Di bawah terik siang yang membakar aspal ibu kota, mahasiswa kembali berdiri di jalanan. Mereka membawa poster, pengeras suara, dan satu slogan yang segera memantik perdebatan nasional Reformasi Jilid 2.
Tabooo.id – Sebagian masyarakat menyambut seruan itu sebagai alarm bagi demokrasi. Sebagian lainnya menganggapnya sebagai bentuk kepanikan politik yang berlebihan. Media sosial pun berubah menjadi arena pertempuran opini. Setiap pihak berlomba membuktikan bahwa merekalah yang paling memahami sejarah. Namun persoalannya tidak sesederhana soal demonstrasi dengan mengatasnamakan Reformasi jilid 2.
Perdebatan yang muncul hari ini sebenarnya menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam: bagaimana bangsa ini mengingat masa lalunya, dan bagaimana memori itu digunakan untuk membaca masa kini.
Karena ketika kata “Reformasi” kembali muncul dalam ruang publik, yang bergerak bukan hanya mahasiswa. Ingatan kolektif bangsa ikut bergerak bersamanya.
Reformasi 1998 dan Godaan Menyamakan Sejarah
Narasi yang berkembang dalam beberapa pekan terakhir mencoba membandingkan kondisi Indonesia tahun 2026 dengan situasi menjelang jatuhnya Orde Baru pada 1998.
Kelompok yang menolak istilah Reformasi Jilid 2 menilai perbandingan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Mereka menunjuk berbagai indikator yang menunjukkan perbedaan besar antara kedua periode tersebut.
Pada 1998, Indonesia menghadapi krisis multidimensi. Nilai tukar rupiah runtuh. Sistem perbankan nasional ambruk. Gelombang PHK menyapu berbagai sektor. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Kepercayaan publik terhadap pemerintah merosot tajam.
Sebaliknya, Indonesia tahun 2026 masih memiliki fondasi ekonomi yang relatif stabil. Aktivitas ekonomi tetap berjalan. Perbankan nasional beroperasi normal. Subsidi energi masih tersedia. Pemerintahan juga tetap menjalankan fungsi-fungsinya tanpa gejolak besar.
Data tersebut memang menunjukkan perbedaan yang nyata. Tetapi sejarah tidak selalu bergerak berdasarkan angka ekonomi semata.
Sering kali sejarah bergerak karena persepsi, ketidakpercayaan, dan kegelisahan yang tumbuh perlahan di tengah masyarakat.
Di sinilah perdebatan mulai memasuki wilayah yang lebih rumit.
Mahasiswa FOMO atau Penjaga Alarm Demokrasi?
Salah satu kritik yang paling sering muncul menyebut mahasiswa saat ini hanya mengikuti tren politik tanpa memahami akar sejarah yang sebenarnya.
Label “FOMO politik” pun mulai digunakan untuk menggambarkan fenomena tersebut.
Namun Dr. Sukma Wijaya, Analis Politik dan Akademisi Universitas Nasional, menolak penyederhanaan itu.
Pada 14/05/2026, ia menegaskan:
“Gerakan mahasiswa tidak bisa disederhanakan hanya sebagai fenomena FOMO. Secara teoritis, mahasiswa bertindak sebagai moral force dan agent of change. Ketika ada sumbatan komunikasi politik antara elite dan rakyat, atau ketika lembaga kedewanan dianggap gagal menjalankan fungsi checks and balances, maka jalanan menjadi parlemen alternatif yang sah dalam alam demokrasi.”
Pandangan tersebut mengingatkan bahwa demonstrasi tidak selalu muncul karena negara berada di ambang kehancuran.
Dalam banyak kasus, mahasiswa turun ke jalan justru ketika mereka melihat gejala yang berpotensi berkembang menjadi masalah yang lebih besar di masa depan.
Dengan kata lain, demonstrasi sering berfungsi sebagai sistem peringatan dini.
Generasi yang Berbeda, Cara Protes yang Berbeda
Perdebatan semakin menarik ketika sebagian pihak mulai membandingkan mahasiswa 2026 dengan mahasiswa 1998.
Guru Besar Sosiologi Perkotaan, Prof. Ratih Kumala, melihat perbandingan itu sebagai pendekatan yang kurang tepat.
Pada 20 Mei 2026, ia menjelaskan:
“Mahasiswa hari ini adalah generasi digital yang memiliki pola artikulasi protes berbeda dengan generasi 1998. Menuduh mereka kurang membaca sejarah adalah bentuk paternalisme generasi tua. Kegelisahan mereka terhadap isu-isu keadilan sosial, lapangan kerja, dan masa depan demokrasi adalah respons riil terhadap realitas sosial yang mereka hadapi sehari-hari.”
Mahasiswa era Reformasi tumbuh bersama televisi, koran, dan diskusi kampus.
Sebaliknya, generasi saat ini tumbuh di tengah algoritma media sosial, arus informasi tanpa batas, dan ruang digital yang bergerak nyaris tanpa jeda.
Lingkungan yang berbeda melahirkan cara komunikasi yang berbeda pula. Mereka mungkin menggunakan tagar alih-alih pamflet.
Mereka mungkin membangun konsolidasi melalui grup digital, bukan lagi hanya melalui rapat fisik.
Namun perubahan metode tidak otomatis menghapus substansi keresahan yang mereka suarakan.
Trauma Politik yang Belum Pernah Pergi
Ada satu lapisan yang jarang dibahas ketika publik memperdebatkan Reformasi Jilid 2. Indonesia masih menyimpan trauma politik yang berasal dari 1998.
Trauma tersebut tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk dan muncul kembali setiap kali bangsa ini menghadapi ketegangan politik.
Ketika mahasiswa turun ke jalan, sebagian masyarakat langsung teringat pada kerusuhan, pergantian kekuasaan, dan ketidakpastian nasional yang pernah terjadi hampir tiga dekade lalu.
Karena itu, istilah Reformasi Jilid 2 memunculkan reaksi emosional yang jauh lebih besar dibanding tuntutan-tuntutan lain.
Publik tidak hanya membaca situasi saat ini. Mereka juga membaca bayangan masa lalu yang masih melekat dalam ingatan kolektif bangsa.
Penunggang Gelap Selalu Mengikuti Gerakan Besar
Narasi mengenai keberadaan “penunggang gelap” juga kembali muncul dalam polemik ini.
Sebagian pihak menduga aktor politik tertentu berusaha memanfaatkan energi mahasiswa untuk kepentingan kekuasaan.
Fenomena semacam itu memang bukan hal baru. Hampir seluruh gerakan besar dalam sejarah politik Indonesia menghadapi tuduhan serupa.
Namun Ahmad Rifai, mantan Koordinator Lapangan Gerakan Mahasiswa Jakarta 1998, mengingatkan agar publik tidak kehilangan fokus terhadap substansi tuntutan yang muncul.
Pada 22/05/2026, ia mengatakan:
“Kami yang berada di jalanan tahun ’98 tahu persis bahwa setiap gerakan murni selalu diintai oleh risiko penunggang gelap. Namun, mengabaikan substansi kritik mahasiswa hanya karena ketakutan akan adanya aktor penunggang adalah tindakan yang keliru. Pemerintah harus mendengarkan substansi tuntutan mereka mengenai penegakan hukum dan keadilan ekonomi.”
Pernyataan tersebut menunjukkan satu pola yang terus berulang.
Ketika demonstrasi muncul, publik sering lebih sibuk mencari siapa yang berada di belakang gerakan daripada memahami alasan yang mendorong gerakan itu lahir.
Negara Memilih Jalur Demokratis
Di tengah meningkatnya tensi politik, pemerintah mengambil pendekatan yang relatif moderat.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana, pada 12/06/2026 menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
“Kemenko Polkam menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat.”
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan normal.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa negara tidak memosisikan demonstrasi sebagai ancaman otomatis terhadap stabilitas nasional.
Sebaliknya, pemerintah memilih menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan ketertiban umum.
Ini Bukan Sekadar Demonstrasi, Ini Perebutan Tafsir Sejarah
Pada 02/06/2026, sejarawan sekaligus budayawan Ki Hendro Utomo memberikan perspektif yang menarik.
“Secara historis, analogi linear antara tahun 1998 dan era sekarang memang tidak sepenuhnya presisi karena struktur ekonomi-politik global dan domestik telah berubah total. Namun, secara kultural, watak kekuasaan di Nusantara cenderung memiliki pola berulang jika tidak dikontrol. Demonstrasi adalah bagian dari budaya tanding yang sehat agar penguasa tidak terlena dan mengidap sindrom hubris.”
Pernyataan tersebut membawa diskusi ke lapisan yang lebih dalam. Polemik Reformasi Jilid 2 bukan hanya soal ekonomi.
Polemik ini juga bukan semata-mata soal Prabowo, mahasiswa, atau kenaikan BBM.
Yang sebenarnya sedang diperebutkan adalah tafsir terhadap sejarah Indonesia sendiri.
Satu kelompok ingin meyakinkan publik bahwa kondisi hari ini sangat berbeda dari 1998 sehingga narasi Reformasi Jilid 2 tidak relevan.
Kelompok lain berusaha mengingatkan bahwa demokrasi memerlukan kewaspadaan terus-menerus, bahkan ketika kondisi ekonomi belum menunjukkan tanda-tanda krisis.
Di sinilah inti persoalannya, Demonstrasi yang muncul hari ini menyimpan dimensi yang jauh lebih besar daripada sekadar aksi jalanan.
Di balik teriakan mahasiswa dan perdebatan elite politik, berlangsung pertarungan untuk menentukan bagaimana bangsa ini memahami masa lalunya.
Karena sejarah bukan hanya tentang apa yang pernah terjadi. Sejarah juga tentang siapa yang berhasil menceritakannya.
Dan sering kali, pihak yang menguasai cerita masa lalu akan lebih mudah memengaruhi cara publik melihat masa depan. @teguh
