Indonesia kaya sumber daya alam, tetapi mengapa kesejahteraan rakyat masih tertinggal? Mengupas paradoks nilai tambah, hilirisasi, dan tata kelola kekayaan alam.
Tabooo.id – Indonesia gemar menghitung tonase. Semakin banyak batu bara dikirim ke luar negeri, semakin sering kita menepuk dada.
Seolah-olah setiap kapal yang berlayar membawa batu bara adalah simbol kemenangan. Padahal, bisa jadi kapal itu sedang membawa masa depan bangsa keluar dari negeri ini dengan harga murah.
Ironisnya, kita sibuk merayakan jumlah, sementara negara lain berlomba menciptakan nilai.
Angka Besar Belum Tentu Prestasi
Ketika Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut ekspor batu bara menghasilkan devisa belasan miliar dolar AS, publik memang mendengar angka yang mengesankan. Namun, angka besar tidak otomatis mencerminkan keberhasilan.
Dalam dunia bisnis, omzet hanyalah permulaan. Ukuran sesungguhnya terletak pada kemampuan menciptakan nilai dan menghasilkan manfaat bagi negara.
Di sinilah Australia menjadi cermin yang membuat Indonesia sedikit tidak nyaman. Volume ekspor batu bara mereka lebih kecil, tetapi nilai ekspornya justru jauh lebih tinggi.
Artinya sederhana. Mereka menjual lebih sedikit, tetapi memperoleh lebih banyak. Sementara Indonesia justru kebalikannya.
Situasinya menyerupai pedagang yang bangga karena tokonya selalu ramai, tetapi lupa menghitung keuntungan di akhir hari.
Negeri Kaya yang Masih Sibuk Menjual Murah
Indonesia sejak lama menyebut dirinya negeri yang kaya raya. Kalimat itu bahkan menjadi semacam lagu wajib sejak bangku sekolah.
Indonesia sejak lama menyebut dirinya negeri yang kaya raya. Julukan Zamrud Khatulistiwa terus diwariskan dari generasi ke generasi. Hutan tropis yang luas, cadangan tambang yang melimpah, serta lautan yang membentang menjadi bukti bahwa negeri ini nyaris tidak pernah kekurangan anugerah alam. Ironisnya, daftar panjang kekayaan itu lebih sering terdengar sebagai kebanggaan daripada benar-benar terasa sebagai kemakmuran.
Sayangnya, daftar panjang itu sering berhenti sebagai slogan. Setelah kata “kaya”, kalimat berikutnya jarang berbunyi “makmur”.
Sebaliknya, yang lebih sering terlihat justru ironi.
Jalan rusak di sekitar kawasan tambang.
Sekolah yang masih kekurangan fasilitas.
Desa penghasil mineral yang belum menikmati kualitas hidup setara dengan nilai kekayaan di bawah tanahnya.
Lucunya, kita tetap bangga menyandang status eksportir terbesar. Padahal menjadi eksportir bahan mentah belum tentu berarti menjadi pemain utama dalam rantai ekonomi global. Sering kali itu hanya berarti menjadi pemasok bagi negara yang memperoleh nilai tambah lebih besar.
Terlalu Cepat Puas Menjual Bahan Mentah
Persoalan terbesar Indonesia tampaknya bukan kekurangan sumber daya alam. Persoalan terbesar Indonesia tampaknya bukan kekurangan sumber daya alam. Tantangan utamanya justru terletak pada cara kita mengukur keberhasilan, yakni dari seberapa banyak hasil bumi yang berhasil dijual
Selama ini, ukuran prestasi masih berhenti pada jumlah produksi dan volume ekspor. Padahal, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah berapa besar nilai ekonomi yang berhasil tinggal di dalam negeri.
Logika seperti ini menyerupai petani yang menjual gabah dengan harga murah, lalu membeli kembali beras premium dengan harga berkali-kali lipat.
Semua orang bekerja keras.
Namun, keuntungan terbesar justru singgah di tempat lain.
Kutukan yang Sebenarnya Bernama Tata Kelola
Fenomena tersebut dikenal para ekonom sebagai resource curse atau kutukan sumber daya alam.
Ironisnya, persoalan itu bukan muncul karena alam terlalu kaya atau tambang terlalu banyak. Akar masalahnya terletak pada kegagalan mengubah kekayaan menjadi kesejahteraan.
Sumber daya alam seharusnya menjadi fondasi pembangunan industri, teknologi, pendidikan, dan inovasi. Tanpa itu, tambang hanya akan menjadi daftar panjang komoditas ekspor yang cepat habis, tetapi lambat meninggalkan kemajuan.
Sudah Saatnya Mengubah Definisi Prestasi
Selama ini, ukuran keberhasilan terasa terlalu sederhana.
Produksi naik?
Prestasi.
Ekspor naik?
Prestasi.
Cadangan baru ditemukan?
Prestasi.
Pertanyaan yang lebih penting justru jarang diajukan.
Seberapa besar nilai tambah yang benar-benar berhasil tinggal di Indonesia?
Industri nasional sudah sejauh apa menguasai teknologi pengolahan sumber daya alam?
Lalu, berapa banyak anak muda yang akhirnya memperoleh pekerjaan di sektor industri hilir, bukan sekadar bekerja di sekitar lubang tambang?
Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu masih pendek, mungkin tepuk tangan atas berbagai capaian juga layak diperlambat.
Yang Perlu Digali Bukan Hanya Tambangnya
Pada akhirnya, ini bukan sekadar cerita tentang batu bara. Ini adalah cermin cara sebuah bangsa memandang kekayaannya sendiri.
Selama ukuran keberhasilan hanya berhenti pada banyaknya produksi, Indonesia akan terus menjadi negara yang sibuk menggali, tetapi lambat membangun.
Kita mungkin kaya isi bumi.
Namun, kita belum tentu kaya dalam cara mengelolanya.
Dan mungkin, pertanyaan paling tabu bukanlah berapa banyak sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah mengapa, setelah puluhan tahun menggali perut bumi, masih begitu banyak rakyat yang belum ikut menikmati hasilnya.
Sebab, tambang memang bisa habis.
Tetapi kesempatan memperbaiki tata kelola seharusnya tidak ikut terkubur bersama batu bara. @dimas
