Di Kota Madiun, cerita itu seperti membuka bab baru dari buku lama. Sebab, kasus yang kini menyeret sejumlah nama di lingkungan Pemerintah Kota Madiun membuat publik kembali mempertanyakan bagaimana sistem birokrasi bekerja di balik meja pemerintahan.
Tabooo.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa pejabat aktif Pemerintah Kota Madiun setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Wali Kota nonaktif Maidi. Pada Senin (11/05/26), penyidik memeriksa Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Madiun sekaligus Wakil Wali Kota Bagus Panuntun, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Agus Mursidi, serta Sekretaris Dinas PUPR Agus Tri Tjahjanto.
Pemeriksaan itu menempatkan Pemerintah Kota Madiun dalam sorotan baru. Sebab, kasus ini tidak lagi berhenti pada satu figur kepala daerah, tetapi mulai menyentuh lingkar pejabat aktif yang masih menjalankan roda pemerintahan.
“Ketiganya sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, dan saat ini penyidik sedang memeriksa mereka,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Senin.
Namun pertanyaannya kini bukan lagi sekadar siapa yang diperiksa.
Yang mulai muncul justru pertanyaan yang lebih besar: kenapa pola seperti ini terasa terlalu familiar di banyak pemerintah daerah?
Ketika Korupsi Tidak Lagi Terasa Mengejutkan
Masalah terbesar korupsi daerah mungkin bukan cuma soal uang negara yang hilang. Lebih dari itu, persoalannya muncul ketika publik mulai menganggap praktik semacam ini sebagai sesuatu yang “ya memang begitu”.
Kasus di Pemerintah Kota Madiun bermula dari OTT pada Januari 2026. Saat itu, KPK menduga ada penerimaan imbalan proyek dan dana CSR yang menyeret Maidi, orang kepercayaannya Rochim Ruhdiyanto, serta Kepala Dinas PUPR Thariq Megah.
Selanjutnya, perkara itu terbagi ke dalam dua klaster: dugaan pemerasan proyek dan dana CSR, serta dugaan gratifikasi.
Pola semacam ini terdengar tidak asing.
Ada proyek pemerintah, Ada orang dekat kekuasaan, ada dana yang bergerak di ruang abu-abu. Kemudian, pejabat mulai dipanggil satu per satu.
Ironisnya, setiap kasus selalu terdengar seperti kejutan. Padahal, publik sudah terlalu sering melihat episode yang mirip.
Sistem yang Membuat Orang Terbiasa
Dalam banyak kasus korupsi daerah, pertanyaan sering berhenti pada satu nama: siapa pelakunya?
Padahal, persoalannya bisa jauh lebih rumit.
Banyak pengamat tata kelola pemerintahan melihat korupsi daerah bukan sekadar tindakan personal. Sebaliknya, praktik itu sering lahir dari budaya birokrasi yang permisif terhadap “balas jasa politik”, “jatah proyek”, atau loyalitas kekuasaan.
Ketika jabatan lahir dari jaringan politik, proyek perlahan berubah menjadi alat mempertahankan pengaruh. Di titik itu, integritas sering kalah oleh kebiasaan.
Orang baru masuk sistem lama. Lalu, pelan-pelan belajar cara bertahan. Sayangnya, sebagian tidak melawan budaya itu, melainkan justru menyesuaikan diri.
“Korupsi sering kali bukan tindakan individual semata, tetapi fenomena institusional ketika pengawasan lemah dan budaya organisasi permisif,” kata pengamat kebijakan publik sekaligus akademisi administrasi negara yang kerap menyoroti tata kelola pemerintahan daerah.
Kalimat itu mungkin terdengar akademis. Namun maknanya cukup sederhana: sistem bisa membuat sesuatu yang salah terasa biasa.
Dana CSR dan Pertanyaan yang Lebih Besar
Kasus di Pemerintah Kota Madiun juga menarik perhatian karena menyeret dugaan dana CSR.
Padahal, secara ideal, corporate social responsibility hadir untuk kepentingan sosial seperti pendidikan, lingkungan, kesehatan, atau bantuan masyarakat.
Namun ketika dana sosial masuk radar dugaan korupsi, publik wajar bertanya: siapa sebenarnya yang menikmati manfaatnya?
Warga atau elite?
Pertanyaan itu terasa semakin penting ketika banyak daerah, termasuk Madiun, masih menghadapi tantangan layanan publik, perbaikan infrastruktur, hingga kebutuhan dasar warga.
Sebab, setiap rupiah yang bergeser dari kepentingan publik selalu punya harga sosial.
Kadang bentuknya jalan rusak. Kadang sekolah yang tertunda. Bahkan, tak jarang pelayanan publik terasa lambat tanpa penjelasan yang benar-benar terang.
Ini Bukan Sekadar Oknum
Mudah menyebut semua ini ulah “oknum”.
Namun lebih sulit mengakui bahwa mungkin ada sistem yang terlalu lama membiarkan pola serupa tumbuh diam-diam.
Korupsi jarang lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari budaya diam, loyalitas yang salah tempat, dan birokrasi yang terlalu lama merasa aman.
Karena itu, mungkin inilah pertanyaan paling jujur yang harus diajukan setelah kasus seperti Madiun muncul lagi:
Kalau pola ini terus berulang, yang sebenarnya bermasalah masih orangnya, atau cara sistem bekerja? @jeje
