Tabooo.id: Nasional – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) harus dikawal dengan sinergi penuh pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat. Pernyataan itu disampaikannya saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Persiapan Libur Nataru di Kantor Kemenko PMK, Senin (8/12/2025).
Pratikno menjelaskan, libur Nataru tahun ini berlangsung 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 20 dan 24 Desember, sementara arus balik diprediksi memuncak pada 28 Desember dan 4 Januari.
“Ini standar tahunan, tapi kami terus memperbaiki pelayanan agar masyarakat dapat mudik dengan aman, nyaman, dan lancar,” ujarnya.
Fokus Layanan Utama dan Inklusivitas
Menko PMK menekankan, pemerintah mengawal ketat layanan utama Nataru, termasuk peribadatan, kesehatan, transportasi, pariwisata, dan layanan inklusif bagi perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
Seluruh kementerian dan lembaga diperintahkan menyiapkan posko Nataru, posko terpadu, dan posko kesehatan, menjaga kelancaran ibadah Natal, mengatur arus transportasi, dan mengantisipasi kepadatan wisata.
Layanan inklusif menjadi perhatian khusus di stasiun, terminal, pelabuhan, bandara, pusat keramaian, dan destinasi wisata.
Tantangan Ekstra: Nataru di Tengah Bencana
Pratikno menegaskan, Nataru tahun ini berbeda karena berlangsung di tengah situasi darurat bencana di Sumatra. Pemerintah harus mengatur arus mudik dan wisata sekaligus menanganai bencana, melindungi warga terdampak, dan memastikan ibadah tetap berjalan lancar, terutama di provinsi dengan jumlah masyarakat merayakan Natal besar.
BMKG memperingatkan cuaca ekstrem dan risiko hidrometeorologi basah di Aceh, Sumut, Sumbar, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, dan wilayah lain. Pratikno menyebut ini sebagai tantangan berat.
“PR kita bukan hanya mengantisipasi bencana, tapi juga menjaga layanan peribadatan dan pariwisata di wilayah terdampak,” jelasnya.
Beberapa wilayah Sumatra, termasuk Aceh dan Sumut, masih dalam tahap pemulihan. Sejumlah daerah terisolasi, layanan kesehatan terbatas, listrik belum sepenuhnya pulih, dan banyak fasilitas rusak.
Sinergi Kementerian, BUMN, dan Aparat
Menko PMK meminta kementerian dan lembaga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat di lapangan. Dukungan ekstra bagi masyarakat yang merayakan Natal di wilayah terdampak bencana menjadi prioritas.
BMKG diminta memperbarui informasi cuaca secara rutin, termasuk operasi modifikasi cuaca di wilayah berisiko tinggi. TNI-Polri, BNPB, Basarnas, dan pemerintah daerah memperkuat posko siaga terpadu, menjaga keamanan, dan meningkatkan kesiapsiagaan.
BUMN dan kementerian menyiapkan posko informasi terpadu dan memperluas layanan sebelumnya hanya fokus transportasi menjadi ekosistem layanan holistik. Posko juga menjamin pasokan bahan pokok dan logistik selama libur Nataru.
“Saya mengapresiasi kesiapan semua pihak. Keterpaduan data, posko informasi, serta stabilitas logistik harus dijalankan dengan baik,” ujar Pratikno.
Dampak dan Manfaat
Masyarakat diuntungkan oleh kesiapan posko, layanan inklusif, dan logistik yang terpadu, sehingga mereka dapat mudik dan merayakan Natal lebih aman. Namun warga di wilayah terdampak bencana menanggung risiko nyata, mulai dari akses listrik terbatas, layanan kesehatan terganggu, hingga ancaman cuaca ekstrem.
Di sisi pemerintah, koordinasi lintas kementerian, BUMN, dan aparat meningkatkan kredibilitas negara. Namun beban logistik dan pengawasan juga meningkat, terutama menghadapi arus mudik padat dan potensi bencana.
Refleksi Ringan
Libur Nataru tahun ini menegaskan satu hal ketika politik, bencana, dan kehidupan sehari-hari bertemu, warga biasa tetap paling berjuang. Sementara negara berkoordinasi dan aparat berjaga, warga menyeimbangkan kebutuhan, keselamatan, dan tradisi. Pelayanan prima dan kesiapsiagaan bukan lagi opsi, tapi keharusan yang menekan setiap langkah. @dimas
