Suatu hari nanti, ketika anak cucu bertanya seperti apa rupa hutan Indonesia, kita mungkin hanya bisa menunjuk hamparan sawit. Ironisnya, negara masih menyebut kawasan itu sebagai hutan konservasi, meski pepohonan asli sudah lama menghilang. Di negeri yang gemar mengganti istilah, ternyata hutan pun bisa berganti isi tanpa kehilangan namanya.
Tabooo.id – Pemerintah sedang mengejar target besar menjalankan program biodiesel B50 mulai Juli 2026 demi mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Ambisinya terdengar patriotik. Indonesia ingin mandiri secara energi dengan memanfaatkan minyak sawit sebagai bahan baku utama. Dan pohon yang ada di hutan ditebang diganti sawit dan istilahnya tetap hutan Konservasi.
Namun, jalan menuju kemandirian itu justru melewati kawasan yang seharusnya kembali menjadi hutan. Di Sumatera Utara, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan lebih dari 22.000 hektare lahan sitaan kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Kawasan itu bukan lahan kosong. Sebagian berada di kawasan konservasi, hutan lindung, hingga hutan produksi terbatas yang sebelumnya berubah menjadi kebun sawit secara ilegal.
Logikanya sederhana. Negara mengambil kembali lahan yang melanggar aturan. Namun, setelah penguasaan berpindah tangan, sawitnya tetap tumbuh, panennya tetap berjalan, dan hutan tetap menunggu giliran pulang.
Kalau begitu, siapa sebenarnya yang mendapat hukuman? Yang berubah hanya pengelolanya karena kerusakannya tetap tinggal.
Hutan Konservasi Tinggal Nama
Dalam ilmu kehutanan, kawasan konservasi berfungsi menjaga ekosistem agar kembali pulih. Sebaliknya, dalam praktik kebijakan, nama konservasi tampaknya cukup bertahan di atas peta administrasi, meski isi kawasannya sudah berubah menjadi perkebunan.
Bayangkan sebuah rumah sakit yang berubah menjadi pusat perbelanjaan, tetapi papan namanya tetap bertuliskan “Rumah Sakit.” Legal? Mungkin, Masuk akal? Belum tentu, Absurd? Sangat mungkin.
Satwa Tidak Pernah Ikut Rapat Kabinet
Keputusan itu tidak hanya mengubah lanskap. Kebijakan tersebut juga mengubah nasib ribuan makhluk hidup yang tidak pernah mendapat kursi di meja rapat.
Harimau Sumatera, Orangutan Tapanuli, Tapir Sumatera, Beruang madu Tidak satu pun satwa itu membawa proposal investasi. Mereka juga tidak ikut menyusun target produksi CPO nasional.
Akibatnya, ruang hidup mereka terus menyusut. Konflik dengan manusia pun semakin sering terjadi.
Lalu, ketika satwa memasuki kebun atau permukiman, masyarakat justru menyebut mereka sebagai pengganggu.
Padahal pertanyaannya sederhana. Siapa yang sebenarnya lebih dulu memasuki wilayah siapa?
Energi Hijau yang Membayar dengan Hutan Konservasi
Alif Ramadhan dari Wildlife Crime Response Unit (WCRU) menilai keputusan mempertahankan sawit di kawasan sitaan menjadi pukulan telak bagi upaya penyelamatan biodiversitas.
“Sumut kini berada di persimpangan jalan antara penegakan keadilan lingkungan dan pencapaian ambisi energi nasional. Upaya restorasi pasca konflik lahan tampak mandek, sementara tekanan untuk membuka lahan baru demi kuota CPO terus meningkat,” ujar Alif , 01/07/2026.
Kalimat itu terdengar ilmiah Namun, jika diterjemahkan ke bahasa sehari-hari, maknanya sederhana yaitu, “Kita tahu hutannya rusak. Tetapi target produksi lebih penting.”
Menurut WCRU, hilangnya vegetasi alami tidak hanya mengurangi habitat satwa endemik. Penggunaan pupuk dan pestisida juga meningkatkan risiko pencemaran tanah serta sumber air. Selain itu, kawasan sawit menyerap karbon jauh lebih rendah dibandingkan hutan tropis yang sebelumnya berdiri di lokasi tersebut. Artinya, semakin luas sawit berkembang, semakin kecil kemampuan alam meredam perubahan iklim.
Target B50 Membutuhkan Sawit Lebih Banyak Lagi
Koalisi Transisi Bersih memperkirakan kebutuhan biodiesel B50 akan mendorong ekspansi sawit hingga 5,36 juta hektare secara nasional sampai tahun 2039. Dari angka itu, sekitar 1,5 juta hektare berpotensi berasal dari deforestasi hutan alam.
Sementara itu, Alif memperkirakan dampaknya di Sumatera Utara bisa jauh lebih serius. Dengan luas wilayah sekitar 7,3 juta hektare, tekanan ekspansi sawit berpotensi menghilangkan kawasan hutan hingga sekitar 20 persen luas provinsi apabila kebijakan tidak berubah.
Itu bu kan lagi sekadar angka.Luas tersebut setara dengan separuh Kabupaten Deli Serdang atau hampir seluruh wilayah Kota Medan.
Legitimasi Baru Kerusakan Lama
Alif juga menilai Satgas PKH gagal menjalankan fungsi utama penertiban kawasan hutan konservasi. Alih-alih memulihkan kawasan sitaan menjadi hutan, pemerintah justru mempertahankan fungsi perkebunan sawit.
Menurutnya, negara sedang menciptakan legitimasi baru atas kerusakan lama.
“Data Forest Watch Indonesia memperkuat kekhawatiran ini. Dalam lima tahun terakhir saja, ekspansi sawit telah menghabiskan sekitar 424.000 hektare hutan alam.”
Kawasan transisi seperti Labuhanbatu dan Batangtoru, lanjut Alif, memiliki fungsi penting sebagai koridor harimau Sumatera dan orangutan Tapanuli.
Karena itu, kehilangan kawasan tersebut bukan hanya mengurangi tutupan pohon. Indonesia juga kehilangan ruang hidup satwa yang semakin langka.
Agrinas: Kami Menjalankan Tugas Negara
Di sisi lain, PT Agrinas Palma Nusantara memiliki argumentasi berbeda. Kepala Perwakilan Sumut–Aceh, Sukarnoto, menjelaskan perusahaan hanya menjalankan mandat pemerintah untuk mengelola aset sitaan negara demi mendukung swasembada energi nasional.
“Fokus kami adalah mendapatkan CPO sebanyak-banyaknya dari buah sawit di lahan sitaan Satgas PKH ini buat diolah menjadi BBM jenis B50.”
Saat ini perusahaan menguasai sekitar 9.000 hektare lahan produktif di Sumatera Utara. Kawasan tersebut menghasilkan sedikitnya 10.000 ton tandan buah segar setiap bulan yang kemudian diolah menjadi sekitar 1.900 ton CPO.
Potensinya bahkan dapat meningkat menjadi sekitar 3.500 ton CPO per bulan jika seluruh lahan berhasil dikelola.
Namun, ketika Mongabay menanyakan kapan kawasan itu kembali menjadi hutan, Sukarnoto memberikan jawaban yang justru paling jujur.
“Enggak tahu, karena keputusannya ada di tangan pemerintah.”
Jawaban itu mungkin menjadi ringkasan paling singkat mengenai masa depan restorasi hutan Indonesia tapi ternyata belum ada kepastian.
Ketika Definisi Hutan Konservasi Ikut Berubah
Guru Besar Kehutanan IPB, Prof. Hariadi Kartodihardjo, berulang kali mengingatkan bahwa persoalan utama kehutanan Indonesia bukan hanya kerusakan hutan. Pemerintah juga terus mengubah fungsi kawasan melalui berbagai kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan keberlanjutan ekologi.
Sementara itu, ekonom lingkungan Prof. Emil Salim berkali-kali menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh menghabiskan modal alam. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang mengorbankan daya dukung lingkungan hanya memindahkan beban kepada generasi berikutnya.
Pandangan serupa juga pernah disampaikan Nirarta Samadhi, mantan Direktur World Resources Institute (WRI) Indonesia. Ia mengingatkan bahwa transisi energi akan kehilangan legitimasi jika justru mempercepat hilangnya hutan alam.
Mereka tidak menolak energi terbarukan tapi mereka mempertanyakan harga ekologis yang harus dibayar untuk mencapainya.
Kalau Hutan Sudah Jadi Pabrik Energi
Hari ini semua orang berbicara tentang karbon. Pemerintah mempromosikan target Net Zero Emission.
Perusahaan berlomba memasang label ESG. Forum internasional sibuk membahas perubahan iklim.
Namun, ketika kesempatan mengembalikan lebih dari 22 ribu hektare kawasan hutan benar-benar datang, negara justru memilih mempertahankan kebun sawit.
Ironinya, status kawasannya tetap hutan hanya Isinya saja yang berubah. Barangkali beginilah definisi konservasi versi terbaru. Yang penting nama hutannya tidak berubah Meski pohonnya sudah berganti.
Ketika Hutan Kehilangan Namanya Sendiri
Kalau hutan bisa berbicara, mungkin ia tidak akan marah. Ia hanya akan bertanya, “Mengapa kalian masih memanggilku kawasan konservasi, sementara setiap musim yang tumbuh justru tandan sawit?”
Karena di negeri ini, kebijakan sering lebih cepat mengubah definisi daripada memulihkan kerusakan. Dan mungkin, itulah ironi terbesar dari transisi energi Indonesia.
Kita ingin menyelamatkan masa depan, tetapi kita justru menghabiskan tempat yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan. @teguh
