Oligarki tidak hilang setelah Reformasi. Ia bertransformasi dan hidup di dalam demokrasi. Mungkinkah Indonesia menuju white oligarchy?
Tabooo.id – Malam turun perlahan. Baliho politik berdiri di setiap sudut jalan. Televisi menayangkan debat para elite. Media sosial membanjiri layar dengan janji perubahan. Rakyat datang ke TPS, mencoblos surat suara, lalu pulang dengan harapan yang sama: kehidupan akan menjadi lebih baik.
Namun satu pertanyaan terus muncul setelah pesta demokrasi usai.
Indonesia menyebut dirinya negara demokrasi. Rakyat memilih presiden, anggota DPR, dan kepala daerah secara langsung. Akan tetapi, banyak ilmuwan politik melihat kenyataan yang lebih rumit. Mereka menemukan pengaruh kuat kelompok elite ekonomi yang terus mengendalikan banyak keputusan penting negara. Mereka menyebut fenomena itu sebagai oligarki.
Ketika Kekayaan Mengubah Arah Kekuasaan
Sejak ribuan tahun lalu, Aristoteles dan Plato sudah memperingatkan bahaya oligarki. Mereka melihat oligarki sebagai kondisi ketika sekelompok kecil orang kaya menguasai pemerintahan dan mengarahkan kebijakan demi kepentingan mereka sendiri. Dalam situasi itu, negara berhenti melayani kepentingan umum dan mulai melayani kelompok tertentu.
Berabad-abad kemudian, gejala yang sama masih muncul dalam bentuk yang lebih modern.
Ilmuwan politik Jeffrey Winters menjelaskan oligarki sebagai upaya para pemilik kekayaan besar untuk mempertahankan dan memperluas aset mereka melalui pengaruh politik. Mereka menggunakan kekuasaan sebagai tameng bagi kekayaan, bukan sebagai alat pelayanan publik.
Karena itu, oligarki tidak selalu hadir dalam bentuk diktator atau penguasa tunggal. Oligarki modern lebih sering bekerja melalui jaringan politik, bisnis, dan birokrasi yang saling menopang.
Reformasi Menjatuhkan Rezim, Bukan Jaringan Kekuasaan
Banyak orang menganggap Reformasi 1998 mengakhiri dominasi elite lama. Reformasi memang meruntuhkan rezim Orde Baru. Namun reformasi tidak menghapus seluruh jaringan kekuasaan yang tumbuh selama puluhan tahun.
Para pemilik modal segera menyesuaikan diri dengan sistem baru. Mereka tidak lagi bergantung pada satu pusat kekuasaan. Mereka menyebarkan pengaruh ke berbagai partai politik, parlemen, pemerintahan daerah, dan lembaga negara.
Demokrasi membuka banyak pintu. Akan tetapi, biaya politik yang sangat mahal membuat pintu itu lebih mudah dimasuki oleh mereka yang memiliki modal besar. Kampanye membutuhkan uang. Partai membutuhkan dana. Kandidat membutuhkan logistik. Akibatnya, politik semakin bergantung pada kekuatan finansial.
Ketika modal menjadi syarat utama kompetisi politik, para pemilik modal memperoleh posisi tawar yang jauh lebih besar dibanding warga biasa.
Demokrasi yang Semakin Jauh dari Rakyat
Secara formal, Indonesia tetap menjalankan demokrasi. Pemilu berlangsung rutin. Lembaga negara bekerja. Partai politik terus berkompetisi.
Namun banyak penelitian menunjukkan bahwa keputusan strategis sering lahir dari negosiasi elite, bukan dari aspirasi publik. Sejumlah akademisi bahkan menggunakan istilah democracy without demos atau demokrasi tanpa rakyat.
Rakyat tetap memiliki hak pilih. Namun elite ekonomi sering memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memengaruhi arah kebijakan.
Di sinilah paradoks demokrasi muncul.
Rakyat memilih pemimpin setiap lima tahun. Akan tetapi, kelompok berkantong tebal dapat memengaruhi proses politik setiap hari.
Rakyat memiliki satu suara saat pemilu. Sebaliknya, modal mampu berbicara sepanjang tahun melalui lobi, jaringan bisnis, dan akses kekuasaan.
Partai Politik dan Lingkaran Elite
Fenomena ini terlihat jelas di banyak partai politik.
Segelintir elite partai sering menentukan keputusan strategis. Mereka menentukan calon kepala daerah, calon legislatif, bahkan calon presiden. Kader di tingkat bawah sering hanya menerima keputusan yang sudah jadi.
Pada saat yang sama, banyak partai membutuhkan biaya operasional yang sangat besar. Kebutuhan itu membuat pemilik modal memperoleh pengaruh yang semakin kuat.
Kondisi tersebut mendorong praktik politik yang mengutamakan kedekatan, hubungan keluarga, dan kekuatan finansial dibanding kapasitas serta integritas.
Akibatnya, banyak kader kritis dan kompeten gagal naik ke posisi strategis. Sebaliknya, mereka yang membawa dukungan modal besar sering memperoleh jalan yang lebih mudah.
White Oligarchy: Solusi atau Sekadar Kemasan Baru?
Di tengah kritik terhadap oligarki, sejumlah pemikir menawarkan konsep white oligarchy.
Gagasan ini berangkat dari satu kenyataan sederhana. Tidak ada negara yang benar-benar bebas dari kelompok elite ekonomi. Karena itu, sebagian pihak mencoba mengarahkan pengaruh elite agar mendukung pembangunan nasional.
Konsep tersebut membedakan dua jenis oligarki.
Kelompok pertama bertindak sebagai oligarki predator. Mereka mengejar keuntungan pribadi, menguras sumber daya, dan tidak menciptakan manfaat luas bagi masyarakat.
Kelompok kedua bertindak sebagai oligarki produktif. Mereka tetap memanfaatkan sumber daya ekonomi, tetapi mereka juga berinvestasi pada sektor produktif, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi nasional.
Pendukung konsep ini melihat peluang kompromi antara kepentingan elite dan kepentingan negara.
Namun pertanyaan besarnya tetap sama.
Siapa yang mengawasi para oligark?
Siapa yang memastikan mereka benar-benar bekerja untuk kepentingan publik?
Negara Harus Memimpin, Bukan Mengikuti
Agar konsep white oligarchy tidak berubah menjadi slogan kosong, negara harus menunjukkan kekuatan politik dan hukum yang nyata.
Pemerintah harus mampu mengatur elite ekonomi, bukan bergantung pada mereka. Aparat harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Negara harus berani mencabut fasilitas bagi siapa pun yang melanggar aturan.
Di sisi lain, masyarakat sipil juga harus menjaga tekanan publik. Media, akademisi, organisasi masyarakat, dan warga perlu terus mengawasi setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.
Tanpa pengawasan yang kuat, oligarki akan kembali mengikuti naluri lamanya: mengumpulkan kekayaan dan memperbesar pengaruh.
Ini Bukan Sekadar Oligarki. Ini Soal Siapa yang Mengendalikan Masa Depan
Perdebatan tentang oligarki sebenarnya bukan sekadar perdebatan akademik.
Perdebatan ini menyentuh pertanyaan paling mendasar dalam demokrasi.
Siapa yang benar-benar mengendalikan negara?
Rakyat atau segelintir elite?
Karena demokrasi tidak kehilangan makna ketika pemilu berhenti berlangsung.
Demokrasi kehilangan makna ketika rakyat tetap memilih, tetapi elite tetap menentukan arah permainan.
Dan ketika itu terjadi, yang berubah bukan hanya wajah para penguasa.
Yang berubah adalah makna kekuasaan itu sendiri. @dimas
