Tabooo.id: Edge – Di Pati, panas bukan cuma dari cabe, tapi dari ego pejabat yang kebal kritik. Rakyat menjerit soal pajak disebut “menghasut,”
sementara pejabat menantang rakyat dianggap “tegas.” Negeri ini seolah punya kamus sendiri di mana adil tergantung siapa yang duduk di kursi empuk.
Dan di tanah subur ini, yang paling cepat tumbuh bukan padi… tapi ketimpangan.
Komedi Situasi Negeri Absurd
Bayangin: ada dua orang. Satu teriak di jalan, “Rakyat lapar, pajak naik, hidup makin seret!”
Satunya lagi duduk di kursi empuk, ngopi di kantor ber-AC sambil ngetik status, “Saya tantang rakyat, kalau berani, tunjukkan kekuatanmu!”
Nah, plot twist-nya?
Yang pertama ditangkap, yang kedua dilindungi.
Selamat datang di Negeri Logika Terbalik, di mana kalau kamu miskin dan marah, kamu “provokator”; kalau kamu kaya dan sombong, kamu “visioner.”
Kronologi Singkat Dunia Nyata
Tujuh anggota Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) masih mendekam di Polda Jawa Tengah.
Empat orang ditahan karena aksi 13 Agustus, tiga lainnya karena blokir Jalan Pantura 31 Oktober 2025.
Dua di antaranya Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto disebut sebagai pentolan gerakan.
Mereka dianggap “menghasut” dan “mengganggu ketertiban.”
Padahal yang dihasut cuma kesadaran rakyat bahwa hidup mereka sedang dikuras pajak.
Sementara, di sisi lain, seorang Bupati dari partai penguasa yang katanya dipanggil KPK, masih bisa senyum di podium, melambaikan tangan seperti idol K-Pop, tanpa rasa bersalah sedikit pun.
Realitas yang Lebih Lucu dari Sitkom
Lucunya, negara ini kayak punya dua versi hukum:
- Hukum versi rakyat: cepat, tegas, dan siap jemput paksa.
- Hukum versi penguasa: santai, penuh pertimbangan, dan entah kenapa selalu “masih dikaji.”
Bupati yang sempat menantang rakyat dengan gaya “ayo, keluarkan kekuatanmu!” kayak lagi open challenge di TikTok. Tapi begitu rakyat menjawab tantangan itu dengan aksi, tiba-tiba muncul babak baru: “Anda kami amankan atas dugaan provokasi.”
Jadi, rakyat itu boleh marah asal diam. Boleh protes asal tidak terdengar. Boleh menuntut asal pakai caption “parodi.”
Dan ketika masyarakat mulai sadar bahwa hukum bisa jadi alat politik, bukan pelindung publik, kita tahu negeri ini bukan cuma sedang lucu tapi sedang menulis naskah tragedi dengan selera humor yang gelap banget.
Ironi Publik
Kalau rakyat dituduh menghasut karena bicara soal ketidakadilan,
sementara pejabat bisa menantang rakyat dan tetap dielu-elukan,
mungkin kita memang hidup di versi beta dari demokrasi masih banyak bug, tapi update-nya gak pernah datang.
Jadi, kalau mereka terus membangunkan macan tidur, jangan kaget kalau suatu saat macannya gak cuma bangun… tapi lapar. (Sigit)
