Selama puluhan tahun, mahasiswa berdiri di barisan depan saat mengkritik praktik politik yang mereka anggap sarat oligarki, penuh perebutan kekuasaan, dan terlalu bergantung pada popularitas. Namun pada Hari Lahir Pancasila tahun ini, sekelompok mahasiswa justru mengambil langkah yang tidak biasa. Mereka tidak memperbaiki sistem pemilu kampus. Mereka memilih menghapusnya.
Tabooo.id – Keputusan itu datang dari Universitas Gadjah Mada (UGM), salah satu kampus yang selama ini dikenal sebagai laboratorium demokrasi mahasiswa. Di tengah menurunnya partisipasi dan meningkatnya apatisme politik kampus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM resmi bertransformasi menjadi Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM pada Senin (01/06/2026). Bersamaan dengan transformasi tersebut, sistem Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) ikut berakhir.
Sebagian pihak baik dari kalangan umum maupun dari kalangan mahasiswa sendiri langkah ini sebagai inovasi. Sebagian lainnya melihatnya sebagai ironi. Apa pun penilaiannya, keputusan tersebut langsung memantik perdebatan baru tentang masa depan demokrasi kampus.
Ketika Pemilu Justru Dianggap Menjadi Masalah
Deklarasi transformasi kelembagaan berlangsung di Bundaran Boulevard UGM. Dalam kesempatan itu, Ketua SEMA UGM, Sheron Adam Funay, menjelaskan bahwa perubahan tersebut lahir dari evaluasi panjang terhadap kondisi gerakan mahasiswa.
Menurut Sheron, organisasi mahasiswa menghadapi dua persoalan utama, yakni fragmentasi gerakan dan elitisme organisasi.
“Kami percaya dari Serikat Mahasiswa UGM, fragmentasi gerakan dan elitisme itu bisa diobati. SEMA bukan badan eksekutif yang hierarkis, melainkan organisasi setara fakultas dengan tujuan menyatukan gerakan mahasiswa,” ujarnya.
Pandangan tersebut tidak muncul begitu saja. Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi mahasiswa di berbagai kampus menghadapi tantangan serupa. Minat mahasiswa untuk terlibat menurun. Partisipasi dalam pemilihan kampus juga tidak selalu tinggi. Pada saat yang sama, kelompok tertentu sering mendominasi ruang politik mahasiswa.
Kondisi itu perlahan mengikis daya tarik Pemilwa.
Alih-alih menjadi ruang pendidikan demokrasi, kontestasi kampus kerap berubah menjadi arena pencarian popularitas, pembentukan koalisi, hingga perebutan posisi strategis. Bagi sebagian mahasiswa, suasananya bahkan terasa lebih mirip panggung politik daripada ruang pengabdian.
Sheron menilai situasi tersebut justru menjauhkan gerakan mahasiswa dari tujuan awalnya.
“Akibatnya, dapat mengaburkan tujuan utama gerakan mahasiswa yang sebenarnya,” katanya.
Pernyataan itu terasa menarik karena selama ini mahasiswa sering melontarkan kritik yang sama kepada politik nasional.
Selama bertahun-tahun, aktivis kampus menyoroti praktik politik uang dalam berbagai kontestasi politik. Dominasi kelompok elite juga menjadi sasaran kritik yang terus berulang dalam forum-forum mahasiswa. Selain itu, banyak mahasiswa mempertanyakan munculnya pemimpin yang lebih mengandalkan popularitas dibanding kapasitas.
Kini kritik tersebut mengarah ke sistem yang mereka bangun sendiri di lingkungan kampus.
Dari Demokrasi Elektoral ke Meritokrasi
Sebagai pengganti Pemilwa, SEMA UGM menawarkan pendekatan baru berbasis meritokrasi.
Melalui sistem ini, organisasi akan menempatkan kader pada posisi strategis berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan kontribusi mereka dalam gerakan mahasiswa.
“Kami tidak mencoba menempatkan orang-orang yang menang secara politik di tempat-tempat strategis. Kami menjunjung tinggi meritokrasi dan kerja keras sehingga mereka mendapat posisi strategis karena kemampuan, bukan karena kemenangan politik,” tegas Sheron.
Di atas kertas, gagasan tersebut terdengar menjanjikan.
Banyak organisasi modern mengandalkan meritokrasi untuk menghasilkan kepemimpinan yang efektif. Sistem itu berusaha mengurangi pengaruh pencitraan dan menempatkan kompetensi sebagai ukuran utama. Namun seperti semua sistem politik, meritokrasi juga memiliki tantangan.
Pertanyaan berikutnya langsung muncul. Lembaga mana yang menentukan seseorang layak memimpin? Metode apa yang digunakan untuk mengukur kompetensi? Siapa yang menjaga standar tetap objektif? Dan siapa yang mengawasi seluruh proses tersebut?
Jika demokrasi elektoral menghadapi risiko populisme, meritokrasi menghadapi risiko eksklusivitas. Keduanya memiliki kelebihan sekaligus kelemahan.
Krisis Representasi yang Tak Lagi Bisa Diabaikan
Perdebatan tentang representasi menjadi salah satu alasan utama munculnya transformasi ini.
Selama ini, BEM sering dipersepsikan sebagai representasi seluruh mahasiswa UGM. Padahal dalam praktiknya, tidak semua mahasiswa terlibat aktif dalam organisasi maupun proses politik kampus.
Sheron menilai kondisi tersebut menciptakan klaim representasi yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan.
“BEM selama ini sering diposisikan sebagai representasi seluruh mahasiswa UGM. SEMA berbeda karena menempatkan diri sebagai organisasi yang mewakili anggota tanpa mengklaim berbicara atas nama seluruh mahasiswa,” ujarnya.
Pandangan ini sejalan dengan berbagai kajian sosiologi politik yang menunjukkan adanya krisis representasi di banyak organisasi modern.
Sosiolog Universitas Indonesia, Prof. Robertus Robet, dalam sejumlah kajiannya mengenai gerakan sosial menyoroti bagaimana organisasi sering menghadapi kesenjangan antara elite organisasi dan basis anggotanya. Ketika keterlibatan publik menurun, legitimasi representasi juga ikut melemah. Fenomena serupa tidak hanya terjadi di kampus.
Partai politik mengalaminya. Organisasi masyarakat juga mengalaminya. Bahkan berbagai lembaga publik menghadapi persoalan yang sama. Mereka mengklaim mewakili banyak orang, tetapi semakin sedikit orang yang merasa benar-benar terwakili.
Partisipasi yang Menghilang
Ketua BEM UGM 2025, Tiyo Ardianto, mendukung transformasi tersebut sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan zaman.
Menurutnya, tantangan terbesar organisasi mahasiswa saat ini bukan lagi soal struktur formal, melainkan bagaimana mengembalikan partisipasi mahasiswa.
“Hari ini, yang kita butuhkan sebenarnya bukan lagi representasi formal, melainkan partisipasi aktif. Hal itulah yang sedang diusahakan oleh Serikat Mahasiswa. Jadi betapapun dia berbasis kader atau anggota, bukan berarti dia tidak peduli terhadap sesama,” tegasnya.
Tiyo juga mengingatkan bahwa perubahan sosial-politik nasional menuntut gerakan mahasiswa untuk menemukan strategi baru.
“Kita harus hargai apa yang dilakukan Sheron dan kawan-kawan sebagai upaya merespons zaman. Sekarang saatnya gerakan mahasiswa perlu bertransformasi,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan satu kenyataan yang jarang dibicarakan. Masalah utama demokrasi kampus mungkin bukan lagi soal siapa yang menang.
Masalah sebenarnya adalah semakin sedikit mahasiswa yang mau terlibat.
Sebagian menganggap organisasi sudah tidak relevan. Sebagian memilih fokus pada akademik dan karier. Sementara kelompok lainnya merasa politik kampus terlalu jauh dari persoalan sehari-hari yang mereka hadapi.
Akibatnya, ruang demokrasi kampus kehilangan energi yang dulu membuatnya hidup.
Ketika Demokrasi Mulai Kehilangan Penggemarnya
Transformasi BEM menjadi SEMA menyimpan makna yang jauh lebih besar daripada sekadar perubahan struktur organisasi.
Keputusan menghentikan Pemilwa juga bukan hanya soal mekanisme internal kampus.
Di balik langkah tersebut, muncul gejala yang lebih luas tentang cara generasi muda memandang demokrasi.
Kepercayaan terhadap berbagai institusi terus mengalami penurunan. Pada saat yang sama, partisipasi publik menunjukkan tren pelemahan. Sementara itu, perdebatan mengenai legitimasi representasi semakin sering muncul di berbagai ruang sosial.
Generasi muda mulai mencari model baru yang mereka anggap lebih efektif.
Ironisnya, pencarian tersebut justru muncul dari kelompok yang selama ini paling vokal membela demokrasi.
Mereka yang sering mengkritik sistem politik nasional kini sedang menguji ulang sistem politik kampus.
Sebagian orang melihat langkah itu sebagai keberanian untuk berinovasi. Sebagian lainnya memandangnya sebagai tanda bahwa demokrasi mulai kehilangan daya tarik di kalangan generasi muda.
Perdebatan tersebut kemungkinan belum akan berakhir dalam waktu dekat. Karena yang sedang berubah bukan hanya struktur organisasi mahasiswa.
Yang sedang berubah adalah cara sebuah generasi memandang kekuasaan, representasi, dan partisipasi.
Akhir Sebuah Pemilu, Awal Sebuah Pertanyaan
UGM memang menghentikan Pemilwa. Namun keputusan itu justru membuka diskusi yang jauh lebih besar tentang masa depan demokrasi kampus.
Sebagian mahasiswa melihat meritokrasi sebagai jalan keluar dari politik popularitas. Di sisi lain, kelompok yang berbeda justru khawatir kampus kehilangan salah satu ruang belajar demokrasi yang selama ini menjadi fondasi gerakan mahasiswa.
Apa pun hasilnya nanti, satu hal sulit dibantah.
Generasi muda tidak lagi menerima demokrasi sebagai konsep yang selesai. Mereka sedang menguji, menggugat, bahkan merombaknya.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang menang dalam pemilihan.
Pertanyaannya jauh lebih mendasar:
Jika demokrasi dianggap bermasalah di kampus, model seperti apa yang masih mampu membuat mahasiswa percaya untuk terlibat?
