berikutnya mulai pada Oktober 2026. Masa jabatan anggota KPU saat ini berakhir pada 12 April 2027.
Sementara itu, tahapan Pemilu 2029 diperkirakan mulai sekitar Juli 2027 jika pencoblosan berlangsung pada Februari 2029.
Artinya, ruang waktunya semakin sempit.
Indonesia harus menyelesaikan pergantian komisioner KPU, revisi undang-undang, penyusunan aturan teknis, hingga persiapan tahapan dalam rentang yang berdekatan.
Keterlambatan satu proses bisa menekan proses lain.
Pada titik tertentu, penyelenggara tidak lagi bekerja dengan ruang yang ideal. Mereka akan bekerja dengan tekanan kalender.
DPR Belum Memulai Pembahasan
DPR sebenarnya sudah memasukkan revisi UU Pemilu ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025.
Namun, hingga akhir Agustus 2026, pembahasannya belum menunjukkan perkembangan berarti.
Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengakui proses tersebut memang belum dimulai.
Ia hanya meminta publik menunggu waktunya.
DPR juga menjanjikan ruang partisipasi bagi seluruh partai politik. Kesempatan itu mencakup partai lama, partai baru, partai parlemen, hingga partai nonparlemen.
Masalahnya, janji partisipasi membutuhkan kalender yang jelas.
Tanpa kepastian waktu, ruang partisipasi mudah berubah menjadi sekadar formalitas.
Partai Nonparlemen Masih Menunggu
Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan partainya sudah dua kali mendengar informasi mengenai rencana pembahasan.
Namun, hingga Minggu, 30 Agustus 2026, Gelora belum menerima jadwal pasti.
Menurut Mahfuz, kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah partai nonparlemen lainnya.
Situasi ini penting karena UU Pemilu tidak hanya mengatur partai yang saat ini duduk di DPR.
Aturan tersebut akan menentukan siapa yang bisa masuk arena, bagaimana peserta bersaing, hingga bagaimana suara berubah menjadi kursi.
Karena itu, keterlibatan peserta di luar parlemen bukan sekadar aksesori demokrasi.
Mereka juga akan hidup di bawah aturan yang sama.
Tahun 2026 Seharusnya Menjadi Tahun Konsolidasi
Pengamat politik sekaligus anggota Dewan Nasional KIPP Indonesia Jojo Rohi menilai proses revisi harus mulai bergerak sejak 2026.
Tahap awal tidak harus langsung berisi pertarungan pasal.
Pemerintah dan DPR bisa memulainya dengan memetakan masalah Pemilu 2024. Mereka juga bisa menjaring masukan publik, menyiapkan naskah akademik, serta menyusun rancangan perubahan.
Pembahasan substansial kemudian dapat berlangsung secara terbuka pada awal 2027.
“Menurut saya yang ideal bukan mulai 2027, tetapi 2026 untuk konsolidasi dan 2027 untuk pembahasan serius dan terbuka. Dengan begitu masih tersedia cukup waktu untuk menguji konsekuensi setiap perubahan,” kata Jojo, Senin, 31 Agustus 2026.
Peringatan itu menyentuh inti persoalan.
Semakin dekat pembahasan dengan tahapan pemilu, semakin kecil ruang untuk mengoreksi kesalahan.
Ketika Aturan Dibuat Sambil Berlari
Undang-undang pemilu bukan dokumen biasa.
Satu perubahan pasal bisa mengubah strategi partai, desain pencalonan, mekanisme kampanye, hingga cara suara berubah menjadi kekuasaan.
Karena itu, setiap perubahan membutuhkan pengujian.
Publik perlu memahami konsekuensinya. Penyelenggara harus menghitung dampak teknisnya. Peserta pemilu juga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri.
Tekanan waktu bisa merusak seluruh proses tersebut.
Hadar bahkan mengingatkan bahaya lahirnya aturan yang sekadar “sekenanya” ketika pembuat undang-undang bekerja terlalu dekat dengan tahapan pemilu.
Risikonya tidak berhenti pada kualitas legislasi.
Mereka yang paling memahami celah aturan juga memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan situasi.
Politik Waktu Mulai Menentukan Permainan
Di sinilah keterlambatan berubah menjadi persoalan politik.
Waktu bukan sekadar kalender. Semakin sempit waktunya, semakin kecil ruang publik untuk menguji dan mengoreksi aturan.
Jojo Rohi melihat risiko serupa.
Menurutnya, biaya politik akan meningkat ketika pembahasan semakin mendekati tahapan pemilu.
DPR dan pemerintah bisa menghadapi tekanan untuk mengambil kompromi jangka pendek. Pada saat yang sama, ruang koreksi semakin mengecil.
Akhirnya, kalender bisa memaksa semua pihak menerima aturan yang belum benar-benar matang.
Partai Besar Punya Keunggulan Adaptasi
Keterlambatan tidak selalu memberikan dampak yang sama kepada semua peserta.
Partai besar memiliki organisasi, sumber daya, jaringan, dan pengalaman menghadapi perubahan regulasi.
Sebaliknya, partai kecil atau partai baru membutuhkan waktu lebih panjang untuk beradaptasi.
Mereka harus membaca aturan, mengubah strategi, menyiapkan struktur, serta menghitung konsekuensi politiknya.
Ketika waktu menyempit, ketimpangan kapasitas ikut membesar.
Aturan mungkin berlaku sama secara formal.
Namun, kemampuan setiap peserta untuk merespons aturan jelas tidak sama.
Di titik itulah persoalan keadilan kompetisi muncul.
Pemilu Tidak Dimulai Saat Surat Suara Dicoblos
Publik sering melihat pemilu dari hari pencoblosan.
Padahal, kompetisi sudah dimulai jauh sebelum pemilih masuk ke bilik suara.
Aturan menentukan pintu masuk.
Regulasi menentukan siapa yang bisa bertarung, bagaimana mereka bertarung, serta batas yang mengendalikan permainan.
Karena itu, kualitas Pemilu 2029 juga bergantung pada cara Indonesia menyusun aturan jauh sebelum kampanye dimulai.
Jika proses legislasi berlangsung terbuka, publik memiliki waktu untuk menguji setiap perubahan.
Sebaliknya, pembahasan yang semakin dekat dengan tahapan akan mempersempit ruang tersebut.
Ini Bukan Sekadar RUU yang Terlambat
Keterlambatan revisi UU Pemilu terlihat seperti persoalan administratif.
Namun, lapisan yang lebih dalam menunjukkan persoalan lain politik waktu.
Siapa yang mengendalikan waktu pembahasan bisa ikut menentukan ruang negosiasi.
Ketika waktu masih panjang, banyak pihak dapat masuk. Akademisi bisa menguji rancangan. Masyarakat sipil bisa mengkritik. Partai nonparlemen juga memiliki kesempatan memperjuangkan kepentingannya.
Tekanan berubah ketika kalender semakin sempit.
Perdebatan harus berjalan lebih cepat. Ruang koreksi mengecil. Kompromi semakin mudah menggunakan alasan keterbatasan waktu.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan hanya kapan DPR membahas revisi UU Pemilu.
Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa banyak ruang demokrasi yang masih tersedia ketika pembahasan itu akhirnya dimulai.
Pemilu 2029 masih terlihat jauh.
Namun, aturan yang menentukan kualitas pemilu tersebut harus lahir jauh sebelum hari pencoblosan.
Sebab demokrasi tidak hanya diuji ketika rakyat memberikan suara.
Demokrasi juga diuji ketika negara menentukan aturan permainan dan memastikan semua orang memiliki cukup waktu untuk mengawasinya. @dimas
