Tabooo.id: Regional – Setelah menggeledah rumah Wali Kota Madiun Maidi pada kemarin malam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti penyelidikan dengan menggeledah rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Madiun, Toriq Megah, Kamis (22/1/2026) pagi. Langkah ini menunjukkan bahwa KPK menargetkan pejabat-pejabat kunci yang terlibat proyek pemerintah kota.
Tim KPK Turun ke Lokasi Pagi Hari
Sekitar pukul 09.30 WIB, empat mobil Toyota Kijang Innova hitam berhenti di Jalan Tanjung Manis Gang XIV RT 07 RW 03, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman. Tim KPK segera turun dan memasuki rumah mewah itu. Beberapa menit kemudian, mereka menutup pintu pagar rapat, menandakan penggeledahan sedang berlangsung.
OTT KPK Sebelumnya Menjerat Wali Kota
Penggeledahan ini menjadi tindak lanjut Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Senin, 19 Januari 2026. OTT menjerat Wali Kota Maidi dan 15 orang lainnya. Dugaan suap fee proyek dan pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Pemerintah Kota Madiun menjadi fokus penyelidikan.
Penetapan Tersangka dan Dampak Publik
Pada Selasa (20/1/2026), KPK menetapkan tiga tersangka Maidi sebagai Wali Kota Madiun, Toriq Megah sebagai Kepala Dinas PUPR, dan Rochim R, rekanan proyek swasta. Publik menyoroti kasus ini karena melibatkan pejabat tinggi sekaligus menguak aliran dana proyek yang bersumber dari uang rakyat.
Reaksi Warga Sekitar Rumah Toriq Megah
Warga sekitar rumah Toriq Megah mengaku terkejut saat tim KPK datang. “Saya kaget, Mas. Tiba-tiba banyak mobil berhenti di depan rumah. Awalnya saya kira ada kejadian lain, ternyata dari KPK. Pemilik rumah jarang berbaur dengan warga dan cenderung tertutup,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum merilis hasil penggeledahan. Meski begitu, langkah ini menegaskan keseriusan KPK menindak dugaan korupsi proyek di Pemerintah Kota Madiun dan menghentikan potensi penyalahgunaan dana publik.
Ironi Korupsi dan Dampaknya bagi Publik
Kasus ini bukan sekadar soal pejabat terseret OTT. Publik melihat peringatan keras bahwa pengelolaan proyek publik yang tidak transparan langsung memengaruhi kepercayaan dan dana masyarakat. Di kota yang kini menjadi sorotan nasional, ironi tetap terasa uang rakyat mengalir ke proyek, sementara pejabat yang dipercaya justru terjerat hukum. @Kridho S-Madiun
