“Rakyat tidak membutuhkan narasi kemenangan. Rakyat membutuhkan bukti bahwa negara bekerja.” Pernyataan pengamat politik Rocky Gerung itu mungkin terdengar sederhana. Namun, kalimat tersebut merangkum persoalan yang sedang dihadapi Indonesia hari ini walaupun Investor sudah datang.
Tabooo.id – Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa Indonesia semakin aktif di panggung internasional. Melalui berbagai lawatan luar negeri, pemerintah mengamankan komitmen investasi sudah datang di sektor energi, manufaktur, perdagangan, teknologi, pertahanan, hingga infrastruktur. Jika dihitung secara keseluruhan, nilai potensi kerja sama tersebut mencapai lebih dari Rp1,3 kuadriliun.
Angka itu tentu tidak kecil, Nilai sebesar itu berpotensi mendorong pertumbuhan industri, memperluas lapangan kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur, sekaligus memperkuat daya saing nasional. Namun, ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting daripada besarnya investasi yang diumumkan.
Siapa yang akan memastikan seluruh peluang tersebut benar-benar berubah menjadi hasil nyata?
Diplomasi Berhasil Membuka Pintu, Eksekusi Menentukan Hasil
Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo menyampaikan kritik terbuka kepada para pembantunya. Ia meminta kementerian bergerak lebih cepat, mempercepat pelaksanaan program prioritas, dan menghilangkan hambatan yang memperlambat pembangunan.
Karena itu, isu reshuffle kabinet sebenarnya tidak hanya berbicara tentang pergantian kursi kekuasaan. Lebih dari itu, situasi saat ini sedang menguji kapasitas birokrasi nasional dan Dunia telah membuka peluang serta Investor mulai menunjukkan minat yang serius.
Sementara itu, kementerian dan lembaga negara harus membuktikan kemampuan mereka dalam menerjemahkan peluang tersebut menjadi proyek yang berjalan.
Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Rhenald Kasali, dalam berbagai forum transformasi organisasi sepanjang 2023 hingga 2025 berulang kali mengingatkan:
“Masalah terbesar organisasi bukan kekurangan strategi, melainkan kegagalan eksekusi.”
Peringatan tersebut terasa relevan bagi Indonesia. Negara ini tidak kekurangan visi pembangunan. Pemerintah juga tidak kekurangan target ambisius. Bahkan, berbagai peluang ekonomi terus berdatangan. Namun, persoalan mulai muncul ketika seluruh rencana tersebut harus berjalan di lapangan.
Dengan kata lain, tantangan terbesar bukan lagi menyusun strategi, melainkan memastikan strategi benar-benar menghasilkan dampak.
Investor Membeli Kepastian, Bukan Janji
Banyak orang mengira pekerjaan pemerintah selesai ketika investor datang. Faktanya justru sebaliknya. Tahap yang paling sulit sering dimulai setelah kesepakatan tercapai.
Pasar Indonesia memang menarik perhatian dunia. Selain memiliki bonus demografi yang besar, Indonesia juga menawarkan sumber daya alam yang melimpah serta posisi strategis di kawasan Asia.
Meski demikian, dunia usaha tidak hidup dari potensi semata dan Investor menghitung kepastian hukum serta Mereka menilai konsistensi regulasi.
Selain itu, pelaku bisnis juga mengukur kecepatan pelayanan birokrasi sebelum mengeluarkan modal dalam jumlah besar.
Mantan Menteri Keuangan, Dr. Chatib Basri, dalam Forum Ekonomi Indonesia tahun 2024 mengingatkan:
“Investasi bukan sekadar komitmen yang ditandatangani. Investasi baru memiliki arti ketika modal benar-benar masuk dan menghasilkan aktivitas ekonomi.”
Pernyataan tersebut menjelaskan perbedaan mendasar antara harapan dan kenyataan. Komitmen memang menciptakan optimisme. Akan tetapi, hanya realisasi yang mampu menciptakan pekerjaan, meningkatkan produksi, dan menggerakkan roda ekonomi.
Diplomasi Tidak Berakhir Saat Foto Bersama
Sebagian kritik muncul terhadap tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden. Sejumlah pihak berpendapat bahwa teknologi komunikasi modern dapat menggantikan sebagian aktivitas diplomasi tradisional.
Perdebatan tersebut sah dalam demokrasi Namun ukuran keberhasilan diplomasi tidak terletak pada jumlah penerbangan atau banyaknya agenda nternasional tapi Sebaliknya publik berhak melihat hasil akhirnya.
Apabila diplomasi menghasilkan investasi baru, membuka akses pasar, memperluas ekspor, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai ekonomi global, maka langkah tersebut memiliki nilai strategis yang nyata.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, dalam sejumlah forum diplomasi ekonomi menegaskan bahwa manfaat konkret bagi masyarakat harus menjadi ukuran utama keberhasilan hubungan internasional.
Pandangan tersebut mengingatkan bahwa diplomasi bukan sekadar aktivitas seremonial. Sebaliknya, diplomasi merupakan instrumen pembangunan ekonomi yang harus menghasilkan manfaat langsung bagi negara.
Penyakit Lama Bernama Birokrasi
Sejarah pembangunan dunia menunjukkan pola yang berulang. Kurangnya minat investor jarang menjadi penyebab utama kegagalan investasi.
Sebaliknya, hambatan sering muncul dari dalam negeri seperti Regulasi berubah terlalu cepat.
Sementara itu, koordinasi antarinstansi berjalan lambat. Di sisi lain, proses perizinan masih memakan waktu panjang.
Bahkan, persoalan pertanahan kerap menghambat proyek strategis yang seharusnya dapat segera berjalan.
Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Bambang Brodjonegoro, dalam Seminar Investasi Nasional tahun 2024 pernah mengingatkan:
“Tantangan Indonesia bukan lagi menarik investor, tetapi memastikan proyek berjalan cepat dan tidak tersandera birokrasi.”
Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan yang sedang dihadapi pemerintah saat ini. Pasar bergerak dengan ritme yang cepat.
Sebaliknya, birokrasi sering berjalan mengikuti ritme prosedur. Akibatnya, peluang ekonomi dapat menghilang sebelum sempat menghasilkan manfaat.
Rakyat Menjadi Penguji Terakhir
Akademisi Harvard Kennedy School, Mark H. Moore, melalui konsep Public Value menjelaskan bahwa legitimasi pemerintahan modern berasal dari kemampuan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pandangan serupa disampaikan Michael Barber dalam How to Run a Government (2015). Menurutnya, masyarakat menilai pemerintah berdasarkan hasil yang mereka rasakan, bukan berdasarkan jumlah kebijakan yang diumumkan.
Direktur Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam paparan survei nasional Februari 2025 menyatakan:
“Kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh persepsi kinerja ekonomi dan pelayanan publik yang mereka rasakan sehari-hari.”
Penjelasannya cukup sederhana tapi Lapangan kerja yang tersedia menjadi ukuran pertama yang dinilai masyarakat.
Selain itu, perkembangan usaha dan aktivitas ekonomi ikut menentukan persepsi publik.
Peningkatan pendapatan keluarga juga menjadi indikator yang sangat penting.
Di saat yang sama, masyarakat memperhatikan apakah harga kebutuhan pokok tetap terkendali.
Karena itu, pengalaman hidup sehari-hari jauh lebih menentukan dibandingkan angka statistik yang diumumkan pemerintah.
Petani Tidak Membaca Angka Kuadriliun
Petani berharap investasi membuka pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan nilai hasil panen.
Kesempatan kerja yang lebih besar menjadi harapan utama kalangan buruh.
Sementara itu, pelaku UMKM menunggu perputaran ekonomi yang lebih cepat dari masuknya modal baru.
Kelompok-kelompok tersebut merupakan pihak yang paling berhak menikmati hasil pembangunan.
Alih-alih menghitung angka investasi dalam laporan pemerintah, mereka lebih fokus pada kondisi yang mereka rasakan setiap hari.
Sosiolog Universitas Indonesia, Prof. Robert M.Z. Lawang, pernah mengingatkan:
“Pembangunan yang tidak dirasakan masyarakat akan kehilangan legitimasi sosialnya.”
Pandangan serupa disampaikan Prof. Musni Umar dalam diskusi kebijakan publik tahun 2024.
“Masyarakat menilai pemerintah dari pengalaman hidup sehari-hari, bukan dari statistik yang diumumkan dalam konferensi pers.”
Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi hanya akan bermakna jika manfaatnya benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat.
Ini Bukan Sekadar Reshuffle
Banyak pihak melihat reshuffle sebagai drama politik yang rutin terjadi. Padahal, persoalan yang sedang berlangsung jauh lebih besar.
Kondisi saat ini sedang menguji efektivitas mesin negara. Presiden telah membuka akses ke peluang ekonomi global.
Pada saat yang sama, minat investor terhadap Indonesia terus meningkat. Berbagai komitmen investasi pun mulai berdatangan.
Kini, kemampuan birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan. Langkah berikutnya menuntut kementerian dan lembaga negara untuk bekerja lebih cepat.
Transformasi harus menghasilkan proyek nyata. Selanjutnya, proyek harus mendorong aktivitas produksi.
Kemudian, aktivitas ekonomi tersebut harus menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan yang lebih luas.
Negara Jago Presentasi
Ironi terbesar muncul setelah seluruh peluang berhasil diperoleh. Indonesia sering tampil meyakinkan ketika berbicara tentang masa depan.
Target pembangunan terlihat ambisius. Sementara itu, berbagai rencana strategis dipresentasikan dengan optimisme tinggi.
Tidak hanya itu, angka investasi fantastis terus menghiasi berbagai laporan pemerintah.
Namun, sejarah tidak pernah memberi penghargaan kepada pihak yang paling hebat membuat presentasi.
Sebaliknya, sejarah hanya mengingat mereka yang menyelesaikan pekerjaan. Minat investor terhadap Indonesia terus meningkat.
Di saat yang sama, peluang ekonomi global terbuka semakin lebar. Karena itu, tantangan berikutnya berada di tangan birokrasi yang harus bergerak cepat.
Jika seluruh komitmen tersebut berhasil diwujudkan, Indonesia akan menikmati manfaat berupa industri baru, peningkatan ekspor, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Sebaliknya, kegagalan mengeksekusi peluang hanya akan mengubah Rp1,3 kuadriliun menjadi angka yang indah di atas kertas.
Pada akhirnya, masyarakat tidak meminta negara menjadi juara presentasi. Pidato memang dapat membangun optimisme.
Seremoni juga mampu menciptakan momentum politik. Namun, masyarakat menunggu hasil yang benar-benar dapat dirasakan.
Oleh karena itu, kemampuan negara mengubah peluang menjadi kenyataan akan menjadi ukuran keberhasilan yang sesungguhnya.
Di titik itulah sejarah akan memberikan penilaiannya. @teguh
