Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menghadirkan peristiwa yang tidak biasa di Universitas Gadjah Mada. Di Bundaran Boulevard UGM, ruang yang selama ini menjadi saksi berbagai gerakan mahasiswa, sebuah keputusan besar diumumkan kepada publik.
Tabooo.id – BEM UGM resmi bertransformasi menjadi Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM. Pada pandangan pertama, perubahan tersebut tampak seperti penyesuaian organisasi yang lazim terjadi. Nama berganti. Struktur diperbarui. Sistem kepemimpinan juga mengalami perubahan.
Namun di balik keputusan itu, tersimpan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan kelembagaan kampus.
Mengapa mahasiswa mulai meninggalkan model pemilihan langsung yang selama ini menjadi fondasi demokrasi kampus?
Apa yang membuat Pemilwa kehilangan daya tariknya?
Dan apakah transformasi ini menjadi jalan keluar dari krisis partisipasi, atau justru membuka ruang baru bagi eksklusivitas politik atas nama efektivitas?
Ketika Kotak Suara Kehilangan Pesonanya
Selama bertahun-tahun, Pemilihan Umum Mahasiswa dipandang sebagai miniatur demokrasi nasional.
Kampanye menjadi bagian dari rutinitas politik kampus. Arena debat menghadirkan pertarungan gagasan antar kandidat. Ribuan mahasiswa kemudian menentukan pilihan melalui pemungutan suara. Dari proses tersebut lahir pemimpin baru sekaligus pihak yang harus menerima kekalahan.
Rangkaian itu pernah menjadi simbol keterlibatan mahasiswa dalam menentukan arah organisasinya sendiri dan Kini situasinya berubah.
Banyak kampus menghadapi persoalan yang serupa. Tingkat partisipasi terus menurun. Antusiasme mahasiswa semakin melemah. Bahkan sebagian mahasiswa tidak lagi mengenal kandidat yang maju dalam Pemilwa.
Sebagian memilih bersikap acuh, Sebagian lain melihat politik kampus sebagai arena yang hanya dikuasai kelompok tertentu.
Ada pula yang merasa hasil pemilu tidak banyak mengubah kondisi organisasi maupun kehidupan mahasiswa sehari-hari.
Demokrasi memang masih berjalan secara prosedural. Sayangnya, prosedur tidak selalu mampu melahirkan kepercayaan., Ketika mahasiswa kehilangan rasa memiliki terhadap proses politik, kotak suara perlahan kehilangan makna simboliknya, Pemilu tetap berlangsung.Kepercayaan justru terus menurun.
Elitisme yang Tumbuh dari Dalam
Ketua SEMA UGM, Sheron Adam Funay, menjelaskan bahwa transformasi ini lahir dari keinginan memperbaiki dua persoalan utama dalam gerakan mahasiswa yaitu Fragmentasi Dan elitisme.
Menurut Sheron, model organisasi lama terlalu sering terjebak dalam kontestasi yang berpusat pada kemenangan politik.
“Kami percaya dari Serikat Mahasiswa UGM, fragmentasi gerakan dan elitisme itu bisa diobati. SEMA bukan badan eksekutif yang hierarkis, melainkan organisasi setara fakultas dengan tujuan menyatukan gerakan mahasiswa.”
Pernyataan tersebut bukan sekadar penjelasan administratif. Di dalamnya terdapat kritik yang cukup tajam terhadap cara politik kampus berjalan selama ini.
Jika elitisme menjadi masalah utama, maka muncul pertanyaan yang tidak mudah dijawab.
Bagaimana sistem yang dirancang untuk membuka partisipasi justru melahirkan kelompok elite baru?
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kontestasi politik kampus sering lebih mudah diakses oleh mereka yang sudah memiliki jaringan organisasi, pengalaman aktivisme, dan modal sosial yang kuat. Sementara itu, mahasiswa biasa cenderung hadir sebagai pemilih pasif.
Akibatnya, demokrasi kampus perlahan berubah menjadi kompetisi antarkelompok yang memiliki sumber daya lebih besar dibanding mayoritas mahasiswa.
Situasi tersebut menciptakan jarak yang semakin lebar antara pengurus organisasi dan mahasiswa yang mereka wakili.
Meritokrasi Sebagai Jawaban
Alih-alih mempertahankan sistem lama, SEMA UGM memilih menawarkan pendekatan berbeda, dengan cara Pemilwa dihapus. Sebagai gantinya, organisasi mengedepankan sistem meritokrasi.
Sheron menegaskan bahwa posisi strategis harus diberikan kepada individu yang memiliki kapasitas, rekam jejak, dan kontribusi nyata.
“Kami tidak mencoba menempatkan orang-orang yang menang secara politik di tempat-tempat strategis. Kami menjunjung tinggi meritokrasi dan kerja keras sehingga mereka mendapat posisi strategis karena kemampuan, bukan karena kemenangan politik.”
Gagasan tersebut terdengar rasional Bahkan banyak pihak menganggapnya sebagai pendekatan yang lebih modern.
Tidak ada organisasi yang ingin dipimpin oleh orang yang tidak kompeten. Tidak ada gerakan yang ingin berjalan tanpa kualitas sumber daya manusia yang memadai.
Meski demikian, sejarah politik menunjukkan bahwa meritokrasi dan demokrasi tidak selalu berjalan dalam jalur yang sama.
Demokrasi memberikan ruang partisipasi kepada semua orang. Sebaliknya, meritokrasi menempatkan kompetensi sebagai syarat utama.
Melalui demokrasi, seluruh anggota komunitas memiliki kesempatan menentukan arah bersama.
Dalam sistem meritokrasi, pengaruh terbesar biasanya berada di tangan mereka yang dinilai memiliki kemampuan terbaik.
Di sinilah perdebatan mulai muncul. Siapa yang berhak menentukan standar kompetensi?, Siapa yang memiliki kewenangan melakukan penilaian?, Dan bagaimana mekanisme tersebut dapat menjamin keadilan bagi semua pihak?
Tanpa pengawasan yang kuat, meritokrasi berpotensi melahirkan eksklusivitas dengan wajah yang berbeda.
Kampus yang Mulai Curiga pada Politiknya Sendiri
Ada ironi yang sulit diabaikan dalam transformasi ini. Selama bertahun-tahun mahasiswa berada di garis depan kritik terhadap praktik politik nasional.
Kritik terhadap patronase politik terus muncul dalam berbagai aksi mahasiswa. Berbagai gerakan reformasi juga menjadikan oligarki sebagai sasaran utama.
Dalam banyak kesempatan, mahasiswa menyoroti praktik politik transaksional yang merusak kualitas demokrasi.
Tidak sedikit pula yang mengecam perebutan kekuasaan ketika kepentingan publik tersingkir dari agenda utama.
Kini sebagian mahasiswa justru menemukan gejala yang sama di lingkungan mereka sendiri. Sheron menilai Pemilwa rentan terhadap popularitas, patronase, dan perebutan kekuasaan.
Kritik tersebut terdengar sangat familiar dan Publik Indonesia selama ini menggunakan kritik yang sama terhadap demokrasi nasional.
Kampus akhirnya seperti bercermin dan Pantulan yang muncul ternyata tidak selalu sesuai harapan.
Alih-alih menemukan demokrasi ideal, sebagian mahasiswa justru melihat reproduksi persoalan politik yang selama ini mereka lawan.
Dari Representasi Menuju Partisipasi
Ketua BEM UGM 2025, Tiyo Ardianto, mendukung transformasi tersebut sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan zaman.
Menurutnya, kebutuhan utama mahasiswa saat ini bukan lagi representasi formal semata. Keterlibatan nyata menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.
“Hari ini, yang kita butuhkan sebenarnya bukan lagi representasi formal, melainkan partisipasi aktif.”
Pandangan tersebut menunjukkan adanya perubahan cara berpikir dalam gerakan mahasiswa. Pada masa lalu, legitimasi organisasi lahir dari suara pemilih.
Saat ini, sebagian aktivis mulai mencari legitimasi melalui keterlibatan anggota dan kualitas kader. Bagi Tiyo, organisasi berbasis anggota tidak otomatis membuat gerakan menjadi eksklusif.
Sebaliknya, model tersebut dianggap mampu membangun partisipasi yang lebih aktif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, perdebatan belum berakhir.
Masih ada pertanyaan yang terus muncul di ruang publik kampus. Dapatkah partisipasi anggota menggantikan hak seluruh mahasiswa untuk memilih pemimpinnya?
Ataukah kedua prinsip tersebut seharusnya berjalan berdampingan?
Ini Bukan Sekadar Perubahan Organisasi
Transformasi BEM menjadi SEMA menyimpan makna yang jauh lebih besar daripada perubahan struktur kelembagaan.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa sebagian generasi mahasiswa mulai meragukan efektivitas model representasi politik yang mereka warisi.
Organisasi mahasiswa tetap dianggap penting sebagai wadah kolektif. Gerakan mahasiswa juga masih relevan dalam merespons persoalan sosial maupun politik.
Semangat perubahan bahkan tetap hidup di kalangan aktivis kampus. Namun cara pandang terhadap legitimasi mulai berubah.
Ukuran efektivitas demokrasi juga tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, keyakinan terhadap mekanisme politik kampus perlahan mengalami pergeseran.
Krisis Kepercayaan yang Sesungguhnya
Perdebatan ini sebenarnya tidak berhenti pada Pemilwa. Persoalan yang muncul juga melampaui keberadaan BEM sebagai organisasi.
Di lapisan yang lebih dalam, krisis kepercayaan terhadap proses politik justru menjadi isu yang paling menonjol.
Ketika mahasiswa mulai mempertanyakan efektivitas pemilu kampus, mereka sebenarnya sedang mengirim sinyal yang lebih besar.
Kemampuan demokrasi menghasilkan perubahan nyata mulai diragukan. Sistem representasi yang selama ini dianggap mapan juga menghadapi gelombang pertanyaan baru.
Selain itu, semakin banyak mahasiswa yang bertanya apakah suara yang mereka berikan benar-benar mampu memengaruhi arah organisasi.
Keraguan tersebut tidak lahir dari ruang kosong. Rasa kecewa terhadap politik formal terus tumbuh di berbagai lapisan masyarakat.
Gejala yang sama tampaknya mulai terasa di lingkungan kampus. Inilah lapisan yang paling menarik dari transformasi SEMA UGM.
Perubahan ini bukan semata-mata soal organisasi tapi Perubahan ini juga bukan sekadar soal metode pemilihan.
Yang sedang berlangsung adalah pencarian bentuk legitimasi baru di tengah menurunnya kepercayaan terhadap model representasi lama.
Mencari Demokrasi Baru atau Meninggalkannya?
Hari ini, SEMA UGM hadir sebagai eksperimen baru dalam gerakan mahasiswa Indonesia. Kelompok pendukung memandang langkah tersebut sebagai pembaruan yang berani.
Sebagian pengkritik melihat potensi kemunduran demokrasi kampus. Sementara itu, banyak mahasiswa memilih menunggu dan menilai efektivitasnya dari hasil yang akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan.
Namun satu hal tidak bisa dibantah Transformasi ini telah membuka diskusi yang jauh lebih besar daripada sekadar pergantian nama organisasi.
Perdebatan mengenai demokrasi kembali mengemuka. Bersamaan dengan itu, legitimasi organisasi ikut menjadi bahan pembahasan yang semakin intens.
Sorotan terhadap krisis kepercayaan pada mekanisme politik kampus pun terus menguat.
Ketika generasi muda mulai kehilangan keyakinan terhadap kotak suara, persoalannya tidak lagi sebatas organisasi mahasiswa.
Persoalannya adalah bagaimana sebuah generasi memandang demokrasi itu sendiri. Apakah mereka sedang mencari bentuk baru yang lebih relevan?
Atau tanpa sadar sedang berjalan menjauh darinya? Jawabannya mungkin belum lahir hari ini. Namun arah perubahan itu sudah mulai terlihat dari Bundaran UGM pada 1 Juni 2026. @teguh
