Perekonomian Indonesia belum runtuh. Namun, sejumlah media asing mulai membaca retakan pada kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah. Masalahnya bukan hanya seberapa tinggi ekonomi tumbuh, tetapi apakah pasar masih percaya kepada mereka yang mengelolanya.
Tabooo.id: Reality – Media Australia, The Australian, menyoroti tekanan terhadap perekonomian Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Tekanan terlihat dari pelemahan rupiah, keluarnya modal asing, buruknya kinerja pasar saham, serta meningkatnya keraguan terhadap arah kebijakan pemerintah. The Australian menyebut rupiah melemah sekitar 8 persen sepanjang 2026 dan beberapa kali menembus batas psikologis Rp18 ribu per dolar Amerika Serikat sejak Juni.
Meski demikian, media itu tidak menyimpulkan Indonesia sedang menuju kehancuran ekonomi seperti krisis 1997–1998. Fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih lebih kuat. Sistem perbankan memiliki daya tahan lebih baik, nilai tukar lebih fleksibel, dan tingkat utang masih dapat dikelola.
Perry Warjiyo Pergi Saat Pasar Sedang Gelisah
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti kemudian menjalankan tugas sebagai pejabat sementara Gubernur BI.
Secara administratif, pergantian pimpinan bank sentral merupakan proses yang dapat diselesaikan. Namun, pasar tidak hanya membaca administrasi. Pasar juga membaca waktu, konteks, dan arah kekuasaan.
Perry pergi ketika rupiah sedang tertekan. BI juga menghadapi tuntutan untuk menjaga inflasi sekaligus membantu pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pengunduran dirinya langsung memunculkan kekhawatiran baru tentang masa depan independensi bank sentral.
Satu nama dapat menentukan apakah pasar melihat BI tetap independen atau semakin dekat dengan kepentingan politik.
BI Menahan Rupiah dengan Suku Bunga
Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebanyak empat kali dalam waktu relatif singkat. Salah satunya berlangsung di luar jadwal normal.
Pada Mei 2026, BI menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen. BI kemudian melanjutkan kenaikan hingga suku bunga acuan mencapai 5,75 persen pada Juni. Hingga Juli, total kenaikan sejak Mei mencapai 100 basis poin.
Langkah tersebut bertujuan menjaga nilai tukar rupiah dan menarik kembali modal asing. Namun, suku bunga memiliki batas.
Bank sentral dapat membuat rupiah lebih menarik bagi pemilik modal. Akan tetapi, BI tidak dapat sendirian memperbaiki kebijakan perdagangan yang berubah, tekanan fiskal, konflik kelembagaan, atau komunikasi pemerintah yang tidak konsisten.
Pakar kebijakan publik Yanuar Nugroho melihat BI berada dalam posisi yang semakin sulit.
“(Warjiyo) harus menjaga kredibilitas mata uang dan pengendalian inflasi, sementara sistem politik menginginkan suku bunga lebih rendah, pertumbuhan lebih cepat, dan dukungan moneter yang lebih besar bagi prioritas pemerintah. Tujuan-tujuan tersebut tidak selalu sejalan,” kata Yanuar kepada The Australian.
Bank sentral harus menjaga rupiah dan inflasi. Sementara itu, pemerintah membutuhkan kredit murah untuk membiayai pertumbuhan, proyek besar, dan berbagai program prioritas.
Dua tujuan tersebut tidak selalu dapat berjalan beriringan.
“Bank Indonesia pada dasarnya berupaya mengatasi masalah yang sebagian bersifat politis dan kelembagaan melalui instrumen suku bunga,” ujarnya.
Dengan kata lain, BI sedang diminta memadamkan kebakaran yang tidak seluruhnya berasal dari ruang kerjanya.
Mandat BI Melebar, Kekhawatiran Ikut Membesar
Pada Juni 2026, DPR mengesahkan perubahan undang-undang sektor keuangan yang memperluas peran Bank Indonesia.
BI tidak lagi hanya berfokus pada stabilitas nilai rupiah dan inflasi. Bank sentral juga mendapat tanggung jawab lebih besar untuk mendukung pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.
Di atas kertas, tujuan itu terdengar masuk akal.
Indonesia membutuhkan pertumbuhan. Pemerintah juga membutuhkan lebih banyak pekerjaan, investasi, dan kredit untuk sektor produktif. Namun, perubahan tersebut membuka pertanyaan penting.
Apa yang terjadi ketika target pertumbuhan pemerintah bertabrakan dengan kebutuhan BI menaikkan suku bunga?
Kekhawatiran semakin besar karena aturan baru juga memperluas pengaruh DPR dalam mengawasi lembaga keuangan independen.
Bank sentral membutuhkan koordinasi dengan pemerintah. Namun, koordinasi tidak boleh berubah menjadi kepatuhan politik.
Pasar tidak menunggu independensi benar-benar hilang. Sedikit keraguan saja sudah cukup untuk mengubah arah uang.
US$4,4 Miliar Keluar dari Indonesia
The Australian mencatat sekitar US$4,4 miliar modal keluar dari Indonesia hingga Juli 2026.
Investor menarik dananya ketika ketidakpastian kebijakan meningkat. Mereka juga mengamati intervensi negara yang semakin besar terhadap perdagangan, sumber daya alam, dan aktivitas ekonomi.
Pasar saham Indonesia ikut menerima tekanan.
The Australian menyebut pasar saham Indonesia masuk dalam kelompok pasar dengan kinerja terburuk di dunia sepanjang 2026. Rupiah juga tercatat sebagai salah satu mata uang dengan performa terlemah.
Tentu, keluarnya modal asing tidak otomatis membuktikan ekonomi nasional sedang gagal.
Investor dapat memindahkan uang karena konflik global, kenaikan harga energi, atau kebijakan suku bunga Amerika Serikat. Namun, arus modal tetap menunjukkan bagaimana pelaku pasar membaca risiko.
Uang mungkin tidak punya ideologi. Tetapi uang sangat sensitif terhadap aturan yang sulit diprediksi.
MSCI Memberi Peringatan, Bukan Langsung Menurunkan Kelas
Tekanan lain datang dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI.
Masalah tersebut menyulitkan investor menentukan berapa banyak saham yang benar-benar tersedia untuk publik. Namun, Indonesia belum otomatis kehilangan status sebagai emerging market pada November 2026.
MSCI menyatakan akan melihat kemajuan perbaikan hingga peninjauan indeks November. Jika perbaikannya tidak memadai, MSCI dapat mempertimbangkan sejumlah langkah, termasuk membuka konsultasi mengenai kemungkinan reklasifikasi Indonesia menjadi frontier market.
Perbedaannya penting.
November bukan tanggal pasti Indonesia turun kelas. Namun, November menjadi batas evaluasi yang dapat menentukan proses selanjutnya. Jika reklasifikasi benar-benar berlangsung, sebagian dana global yang hanya boleh masuk ke pasar negara berkembang dapat mengurangi kepemilikannya di Indonesia.
Jadi, persoalannya bukan hanya label. Status pasar menentukan siapa yang datang, berapa banyak uang yang masuk, dan seberapa mahal perusahaan Indonesia mendapatkan modal.
Media Belanda Ikut Membaca Prabowonomics
Sorotan serupa datang dari media Belanda, De Volkskrant.
Pada 29 Juli 2026, media tersebut menerbitkan artikel yang mempertanyakan apakah Indonesia sedang bergerak menuju persoalan ekonomi lebih serius. Judulnya “Zorgen over economie in Indonesië: crisis dreigt, maar president Prabowo blijft geld als water uitgeven“, atau dapat diterjemahkan menjadi “Kekhawatiran terhadap Ekonomi Indonesia: Krisis Mengancam, tetapi Presiden Prabowo Terus Menghamburkan Uang seperti Air”.
De Volkskrant menggambarkan Prabowonomics sebagai model ekonomi dengan kendali pemerintah yang semakin kuat. Model tersebut mengandalkan perusahaan negara, pengelolaan sumber daya alam secara terpusat, serta proyek sosial dan pembangunan berskala besar.
Pemerintah ingin negara memainkan peran lebih besar dalam ekonomi. Pemerintah juga ingin keuntungan sumber daya alam tidak hanya mengalir kepada perusahaan swasta dan pihak asing. Namun, kendali negara yang semakin besar membawa risiko lain.
Investor membutuhkan kepastian. Sementara itu, intervensi yang terlalu sering dapat membuat aturan berubah mengikuti kebutuhan politik jangka pendek.
Negara yang kuat memang dibutuhkan. Tetapi negara yang sulit diprediksi justru dapat menakuti orang yang ingin menanamkan modal.
Ekonomi Tumbuh, Masyarakat Belum Tentu Bernapas Lega
Angka itu menunjukkan mesin ekonomi masih berjalan. Konsumsi pemerintah bahkan mencatat pertumbuhan tinggi pada periode tersebut. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menggambarkan kondisi setiap rumah tangga.
BPS juga mencatat ekonomi terkontraksi 0,77 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Sementara itu, data penjualan ritel pada April dan Mei menunjukkan pelemahan konsumsi masyarakat.
Masyarakat tidak mengukur ekonomi dari presentasi pemerintah. Mereka mengukurnya dari harga makanan, biaya transportasi, cicilan, pekerjaan, dan uang yang tersisa setelah menerima gaji.
Angka pertumbuhan bisa terlihat hijau di layar. Namun, dapur tidak mengenal grafik.
De Volkskrant juga menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap komoditas seperti nikel, batu bara, minyak, gas, emas, kayu, ikan, dan kelapa sawit.
Kekayaan tersebut menghasilkan pendapatan besar. Namun, manfaatnya belum selalu mengalir secara merata kepada masyarakat.
Namun, satu pertanyaan yang masih sama sejak lama, siapa yang menikmati pertumbuhan itu?
Program Besar Membutuhkan Anggaran yang Lebih Besar
Pemerintahan Prabowo membawa sejumlah agenda besar. Ada program Makan Bergizi Gratis, pembangunan jutaan rumah, pengembangan pertanian berskala besar, subsidi energi, serta penguatan ekonomi desa.
Program tersebut menawarkan manfaat sosial. Namun, seluruhnya membutuhkan anggaran besar. Sedangkan, pada saat yang sama, pemerintah menghadapi pelemahan rupiah, biaya impor energi, tekanan subsidi, dan penerimaan negara yang tidak selalu sesuai target.
Di sinilah Prabowonomics menghadapi ujian sebenarnya. Pemerintah harus menentukan program mana yang menjadi prioritas. Pemerintah juga harus memastikan setiap rupiah menghasilkan dampak yang jelas.
Negara tidak kekurangan ambisi, akan tetapi sering kali kekurangan keberanian untuk memilih. Jika semua program dianggap prioritas, sebenarnya tidak ada yang benar-benar menjadi prioritas.
Ini Dampaknya Buat Kamu Hari Ini
Krisis kepercayaan mungkin terdengar seperti urusan investor, ekonom, dan pejabat bank sentral. Namun, dampaknya sangat terlihat di kehidupan sehari-hari.
Rupiah yang melemah dapat menaikkan harga bahan baku, obat, perangkat elektronik, energi, dan barang impor.
Suku bunga tinggi juga membuat kredit rumah, kendaraan, serta modal usaha menjadi lebih mahal.
Sementara itu, perusahaan dapat menunda ekspansi dan perekrutan ketika kebijakan sulit diprediksi.
Pada akhirnya, ketidakpastian dapat mengurangi lapangan kerja sebelum masyarakat memahami apa yang sebenarnya terjadi.
Media Asing Bisa Bias, Pemerintah Tetap Harus Menjawab
Laporan media asing tentu tidak bebas dari sudut pandang.
The Australian dan De Volkskrant membaca Indonesia melalui kacamata mereka sendiri. Mereka dapat memilih fakta tertentu, menonjolkan konflik, atau membangun suasana yang lebih mengkhawatirkan. Karena itu, laporan mereka tidak boleh diterima sebagai kebenaran tunggal.
Namun, pemerintah juga tidak cukup membalas kritik dengan optimisme atau nasionalisme. Pun bukan dengan kemarahan terhadap media asing.
Jawaban terbaik adalah kebijakan yang konsisten, anggaran yang transparan, pasar yang dapat dipercaya, dan lembaga yang tetap independen.
Indonesia belum berada di ambang kehancuran ekonomi. Namun, sorotan media asing menunjukkan satu alarm yang semestinya tidak boleh dianggap sepele.
Permasalahannya bukan sekadar rupiah melemah atau modal keluar. Akan tetapi, pada semakin banyak pihak mulai mempertanyakan arah yang sedang ditempuh.
Ekonomi bisa tumbuh karena belanja pemerintah. Pasar bisa naik karena sentimen sementara. Namun, kepercayaan tidak dapat diperintah.
Kepercayaan hanya tumbuh ketika pemerintah membuktikan bahwa kekuasaan tetap tunduk kepada aturan, data, dan realitas. @tabooo
