Tabooo.id: Nasional – Di tengah suasana Hotel Borobudur yang biasanya dipenuhi agenda korporat kelas atas, Kamis (4/12/2025) kemarin menjadi panggung politik daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi mengukuhkan pengurus baru ADPSI dan ASDEPSI periode 2025-2030 dua asosiasi strategis yang diam-diam memegang peran penting dalam cara daerah bekerja, mengatur, dan… menghabiskan anggaran.
Langkah ini bukan sekadar formalitas ala seminar pemerintahan. Tito datang dengan pesan yang tajam DPRD harus berhenti jadi tukang stempel dan mulai kembali ke habitat asli mengawasi, menyeimbangkan, dan memastikan anggaran tidak hanya berputar di ruang rapat tapi menyentuh warga di bawah.
Siapa Diuntungkan, Siapa Dirugikan?
Yang diuntungkan jelas masyarakat. Kalau fungsi pengawasan DPRD benar-benar berjalan, program yang tak efektif dan proyek “hangat-hangat sarkem ayam” bisa dipangkas sebelum menelan APBD tanpa hasil. Peluang kebocoran bisa ditekan, dan rakyat akhirnya punya harapan melihat anggaran benar-benar berubah jadi layanan publik nyata.
Yang mungkin mengernyit oknum di pemerintahan daerah yang selama ini nyaman dengan alokasi belanja operasional gemuk dan program yang lebih banyak muncul dalam laporan daripada di lapangan. Tito menegaskan, efisiensi belanja harus jadi prioritas, apalagi jelang pengalihan dana Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026. Artinya, era “anggaran jalan-jalan kedinasan” bisa jadi makin sempit napasnya.
Teknologi Pajak, UMKM, dan Regulasi yang Tak Bikin Pusing
Tito juga membuka bab lain yang sering jadi PR pendapatan daerah. Ia mendorong DPRD agar mendorong pemda mencari sumber pendapatan tanpa memeras rakyat.
Contohnya? Optimalisasi pajak restoran dan hotel lewat teknologi digital cara yang sudah dipakai Banyuwangi, Denpasar, Gianyar, hingga Badung. Satu perangkat, satu dashboard, dan pemerintah bisa tahu berapa pajak yang seharusnya diterima tanpa perlu menambah aturan baru. Efisien, cepat, dan minim drama.
Sektor swasta juga diajak masuk lewat kemudahan perizinan. Tito memuji Pemprov DIY yang selama pandemi sukses menjaga UMKM tetap hidup dengan kebijakan pro-pelaku usaha. Pesannya jelas kalau regulasi mempersulit, ekonomi melambat. Dan jangan heran kalau masyarakat lalu lebih percaya marketplace ketimbang pemerintah.
Pada fungsi legislasi, Tito kembali mengingatkan DPRD agar tidak menjadi pabrik perda yang rumit sendiri. Banyak aturan daerah, katanya, akhirnya mandek bukan karena niat buruk, tapi karena terlalu ribet untuk dilaksanakan. Kalau aturan saja bikin usaha ciut sebelum buka, jangan kaget kalau investasi cuma lewat, tidak singgah.
Pintu Terbuka, Dialog Diundang
Dalam kesempatan itu, Tito juga membuka pintu diskusi bagi ADPSI dan ASDEPSI untuk memberi masukan ke Kemendagri. Hubungan pusat dan daerah, katanya, tak boleh lagi seperti “surat edaran turun tanpa tanya balik”. Komunikasi dua arah harus jadi budaya baru.
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, ditetapkan sebagai Ketua Umum ADPSI untuk periode 2025-2030. Perwakilan DPR RI, Mensesneg, Dirjen Keuangan Daerah, dan pejabat penting lainnya turut hadir menunjukkan momentum ini bukan sekadar seremoni tapi pengaturan ulang arah koordinasi pemerintahan daerah.
Akhir Kata:
Jika semua pesan Tito dijalankan, tahun-tahun ke depan bisa jadi titik balik hubungan DPRD, pemda, dan rakyatnya.
Tapi kalau tidak… ya, kita kembali menonton adegan klasik APBD habis, masalah tetap, dan DPRD sibuk menggelar rapat evaluasi yang tak pernah selesai.
Karena di negeri ini, sering kali yang dikukuhkan bukan kinerjanya tapi kursinya. @dimas
