Tiga warga sipil tewas di Yahukimo setelah TPNPB menuduh mereka sebagai intelijen. Komnas HAM mengecam pembunuhan dan mendesak pengusutan transparan di tengah konflik Papua.
Tabooo.id: Papua – Rentetan kekerasan kembali mengguncang Papua Pegunungan. Kali ini, tiga warga sipil Orang Asli Papua (OAP) kehilangan nyawa di Kabupaten Yahukimo setelah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menuduh mereka sebagai mata-mata militer Indonesia.
Peristiwa itu tidak hanya menambah daftar korban jiwa. Insiden tersebut kembali memperlihatkan bagaimana konflik bersenjata terus menyeret masyarakat sipil ke tengah pusaran kekerasan. Ketika kelompok bersenjata menjatuhkan vonis sendiri, warga sipil kehilangan ruang aman untuk hidup.
Vonis Sepihak Berujung Kematian
Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengakui pasukannya menembak tiga warga tersebut. Ia mengeklaim para korban merupakan anggota intelijen militer Indonesia yang menyamar sebagai warga sipil.
“Pasukan TPNPB telah mengeksekusi tiga anggota intelijen Indonesia yang menyamar sebagai masyarakat sipil di Yahukimo,” kata Sebby Sambom dalam keterangan tertulisnya.
Namun, Sebby tidak menyertakan bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Kelompoknya langsung menjatuhkan vonis berdasarkan klaim sepihak tanpa melalui proses hukum ataupun mekanisme pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Lembaga itu menegaskan bahwa tidak ada pihak yang berhak merampas nyawa seseorang tanpa proses hukum yang sah.
TNI Membantah Tuduhan
TNI segera membantah seluruh tuduhan yang disampaikan TPNPB-OPM. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi menegaskan bahwa ketiga korban bukan anggota intelijen militer.
“Korban adalah masyarakat sipil, bukan anggota intelijen maupun personel TNI. Tuduhan tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar,” ujar Kristomei Sianturi.
Kristomei menilai tuduhan tanpa bukti hanya memperbesar ancaman terhadap keselamatan masyarakat sipil. Ia juga menegaskan bahwa TNI menjalankan setiap operasi sesuai hukum, aturan pelibatan, dan prosedur yang berlaku.
Menurut TNI, penyebaran informasi yang belum terverifikasi berpotensi memperkeruh situasi keamanan di Papua sekaligus meningkatkan risiko kekerasan terhadap warga yang tidak terlibat dalam konflik.
Yahukimo Kembali Memanas
Insiden ini terjadi ketika situasi keamanan di Yahukimo terus memburuk. Dalam beberapa pekan terakhir, aparat keamanan menemukan ladang ganja yang diduga menjadi salah satu sumber pendanaan kelompok bersenjata. Operasi tersebut kemudian memicu sejumlah kontak senjata di wilayah pedalaman.
Ketegangan yang terus meningkat membuat masyarakat hidup dalam ketidakpastian. Sebagian warga membatasi aktivitas sehari-hari karena khawatir terjebak baku tembak. Akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga kegiatan ekonomi juga ikut terganggu akibat kondisi keamanan yang belum stabil.
Konflik yang terus berlangsung akhirnya menempatkan masyarakat sipil sebagai kelompok yang paling rentan. Mereka harus bertahan di tengah operasi keamanan sekaligus menghadapi ancaman dari kelompok bersenjata.
Komnas HAM Minta Perlindungan Warga Sipil
Komnas HAM mengingatkan semua pihak agar tidak menjadikan masyarakat sipil sebagai sasaran dalam konflik bersenjata.
“Hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Semua pihak wajib menghormati dan melindungi warga sipil,” tegas Komnas HAM.
Di sisi lain, aparat penegak hukum dituntut segera mengungkap fakta secara transparan dan akuntabel agar kepercayaan publik terhadap proses hukum tetap terjaga. Lembaga itu juga mendesak seluruh pihak menghormati hukum nasional maupun prinsip hukum humaniter internasional agar konflik tidak terus menelan korban dari kalangan masyarakat.
Konflik Papua Kembali Menguji Kemanusiaan
Peristiwa di Yahukimo kembali menunjukkan bahwa konflik Papua belum bergerak menuju penyelesaian yang berkelanjutan. Senjata masih lebih sering berbicara daripada dialog, sementara masyarakat sipil terus menanggung dampak paling besar.
Tuduhan tanpa bukti dapat berubah menjadi hukuman mati. Bentrokan bersenjata dapat merenggut nyawa warga yang sama sekali tidak terlibat dalam konflik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat sipil masih menjadi pekerjaan besar bagi seluruh pihak.
Selama kekerasan terus menjadi pilihan, Papua akan terus kehilangan rasa aman, kepercayaan, dan nyawa warganya. Penyelesaian melalui dialog, penegakan hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi jalan yang harus diutamakan agar konflik tidak terus melahirkan korban baru. @dimas
