Konflik Papua terus memakan korban. Pendekatan militer dinilai memperpanjang kekerasan, sementara jalan damai kian menjauh.
Tabooo.id – Malam kembali turun di pegunungan Papua. Namun, yang lebih dulu datang bukan ketenangan, melainkan suara tembakan. Di Kali Kabur, Distrik Woniki, Kabupaten Tolikara, empat pekerja proyek jalan kehilangan nyawa. Beberapa hari sebelumnya, tiga warga sipil asli Papua juga tewas di Yahukimo. Di balik setiap korban, selalu ada keluarga yang kehilangan, anak yang menunggu ayahnya pulang, dan masyarakat yang semakin akrab dengan rasa takut.
Pemerintah memandang pengerahan aparat sebagai cara menjaga stabilitas keamanan. Di sisi lain, banyak organisasi masyarakat sipil menilai langkah itu justru memperpanjang siklus kekerasan. Di tengah baku tembak antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata, warga sipil kembali menanggung beban paling besar.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa konflik bersenjata di Papua telah menciptakan krisis kemanusiaan yang terus membesar.
Menurutnya, setiap eskalasi konflik menambah korban jiwa sekaligus memperpanjang daftar pelanggaran hak asasi manusia. Jumlah pengungsi pun terus meningkat, sementara negara belum menghadirkan penyelesaian yang menyentuh akar persoalan.
“Konflik tersebut terus melahirkan pelanggaran HAM dan humaniter yang baru tanpa ada upaya dari negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Negara juga hingga hari ini belum menangani persoalan pengungsi yang jumlahnya terus bertambah,” ujar Usman.
Pernyataan itu tidak sekadar mengkritik operasi keamanan. Amnesty menilai negara terus mengedepankan pendekatan militer, sementara persoalan politik, sejarah, dan sosial yang membentuk konflik Papua belum pernah benar-benar diurai.
Akibatnya, setiap operasi keamanan hanya mengakhiri satu peristiwa, tetapi membuka ruang bagi konflik berikutnya.
Luka Lama yang Tidak Pernah Sembuh
Konflik Papua bukan kisah yang baru dimulai kemarin.
Selama puluhan tahun, laporan mengenai dugaan pelanggaran HAM, pengungsian warga, ketimpangan pembangunan, hingga krisis kepercayaan terhadap negara terus bermunculan. Meski demikian, penyelesaian yang menyeluruh belum juga hadir.
Pada saat yang sama, pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur. Jalan dibuka, jembatan dibangun, dan proyek strategis nasional terus berjalan. Sayangnya, pembangunan fisik belum otomatis menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.
Ironisnya, proyek pembangunan justru beberapa kali berubah menjadi lokasi bentrokan.
Serangan terhadap pekerja PT Sutan Harauli Jaya (PT SHJ) di Tolikara menjadi contoh terbaru. Kodam XVII/Cenderawasih menyebut kelompok OPM pimpinan Botak Wanimbo dan Teranus Enumbi sebagai pelaku penyerangan terhadap pekerja proyek jalan nasional.
Sebaliknya, TPNPB-OPM melalui juru bicaranya, Sebby Sambom, mengklaim lima orang tewas dalam operasi tersebut. Kelompok itu menuduh para korban merupakan agen intelijen Indonesia yang menyamar sebagai pekerja bangunan.
Dua narasi yang saling bertentangan memperlihatkan satu kenyataan pahit. Di Papua, bukan hanya wilayah yang menjadi arena pertempuran, tetapi juga kebenaran.
Warga Sipil Selalu Berada di Tengah
Semua pihak memiliki versinya sendiri.
Pemerintah berbicara mengenai stabilitas nasional.
Kelompok bersenjata berbicara mengenai perjuangan politik.
Sementara itu, masyarakat sipil hanya berusaha bertahan hidup di antara dua kepentingan yang saling bertabrakan.
Sebagian warga kehilangan rumah karena harus mengungsi. Banyak keluarga kehilangan mata pencaharian ketika aktivitas ekonomi berhenti. Anak-anak kehilangan kesempatan belajar karena sekolah tidak lagi aman. Bahkan, rasa percaya terhadap masa depan ikut memudar.
Trauma itu tidak selalu hadir dalam tangisan. Kadang, trauma hidup dalam kebiasaan anak-anak yang terbiasa mendengar suara tembakan, ibu yang terus cemas menunggu suaminya pulang, atau guru yang memilih meninggalkan kampung demi menyelamatkan keluarganya.
Jalan Buntu Pendekatan Keamanan
Amnesty International meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua dan menggantinya dengan langkah yang lebih dialogis.
Permintaan itu muncul karena pendekatan militer belum berhasil memutus siklus kekerasan.
Operasi keamanan mungkin mampu menekan satu kelompok bersenjata. Namun, operasi yang sama belum mampu menghilangkan rasa takut masyarakat. Sebaliknya, setiap korban sipil justru memperlebar jurang ketidakpercayaan antara warga Papua dan negara.
Di titik inilah efektivitas pendekatan keamanan layak dipertanyakan.
Keamanan memang penting. Akan tetapi, keamanan tanpa keadilan hanya menciptakan ketenangan yang rapuh.
Ini Bukan Sekadar Konflik Bersenjata
Selama ini, banyak orang memandang Papua semata sebagai persoalan keamanan.
Padahal, konflik tersebut menyangkut hubungan negara dengan warganya, kepercayaan yang terus terkikis, arah pembangunan, hingga ruang dialog yang semakin menyempit.
Selama pemerintah belum menyentuh akar persoalan, konflik akan selalu menemukan alasan untuk kembali.
Hari ini bentrokan terjadi di Tolikara.
Besok bisa bergeser ke Yahukimo.
Lusa mungkin muncul di wilayah lain.
Lokasinya berubah, tetapi polanya tetap sama.
Yang Dipertaruhkan Bukan Hanya Papua
Papua bukan sekadar wilayah paling timur Indonesia.
Wilayah ini menjadi ujian bagi kemampuan negara menjaga keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan membangun kepercayaan masyarakat.
Ketika konflik terus berulang tanpa penyelesaian politik yang nyata, yang dipertaruhkan bukan hanya keamanan Papua, melainkan juga kualitas demokrasi Indonesia.
Perdamaian tidak lahir karena negara menambah pasukan.
Perdamaian tumbuh ketika negara menghadirkan keadilan, membuka ruang dialog, dan mendengarkan suara masyarakat.
Selama keadilan masih terasa lebih jauh daripada bunyi tembakan, Papua akan terus mengulang cerita yang sama. Yang berubah hanya nama korban dan lokasi peristiwanya. @dimas
