Disiplin selalu menjadi mata kuliah yang tidak pernah tertulis di KRS. Sejak hari pertama kuliah, mahasiswa belajar menghargai waktu, mematuhi jadwal, dan menerima konsekuensi jika melanggar aturan. Sayangnya, sistem tampaknya memiliki kalender yang berbeda. Kampus baru bergerak setelah kasus viral, seolah perhatian publik menjadi alarm yang lebih keras daripada laporan mahasiswa sendiri.
Tabooo.id – Namun, sebuah pertanyaan muncul setelah kasus sidang skripsi yang batal hingga 12 kali di Universitas Nusa Cendana (Undana) mencuat. Jika mahasiswa wajib disiplin terhadap sistem, mengapa sistem tidak selalu menunjukkan disiplin yang sama kepada mahasiswa?, Apakah Kampus baru bergerak setelah kasus viral?.
Kampus Mengajar Disiplin, Sistem Mengajar Kesabaran
Universitas berdiri untuk membentuk ilmu pengetahuan. Dosen membimbing mahasiswa agar bertanggung jawab.
Peraturan dibuat untuk menciptakan kepastian. Sayangnya, realitas kadang menyajikan pelajaran yang berbeda.
Jessica Sofia Tunardjo harus menunggu sidang skripsinya terlaksana setelah proses itu berulang kali batal.
Mahasiswanya hadir, Skripsinya selesai, Ruang sidang tetap tersedia dan Yang belum benar-benar hadir justru kepastian sistem.
Kalau begini, mungkin bukan kalender akademik yang perlu diperbarui. Mungkin rasa tanggung jawab terhadap waktu yang perlu mendapat jadwal baru.
Dua Belas Kali Menunggu, Dan Bergerak Setelah Viral
Kasus Jessica berubah menjadi perhatian nasional setelah pembatalan sidang yang berulang memicu tekanan psikologis hingga ia harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Wirasakti Kupang. Peristiwa tersebut tidak lagi dipandang sebagai persoalan administrasi biasa.
Publik mulai mempertanyakan bagaimana sebuah proses akademik dapat tertunda sampai dua belas kali.
Dalam konferensi pers di Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat Undana pada Kamis, 30/07/2026, Dekan FKM Undana Prof. Dr. Ir. Apris A. Adu, S.Pt., M.Kes. menjelaskan bahwa pimpinan fakultas langsung menggelar rapat koordinasi setelah informasi itu ramai diperbincangkan.
“Sejak informasi tersebut diterima pada Rabu pagi, pimpinan fakultas langsung menggelar rapat koordinasi yang melibatkan wakil dekan, kepala tata usaha, ketua program studi, operator, serta pihak-pihak terkait.”
Ia juga menjelaskan bahwa klarifikasi belum selesai karena salah satu dosen penguji sedang berduka.
“Kami memberikan kesempatan satu sampai dua hari agar beliau dapat melewati masa dukanya. Setelah itu kami akan memperoleh informasi secara lengkap dari semua pihak.”
Selain itu, Prof. Apris menyampaikan penyesalan atas kejadian tersebut.
“Saya sangat menyesal dengan kejadian seperti ini dan ini bukan merupakan harapan kita. Harapan kita adalah menjadi fakultas yang memberikan pelayanan terbaik, terutama kepada mahasiswa sebagai stakeholder utama kami.”
Respons tersebut menunjukkan adanya itikad untuk menyelesaikan persoalan. Meski demikian, publik tetap mengajukan pertanyaan yang sama.
Mengapa penyelesaian berjalan jauh lebih cepat setelah kasus ini menjadi viral? atau apakah memang Kampus Baru Bergerak Setelah Viral?
Disiplin Tidak Boleh Hanya Mengalir ke Bawah
Setiap semester, kampus mengingatkan mahasiswa agar datang tepat waktu. Siapa pun yang melewati batas administrasi harus menerima konsekuensi.
Keterlambatan kecil saja sering menghilangkan kesempatan mengikuti proses akademik. Sebaliknya, birokrasi yang terlambat biasanya masih memiliki ruang untuk berkoordinasi.
Perbedaan perlakuan inilah yang memunculkan rasa ketidakadilan. Aturan akan dihormati apabila semua pihak mematuhinya.
Institusi juga perlu menunjukkan kedisiplinan yang sama ketika meminta mahasiswa bersikap profesional.
Masalahnya Bukan Lagi Jadwal, Tetapi Tata Kelola
Kampus Baru Bergerak Setelah Viral dan Kasus ini membuka persoalan yang lebih besar daripada sekadar sidang yang tertunda. Publik mulai membahas kualitas pelayanan akademik di perguruan tinggi.
Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Agus Pramusinto berulang kali menegaskan dalam berbagai forum reformasi birokrasi bahwa pelayanan publik harus memberikan kepastian waktu, kepastian prosedur, dan akuntabilitas.
Prinsip tersebut berlaku bagi seluruh penyelenggara layanan, termasuk institusi pendidikan tinggi. Mahasiswa bukan sekadar peserta didik.
Mereka juga merupakan penerima layanan akademik. Karena itu, kepastian proses menjadi bagian penting dari kualitas pendidikan.
Wewenang Selalu Membawa Tanggung Jawab
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar kerap mengingatkan bahwa setiap kewenangan publik selalu disertai tanggung jawab.
Hak mengambil keputusan tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun etis.
Pandangan tersebut mengingatkan bahwa pelayanan akademik bukan sekadar menjalankan prosedur. Seluruh proses juga harus melindungi hak mahasiswa sebagai pihak yang menerima layanan.
Yang Terluka Tidak Hanya Seorang Mahasiswa
Pihak fakultas memutuskan untuk mendampingi Jessica hingga kondisi psikologisnya pulih. Langkah tersebut layak mendapat apresiasi.
Pada saat yang sama, evaluasi terhadap sistem juga perlu berjalan. Mahasiswa datang ke kampus membawa harapan.
Bertahun-tahun waktu mereka habiskan untuk menyelesaikan pendidikan. Masa depan akademik dan karier ikut bergantung pada kelancaran proses yang dijanjikan institusi.
Karena itu, setiap penundaan tidak hanya menggeser jadwal. Kepercayaan publik pun ikut tergerus.
Di Balik Meja Sidang
Kasus ini bukan sekadar kisah tentang sidang skripsi yang gagal terlaksana.
Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana prosedur dapat kehilangan makna ketika sistem tidak mampu memberikan kepastian kepada orang yang dilayaninya.
Kampus telah menyampaikan penyesalan. Pimpinan fakultas juga menjanjikan evaluasi.
Kini masyarakat berharap evaluasi tersebut benar-benar menghasilkan perubahan, bukan sekadar menambah daftar rapat.
Pelayanan akademik semestinya berjalan baik sejak awal, bukan Kampus Baru Bergerak Setelah Viral
Kalimat Terakhir yang Perlu Dipikirkan
Mungkin yang layak diuji bukan lagi kualitas skripsinya. Yang lebih mendesak justru kualitas sistem yang mengatur sidang itu.
Selama ini pendidikan selalu meminta mahasiswa bertanggung jawab atas setiap kewajibannya.
Kini publik menunggu apakah institusi juga berani mempertanggungjawabkan sistem yang mereka bangun. @teguh
