Tabooo.id: Global – Iran meningkatkan kesiagaan militernya setelah Amerika Serikat mengerahkan gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln ke kawasan Timur Tengah. Langkah Washington itu segera memicu spekulasi global tentang kemungkinan serangan militer baru yang melibatkan AS dan Israel terhadap Teheran.
Sejumlah analis melihat kehadiran armada tersebut sebagai sinyal kuat bahwa AS menyiapkan opsi serangan rudal bersama Israel. Dengan sokongan jet tempur Israel, Washington kini memiliki daya gempur memadai untuk melancarkan operasi militer berskala besar. Operasi itu tidak lagi sebatas tekanan diplomatik, tetapi mengarah pada upaya melemahkan bahkan menggoyang pemerintahan Iran.
Armada AS yang terdiri atas kapal induk dan kapal perusak berpemandu rudal memang belum mencapai posisi akhir. Namun, kapal-kapal itu sudah berada dalam jangkauan efektif untuk menyerang wilayah Iran. Kondisi ini mendorong Teheran menaikkan status siaga militernya.
Diplomasi Mandek, Pasar Iran Bergejolak
Mandeknya diplomasi langsung mengguncang sektor ekonomi Iran. Bursa saham Teheran mencatat penurunan harian terbesar pada awal pekan ini, mencerminkan kepanikan investor terhadap eskalasi geopolitik.
Sejumlah negara Timur Tengah, termasuk Uni Emirat Arab, menegaskan tidak akan mengizinkan wilayah udara maupun perairannya dipakai untuk menyerang Iran. Meski demikian, kehadiran gugus tempur AS di Laut Mediterania membuat Washington tidak lagi bergantung pada izin negara ketiga untuk melancarkan operasi militer.
Situasi ini mempersempit peluang dialog sekaligus memperbesar risiko pecahnya konflik terbuka.
Kepemimpinan Iran Masuk Bidikan
Militer AS mengumumkan rencana menggelar latihan kawasan untuk menunjukkan kemampuan mengerahkan, menyebarkan, dan mempertahankan kekuatan udara tempur. Para pengamat menilai latihan ini sebagai simulasi awal menuju operasi nyata.
AS tidak memusatkan perhatian pada fasilitas nuklir Iran, yang telah rusak akibat perang singkat selama 12 hari pada Juni lalu. Washington justru mengarahkan sorotan pada kepemimpinan politik Iran.
Tujuan utama langkah tersebut adalah mendorong kebangkitan gelombang protes publik yang sebelumnya muncul akibat merosotnya standar hidup dan melonjaknya inflasi. Data resmi menunjukkan inflasi Iran dalam sebulan terakhir menyentuh 60 persen.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, menuding AS sengaja berupaya merusak kohesi sosial sebelum melancarkan serangan militer.
“Mereka berusaha menggambarkan Iran seolah berada dalam keadaan darurat. Taktiknya jelas: hancurkan persatuan publik terlebih dahulu, lalu serang,” ujar Larijani.
Teheran Tegas Menutup Klaim Negosiasi
Pemerintah Iran secara terbuka membantah klaim adanya komunikasi antara utusan khusus AS Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengenai kemungkinan kesepakatan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menyebut klaim tersebut sebagai kebohongan. Ia juga menanggapi tuntutan terbaru Witkoff, mulai dari pengembalian inspektur senjata PBB, penghapusan uranium yang diperkaya tinggi, hingga pembatasan program misil Iran.
Baghaei menegaskan angkatan bersenjata Iran terus memantau setiap pergerakan pasukan asing.
“Ancaman militer dan pengerahan pasukan bertentangan dengan prinsip sistem internasional. Jika prinsip ini dilanggar, ketidakamanan akan menimpa semua pihak,” tegasnya.
Trump Pernah Menahan Diri
Presiden AS Donald Trump sebelumnya menunda rencana serangan dua pekan lalu di tengah gelombang protes di Iran. Ia khawatir tidak memiliki skenario yang cukup tegas untuk menyingkirkan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sekaligus rencana rinci untuk melindungi Israel dari potensi pembalasan.
Sebagian warga Iran mengaku kecewa karena Trump belum menepati janji membantu demonstran. Di internal pemerintahan AS sendiri, perdebatan mengenai dorongan menuju perubahan rezim di Iran masih terus berlangsung.
Dengan populasi sekitar 90 juta jiwa, setiap eskalasi konflik berpotensi memicu krisis kemanusiaan berskala besar.
Korban Berjatuhan, Akses Informasi Diperketat
Lembaga HAM Human Rights Activists News Agency melaporkan korban tewas akibat penindakan demonstrasi mencapai 5.419 orang, sementara sekitar 17.000 kematian lain masih dalam penyelidikan. Pelapor khusus PBB untuk Iran, Mai Sato, menyatakan belum dapat memverifikasi angka tersebut.
Sato juga mengungkap klaim bahwa aparat meminta keluarga korban membayar tebusan 5.000 hingga 7.000 dolar AS untuk mengambil jenazah. Pemerintah Iran membantah tudingan ini.
Sejak 8 Januari, pemerintah Iran memberlakukan pembatasan akses internet secara luas. Kementerian Komunikasi Iran mengakui dunia usaha tidak mampu menoleransi pemadaman jaringan lebih dari 20 hari.
Di Eropa, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menyatakan akan merekomendasikan kepada Uni Eropa agar menetapkan Korps Garda Revolusi Iran sebagai organisasi terlarang.
Di tengah tekanan militer, ekonomi yang tercekik, dan masyarakat yang terbelah, Iran kini berdiri di persimpangan sejarah. Dunia menanti apakah krisis ini akan berakhir di meja perundingan atau berubah menjadi perang terbuka dengan dampak yang jauh melampaui Timur Tengah. @dimas
