Tabooo.id: Global – Pemerintah negara bagian Malaka kembali bikin geger. Kali ini bukan soal pariwisata atau sejarah kolonial, melainkan rencana membangun jembatan superpanjang yang menghubungkan Malaka dengan Indonesia, tepatnya ke Provinsi Riau. Panjangnya bukan main: lebih dari 47 kilometer, melintasi Selat Malaka.
Rencana ini mencuat pekan lalu setelah Ketua Menteri Melaka, Ab Rauf Yusoh, mengumumkan proyek tersebut ke publik. Pemerintah negara bagian bahkan sudah bersiap memulai studi awal pada Januari mendatang, dengan menggelontorkan dana RM500.000 atau sekitar Rp2 miliar untuk menyewa konsultan. Tugasnya jelas mengkaji aspek teknis, ekonomi, dan logistik dari proyek raksasa ini.
Janji Ekonomi dan Kawasan Industri Baru
Ab Rauf menegaskan jembatan ini bakal mendongkrak ekonomi Malaka secara signifikan. Ia mengklaim proyek tersebut akan membuka peluang besar bagi investasi lintas negara. Pemerintah negara bagian, kata dia, bahkan berencana mengonversi sekitar 5.000 hektar lahan di Masjid Tanah menjadi kawasan industri baru.
Dalam narasi pemerintah, jembatan ini bukan sekadar penghubung fisik, tetapi simbol integrasi ekonomi regional antara Malaysia dan Indonesia. Logistik dipercepat, arus barang dipangkas, dan Malaka diposisikan sebagai simpul baru perdagangan Selat Malaka.
Singkatnya Malaka ingin naik kelas.
Oposisi Angkat Alis: Duit dari Mana?
Namun euforia ini tak sepenuhnya disambut tepuk tangan. Pemimpin oposisi Melaka, Dr. Yadzil Yaakub, justru langsung menekan rem. Mengutip Free Malaysia Today, Yadzil mempertanyakan tujuan sekaligus kelayakan finansial proyek tersebut.
Menurutnya, Malaka bukan negara bagian dengan kas tebal. Pendapatan tahunan pemerintah negara bagian terbatas dan sebagian besar habis untuk belanja operasional. Di sisi lain, Malaka masih menanggung utang, termasuk kepada pemerintah federal di Putrajaya.
“Kalau utang lama saja belum beres, bagaimana pemerintah negara bagian bisa meyakinkan rakyat bahwa mereka mampu mengelola utang baru bernilai miliaran ringgit?” kata Yadzil.
Ia juga menyoroti ketergantungan Malaka pada bantuan pemerintah federal. Jika perbaikan jalan saja butuh suntikan dana pusat, Yadzil menilai sulit membayangkan proyek jembatan lintas Selat Malaka bisa berdiri tanpa sokongan besar dari Putrajaya.
Masalahnya, lanjut Yadzil, kondisi fiskal Malaysia saat ini juga sedang tertekan. Utang nasional naik, ruang belanja menyempit, dan prioritas anggaran makin ketat.
Siapa Untung, Siapa Menanggung Risiko?
Yadzil juga mengkritik skema pembiayaan alternatif seperti konsesi swasta. Menurutnya, opsi ini hampir pasti melahirkan tarif tol mahal. Lebih jauh, ia menilai wilayah Indonesia yang akan terhubung bukan pusat ekonomi utama, sehingga potensi arus kendaraan dan barang relatif kecil.
Jika trafik rendah, investor merugi. Jika konsesi gagal, pemerintah harus turun tangan menyelamatkan proyek dengan dana publik.
“Dalam semua skenario, rakyat yang akhirnya jadi korban,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Yadzil ikut menyinggung dampak lingkungan. Ia mengingatkan bahwa proyek sebesar ini berisiko mengubah garis pantai dan ekosistem Selat Malaka. Rekam jejak pemerintah negara bagian dalam proyek-proyek besar yang berujung mangkrak juga ia jadikan alarm tambahan.
Antara Mimpi Besar dan Realitas Anggaran
Di atas kertas, jembatan Malaka–Indonesia terdengar visioner. Integrasi regional, pertumbuhan industri, dan simbol kemajuan Asia Tenggara. Namun di lapangan, pertanyaan klasik kembali muncul siapa yang membayar, siapa yang menikmati, dan siapa yang menanggung risikonya?
Jika proyek ini sukses, pemerintah negara bagian dan pelaku industri jelas diuntungkan. Tetapi jika gagal, beban utang dan dampak lingkungan kemungkinan besar jatuh ke pundak warga.
Di Selat Malaka, jarak dua negara mungkin hanya puluhan kilometer. Tapi jarak antara ambisi politik dan realitas keuangan sering kali jauh lebih panjang. @teguh
