Tabooo.id: Nasional – KPK kembali mengguncang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Lembaga antirasuah itu resmi menahan pemilik PT Blueray Cargo, John Field (JF), dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan penyidik langsung menahan John Field setelah memeriksanya. “Usai pemeriksaan rampung, penyidik melakukan penahanan terhadap JF untuk 20 hari pertama,” ujar Budi di Jakarta, Sabtu.
Dengan langkah ini, KPK kini menahan enam tersangka dalam perkara tersebut. Operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Februari 2026 benar-benar membuka praktik kotor di pintu masuk negara.
Pada hari OTT, tim KPK langsung mengamankan sejumlah pejabat DJBC. Salah satunya Rizal, Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat.
Pejabat dan Pengusaha Satu Barisan
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan enam dari 17 orang yang diamankan sebagai tersangka. Penyidik menjerat Rizal (RZL) yang menjabat Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024–Januari 2026. Selain itu, KPK juga menetapkan Sisprian Subiaksono (SIS), Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC, serta Orlando Hamonangan (ORL), Kepala Seksi Intelijen DJBC.
Dari pihak swasta, KPK menjerat John Field bersama Andri (AND) selaku Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo dan Dedy Kurniawan (DK) sebagai Manajer Operasional Blueray Cargo.
John Field sempat melarikan diri sebelum akhirnya menyerahkan diri ke KPK. Saat penyidik memeriksanya, ia bersikap kooperatif dan memberikan keterangan yang dibutuhkan. Namun publik tentu mencatat: ia baru kooperatif setelah sempat menghilang.
Barang KW, Negara dan Rakyat Jadi Korban
Kasus ini menyentuh persoalan serius. Dugaan suap muncul dalam proses importasi barang KW, produk tiruan yang seharusnya dicegah masuk oleh aparat bea cukai.
Jika pejabat justru membuka jalan, maka sistem pengawasan runtuh dari dalam.
Praktik ini langsung berdampak luas. Negara kehilangan potensi penerimaan pajak dan bea masuk. Pelaku usaha resmi dan UMKM harus bersaing dengan barang murah yang masuk lewat jalur tidak sah. Konsumen pun menghadapi risiko membeli produk berkualitas rendah tanpa perlindungan memadai.
Masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka membayar harga pasar, tetapi menerima barang yang belum tentu aman. Di sisi lain, pelaku usaha patuh aturan harus menanggung beban persaingan tidak sehat.
Kasus ini juga menggerus reputasi Bea Cukai. Lembaga yang seharusnya menjaga gerbang ekonomi negara justru terseret pusaran suap. Kementerian Keuangan kini menghadapi ujian serius untuk membuktikan komitmen reformasi birokrasi.
Ujian Integritas di Pintu Masuk Negara
KPK tidak hanya menyasar pejabat, tetapi juga pengusaha yang diduga memberi suap. Pola kolaborasi antara pemilik modal dan aparat kembali terlihat jelas.
Publik kini menunggu langkah lanjutan. Apakah penyidikan akan mengarah ke aktor yang lebih besar? Apakah pembenahan sistem benar-benar berjalan?
Sebab ketika gerbang negara bisa dibuka dengan amplop, yang runtuh bukan hanya aturan, melainkan kepercayaan rakyat yang terus tergerus. @eko
