Tabooo.id: Edge – Awalnya cuma tawa. Mic, panggung, lampu temaram, dan satu komika yang merasa dunia memang pantas ditertawakan lagi. Masalah muncul ketika tawa itu direkam, dikurasi, diedit, lalu dijual ke jutaan penonton lewat Netflix.
Di titik ini, stand-up comedy tak lagi sekadar obrolan tongkrongan. Ia menjelma produk budaya premium, lengkap dengan algoritma, efek sosial, dan potensi membuat penonton bertanya, “Kok gue jadi bahan bercandaan, ya”
Konteks inilah yang membawa materi Mens Rea Pandji Pragiwaksono keluar dari panggung menuju perdebatan publik. Bukan karena publik alergi humor. Justru karena humornya menyentuh pilihan politik warga wilayah sensitif di negara demokrasi, setara dengan menanyakan “pilihan hati atau pilihan orang tua” di acara keluarga.
Somasi Etik: Bukan Borgol, Sekadar Ketukan
Somasi etik yang belakangan dialamatkan kepada Pandji terdengar menegangkan. Kata “somasi” memang selalu membawa bayangan gugatan, laporan polisi, atau debat panas di layar TV malam.
Namun, konteks kali ini berbeda. Somasi tersebut bukan ancaman hukum dan bukan pula upaya membungkam ekspresi. Ia lebih menyerupai interupsi moral ketukan ringan di pintu yang berkata, “Bro, kita perlu ngobrol.”
Yang dipersoalkan bukan hak Pandji untuk bercanda, melainkan dampak candaan itu ketika diarahkan ke pemilih dan diproduksi secara massal. Bercanda di kafe tentu berbeda rasanya dengan bercanda di platform global berbayar.
Bukan Membela Kandidat, Tapi Pemilih
Sejak awal, satu hal perlu diluruskan somasi etik ini tidak membela kandidat Pilkada DKI Jakarta 2024. Tidak ada bendera paslon, baliho, atau agenda elektoral tersembunyi.
Persoalannya terletak pada posisi pemilih dalam humor tersebut. Lebih dari 10 persen pemilih Jakarta sekitar 459 ribu orang secara sah memilih pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Mereka bukan sekadar angka statistik, apalagi punchline.
Ketika pilihan itu dilekatkan pada diksi semacam “pemilih macam apa”, serangannya tak berhenti pada kandidat. Yang ikut tereduksi adalah legitimasi warga sebagai subjek politik yang setara.
Pemilih Bukan Template PowerPoint
Ilmu politik tak pernah memandang pemilih sebagai makhluk satu dimensi. Columbia School menekankan pengaruh lingkungan sosial. Michigan Model menyoroti ikatan psikologis jangka panjang. Pendekatan rational choice melihat pemilih sebagai aktor rasional yang menghitung untung-rugi.
Dalam praktiknya, orang memilih juga karena kecewa, marah, berharap, atau sekadar ingin berkata, “Gue masih peduli, tapi muak sama partai.”
Memilih calon independen sering kali bukan fanatisme, melainkan bentuk protes paling sopan tanpa harus golput.
Karena itu, saat pemilih direduksi menjadi satu karakter karikatural, humornya bukan hanya terasa basi tapi juga gagal membaca realitas sosial.
Humor Politik: Kritik atau Kekerasan Simbolik?
Humor politik memang penting. Ia bisa mengkritik kekuasaan, membongkar kepalsuan, dan meredakan ketegangan. Namun, humor juga membawa daya simbolik.
Ia bisa menertawakan penguasa atau justru menertawakan warga.
Ketika humor mengarah pada stigmatisasi pemilih, ia berpotensi berubah menjadi kekerasan simbolik: halus, lucu, tapi berdampak nyata. Demokrasi pun bergeser dari dialog ke dominasi, dari debat ke logika “yang ketawa paling keras menang”.
Di titik inilah garis antara lucu dan timpang menjadi sangat tipis.
Netflix, Skrip, dan Tanggung Jawab
Konten di platform berbayar tidak lahir dari spontanitas. Ada skrip, proses kreatif, kurasi, dan keputusan sadar untuk menjualnya sebagai produk budaya.
Karena itu, tanggung jawab moralnya ikut naik level. Seperti ditegaskan Kathleen Hall Jamieson, pesan publik tidak cukup dinilai dari niat pembuatnya, tetapi juga dari dampak simbolik yang dihasilkan.
Bercanda sah. Kritik perlu. Namun, ketika tawa ikut menentukan siapa yang dianggap “cerdas” dan siapa yang “layak ditertawakan”, etika pantas naik ke panggung dan minta mic sebentar.
Bukan Sensor, Tapi Rem
Somasi etik ini bukan sensor. Tidak ada tuntutan pembatalan karya atau larangan tertawa. Ia lebih mirip rem darurat dipakai bukan karena mobil rusak, melainkan karena jalannya menurun tajam.
Chantal Mouffe membedakan konflik demokratis (agonistik) dari konflik yang saling meniadakan (antagonistik). Humor politik seharusnya berada di wilayah pertama: keras, tajam, tetapi tetap mengakui legitimasi pihak lain.
Saat humor berubah menjadi alat mempermalukan pemilih, konflik itu keluar jalur.
Punchline: Tertawa Boleh, Merendahkan Jangan
Jika dari polemik ini lahir kesadaran baru bahwa humor politik perlu lebih peka, bahwa pemilih bukan bahan olok-olok, dan bahwa jalur independen merupakan bagian sah demokrasi maka somasi etik ini sudah menjalankan fungsinya.
Demokrasi dewasa tidak diukur dari seberapa bebas orang bicara, melainkan dari seberapa bertanggung jawab kebebasan itu digunakan.
Sebab di ruang publik, tawa bukan sekadar bunyi. Ia bisa menjadi kritik. Namun jika salah arah, ia juga bisa berubah menjadi alat penyingkiran dibungkus punchline, dijual HD, dan dikirim gratis ongkir lewat streaming. @dimas
