Tabooo.id: Vibes – Ada satu ritual digital yang selalu muncul setiap September: linimasa tiba-tiba berubah menjadi museum kecil yang penuh foto hitam-putih Munir Said Thalib. Di X, Instagram, hingga TikTok, wajahnya tampil seperti ikon pop yang kita kagumi sekaligus kita takuti karena ia mengingatkan bahwa negara pernah (dan mungkin masih) berjalan di ruang gelap.
Setiap tahun, publik menghidupkan kembali ingatan itu. Poster “Munir Belum Mati, Kita yang Mati Rasa” beredar lagi, mural yang disensor muncul ulang, hingga meme satir tentang “kabut misteri yang lebih tebal dari asap rokok di bandara Soetta.” Semua bergerak seperti liturgi digital yang menolak hilang dari memori kolektif.
Kematian Munir tidak lagi sekadar perkara hukum. Ia telah tumbuh menjadi budaya ingatan semacam roh yang bertahan karena kita belum mampu memberinya keadilan.
Kisah kejahatan yang menolak padam
Munir berbicara tanpa pengeras suara, tetapi setiap kalimatnya tetap menembus ruang kekuasaan. Pada 1990-an, ia tampil sebagai figur yang berani menyodok jantung Orde Baru melalui KontraS. Ia membela keluarga yang kehilangan anak, istri yang kehilangan suami, dan rakyat yang kehilangan hak dasar.
Namun, ketika ia hendak melanjutkan studi doktoral di Belanda, maut justru menghampirinya di atas pesawat Garuda pada 7 September 2004. Racun arsenik zat dingin dan tanpa empati mengalir ke tubuhnya setelah seseorang mencampurkannya ke dalam minuman.
Serangkaian kesaksian, bukti otopsi, dan jejak perjalanan mengarah pada keterlibatan Pollycarpus, pilot Garuda yang sedang cuti. Selain itu, bayangan panjang institusi intelijen ikut membungkus kasus ini. Nama Muchdi Purwoprandjono, mantan Danjen Kopassus sekaligus eks Wakil Kepala BIN, berkali-kali muncul dalam komunikasi telepon menjelang kematian Munir.
Namun seperti kisah klasik Indonesia lainnya, kebenaran kembali berdiri di luar ruang sidang. Ia menempel di kaca buram dan menonton proses peradilan yang tak pernah sungguh-sungguh memanggilnya masuk.
Muchdi bebas.
Negara memilih diam.
Dan publik dipaksa menerima narasi bahwa misteri ini terlalu “rumit.”
Dua Dekade Berlalu: Negara Masih Main Petak Umpet
Meski waktu terus berjalan, negara tetap memainkan permainan lama: menunda, mengaburkan, dan mengalihkan.
Pada 2024, ketika Komnas HAM bersiap menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat, sejumlah elite DPR meminta penundaan demi “stabilitas 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.” Dalam kamus politik Indonesia, stabilitas sering menjadi kode untuk “jangan ganggu kenyamanan kekuasaan.”
Setelah 100 hari itu berlalu, publik menunggu langkah konkret. Namun yang muncul justru keheningan. Negara terdengar seperti sedang memutar lofi playlist, sibuk merapikan agenda internal sambil mengabaikan notifikasi krusial bernama “kewajiban moral.”
Pada Agustus 2025, KASUM mengirim surat resmi ke Komnas HAM. Mereka menagih transparansi dan progres. Komnas HAM mengaku sudah menyurati Jaksa Agung, tetapi hingga kini tak ada langkah berarti. Jaksa Agung memilih diam, polisi menunggu sinyal politik, dan elite terus menjaga zona nyaman mereka.
KASUM kembali menegaskan bahwa kasus ini merupakan kejahatan luar biasa operasi rahasia, penyalahgunaan institusi negara, dan impunitas yang dibungkus rapi agar tampak seperti “kelalaian sistem.”
Namun publik sudah sering menyaksikan pola yang sama: negara membiarkan luka berubah menjadi keloid, lalu meminta rakyat berhenti menggaruknya seolah rasa gatal itu tidak nyata.
Munir Sebagai Bahasa: Warisan yang Tidak Nyaman Tapi Perlu
Munir tidak lagi hanya menjadi nama. Ia berubah menjadi bahasa.
Bahasa untuk menyebut hal-hal yang sulit kita ucapkan terang-terangan: ketakutan, ketidakadilan, dan kekuasaan yang alergi terhadap cahaya.
Dalam budaya pop, kata “legacy” biasanya terdengar glamor. Namun warisan Munir justru tidak rapi, tidak estetis, dan tidak nyaman. Meskipun demikian, warisan itu sangat penting. Ia menjadi alarm di tengah era internet yang dipenuhi FOMO dan konten viral tiga detik.
Alarm itu berbunyi keras:
“Hei, jangan biarkan negara memutuskan apa yang boleh kamu ingat.”
Kasus Munir mengingatkan kita bahwa reformasi tidak otomatis menghadirkan kebebasan, demokrasi tidak otomatis menghapus kekerasan negara, dan ingatan kolektif bisa menjadi bentuk perlawanan paling dasar.
Pemerintahan Prabowo-Gibran kembali menunjukkan bagaimana elite politik dapat menekan lembaga negara melalui pernyataan normatif yang terdengar manis. Kebenaran dianggap “mengganggu stabilitas,” seolah keadilan adalah pesta yang harus menunggu izin pejabat.
Di tengah tekanan itu, KASUM tetap bersuara. Mereka seperti band indie yang terus konser meski panggungnya kecil dan penontonnya tidak penuh. Mereka memainkan lagu yang sama dari tahun ke tahun lagu yang negara pura-pura tidak dengar.
Budaya ingatan ini penting.
Sebab ketika publik berhenti mengingat, negara berhenti merasa diawasi.
Lampu yang Dimatikan Sengaja: Mengapa Kita Harus Tetap Melihat
Indonesia suka membayangkan dirinya sebagai rumah besar yang damai. Namun kadang, rumah itu sengaja mematikan lampu di ruangan tertentu agar tamu tidak melihat noda darah di lantai.
Kasus Munir berada tepat di ruangan gelap itu.
Kita boleh tidak nyaman menyalakan lampunya. Namun bayangkan jika kita terus membiarkan ruangan itu terkunci. Suatu hari nanti, generasi baru akan tumbuh tanpa tahu apa yang pernah dilakukan negara terhadap warganya sendiri.
Dan ketika ingatan ikut terkubur, apa yang tersisa?
Mungkin pertanyaan itu seharusnya kita lontarkan bukan kepada negara, tetapi kepada diri sendiri:
Apakah kita benar-benar mencari kebenaran?
Atau kita hanya ingin rumah yang tampak rapi meski karpetnya menutupi sejarah yang berdarah?
Munir memang telah pergi.
Kabutnya masih menggantung.
Dan mungkin, kabut itu justru menjadi ujian terbesar: apakah kita berani menembusnya, atau kita memilih tersesat di dalamnya selamanya. @dimas
