Tabooo.id: Deep – Air masih meninggalkan lumpur di dinding rumah-rumah kayu di Aceh. Sementara itu, di Sumatera Barat, sawah berubah seperti cermin pecah retak, kusam, dan tak lagi menumbuhkan harapan. Di wilayah lain, tepatnya Sumatera Utara, longsor datang tanpa aba-aba, menyeret tanah, batang pohon, serta ingatan pahit tentang hujan yang tak lagi ramah.
Di tengah rangkaian luka itu, negara akhirnya mengambil keputusan penting. Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan yang selama ini menguasai kawasan hutan.
Keputusan tersebut tidak lahir dari meja birokrasi biasa. Presiden Prabowo Subianto langsung mengetuk palu dalam rapat terbatas daring dari London. Satu keputusan. Dua puluh delapan nama. Lebih dari satu juta hektare hutan.
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, negara berkata cukup.
Negara Menarik Rem Darurat
Setelah keputusan itu keluar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) segera bergerak. Sekretaris KLH/BPLH, Rosa Vivien Ratnawati, menyampaikan pernyataan singkat namun tegas perusahaan-perusahaan tersebut berhenti beroperasi.
“Ketika izin dicabut, operasional otomatis berhenti,” ujarnya.
Pernyataan itu terdengar administratif. Namun di balik kalimat tersebut, mesin-mesin berat berhenti berputar, alat-alat tambang terdiam, dan hutan tidak lagi digerus setiap pagi.
Lebih jauh, Vivien menegaskan bahwa pemerintah tidak sekadar mencabut selembar izin. Negara ingin menghentikan kerusakan lingkungan yang selama ini berlangsung perlahan tetapi konsisten. Banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat menjadi bukti konkret yang tak bisa disangkal.
Alam, dalam hal ini, sudah lebih dulu memberi peringatan.
Di Antara Alam yang Pulih dan Buruh yang Cemas
Meski demikian, setiap keputusan besar selalu menyisakan konsekuensi panjang.
Di balik harapan pemulihan hutan, ribuan pekerja masih menggantungkan hidup pada 28 perusahaan tersebut. Mereka bukan pengambil kebijakan. Setiap hari, mereka berangkat bekerja dengan bekal sederhana dan pulang membawa upah untuk keluarga.
Menyadari hal itu, Vivien memastikan KLH/BPLH tidak menutup mata. Pemerintah mulai berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas nasib para pekerja. Negara memahami, pencabutan izin tidak boleh serta-merta menghapus masa depan buruh.
Di titik inilah dilema itu berdiri tanpa penutup bagaimana melindungi hutan tanpa mengorbankan manusia yang hidup di sekitarnya?
Hingga kini, pertanyaan tersebut masih menunggu jawaban utuh.
Apa yang Selama Ini Disembunyikan?
Selama bertahun-tahun, izin-izin usaha itu tampak rapi di atas kertas. Legal, sah, dan berstempel negara. Namun di lapangan, sungai terus meluap, tanah kehilangan penyangga, dan hutan menipis perlahan, seperti rambut yang gugur di usia senja.
Masalahnya terletak pada sistem perizinan yang kerap memisahkan ekonomi dari ekologi. Negara memperlakukan alam seolah halaman kosong yang bisa diisi tanpa batas. Padahal, setiap pohon yang tumbang selalu membawa konsekuensi: banjir, longsor, dan korban jiwa.
Melalui audit dan investigasi, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) akhirnya membuka tabir tersebut. Dari 28 perusahaan, sebanyak 22 perusahaan memegang izin PBPH hutan alam dan hutan tanaman dengan total luasan lebih dari satu juta hektare. Enam perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu.
Skala pelanggaran ini terlalu besar untuk sekadar disebut kelalaian.
Politik Lingkungan yang Mulai Berani
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan Presiden dengan nada tenang. Namun substansinya jauh dari biasa. Presiden Prabowo mencabut izin itu dari jarak ribuan kilometer, tepatnya saat berada di London.
Keputusan tersebut terasa ironis, sekaligus simbolik.
Langkah ini menandai arah baru politik lingkungan Indonesia. Negara mulai berani menarik rem darurat, meski harus berhadapan dengan kepentingan bisnis besar. Bahkan di tengah tekanan ekonomi global, pemerintah memilih mengambil risiko politik.
Pertanyaannya kini mengemuka apakah langkah ini menjadi awal perubahan, atau hanya satu episode sesaat?
Hutan Tidak Bisa Menunggu Lagi
Alam tidak menunggu siklus politik. Banjir tidak peduli kalender pemilu. Longsor bergerak mengikuti logikanya sendiri.
Memang, pencabutan izin tidak serta-merta memulihkan hutan. Tanah tetap membutuhkan waktu. Air perlu menemukan alurnya kembali. Namun setidaknya, negara menghentikan goresan luka yang lebih dalam.
Bagi warga yang pernah rumahnya terendam, keputusan ini bukan semata soal regulasi. Keputusan ini menyangkut harapan-harapan bahwa hujan tidak lagi selalu berarti ancaman.
Setelah Izin Dicabut, Apa Selanjutnya?
Pencabutan izin hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya justru hadir setelahnya pemulihan lingkungan, penegakan hukum lanjutan, serta perlindungan nyata bagi para pekerja terdampak.
Jika negara berhenti di titik ini, perusak hutan hanya akan berganti nama. Namun jika konsistensi terjaga, keputusan ini berpotensi menjadi titik balik bukan hanya bagi hutan, tetapi juga bagi cara Indonesia memaknai pembangunan.
Kini, hutan mulai bernapas pelan-pelan.
Pertanyaannya tinggal satu akankah negara menjaga napas itu, atau kembali menekannya demi pertumbuhan yang semu? @dimas
