Polemik Hari Kebangkitan Nasional terus hidup. Benarkah Boedi Oetomo mewakili kebangkitan bangsa atau hanya elite Jawa?
Tabooo.id – Setiap 20 Mei, bangsa ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sekolah menggelar upacara. Pemerintah memutar pidato-pidato nasionalisme. Nama Soetomo kembali muncul sebagai simbol kebangkitan bangsa.
Namun satu pertanyaan terus menghantui sejarah Indonesia: benarkah kebangkitan nasional dimulai dari lahirnya Boedi Oetomo?
Perdebatan itu belum pernah benar-benar reda. Banyak sejarawan mulai menguliti sisi lain Boedi Oetomo yang selama puluhan tahun menempati posisi sakral dalam sejarah nasional Indonesia.
Sebagian kalangan menilai organisasi itu hanya menjadi ruang kaum priyayi Jawa. Mereka melihat Boedi Oetomo bukan gerakan rakyat, melainkan organisasi elite terdidik yang fokus pada kepentingan sosial kelompoknya sendiri. Kritik keras datang dari Pramoedya Ananta Toer hingga KH Firdaus AN. Mereka mempertanyakan alasan negara menjadikan organisasi yang dianggap elitis sebagai simbol kebangkitan nasional.
Masalahnya bukan sekadar soal tanggal sejarah. Persoalannya menyentuh hal yang lebih besar: siapa yang berhak menentukan narasi bangsa?
Boedi Oetomo dan Batas Nasionalisme
Catatan sejarah menunjukkan bahwa Boedi Oetomo lahir pada 20 Mei 1908 di sekolah kedokteran STOVIA. Para pelajar dan priyayi Jawa mendirikan organisasi itu untuk meningkatkan pendidikan dan martabat sosial masyarakat Jawa serta Madura.
Namun sejak awal, Boedi Oetomo membangun batas yang cukup jelas. Organisasi itu lebih banyak menampung elite terdidik. Para anggotanya menggunakan bahasa Belanda dalam rapat resmi. Selain itu, para petinggi organisasi menolak usulan agar Boedi Oetomo berubah menjadi gerakan politik rakyat.
Kondisi itu memunculkan kritik besar. Banyak pihak menilai Boedi Oetomo tidak pernah benar-benar bergerak untuk perjuangan kemerdekaan yang luas. Organisasi tersebut justru menjaga jarak dari politik kolonial yang lebih radikal.
Di sisi lain, Sarekat Islam berkembang jauh lebih besar. Organisasi itu membuka keanggotaan lintas suku dan menyasar rakyat biasa. Pada 1919, Sarekat Islam bahkan memiliki jutaan anggota yang tersebar di berbagai daerah.
Perbandingan itu membuat polemik semakin tajam. Jika kebangkitan nasional berarti kebangkitan rakyat, mengapa negara justru memilih Boedi Oetomo sebagai simbol utama?
Politik Simbol dalam Hari Kebangkitan Nasional
Jawabannya ternyata tidak sesederhana nasionalisme.
Pada 1948, Indonesia berada dalam situasi yang nyaris runtuh. Belanda kembali menyerang republik. Elite politik saling berseberangan. Pemerintah membutuhkan simbol yang mampu menyatukan publik dalam suasana genting.
Karena itu, para tokoh nasional akhirnya memilih tanggal lahir Boedi Oetomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Keputusan tersebut bukan sekadar penghormatan sejarah. Pemerintah saat itu juga membutuhkan simbol persatuan yang aman secara politik. Dari sana, Boedi Oetomo perlahan berubah menjadi ikon resmi nasionalisme Indonesia.
Masalahnya, keputusan politik itu ikut membentuk ingatan kolektif bangsa selama puluhan tahun.
Negara mengajarkan satu versi sejarah secara terus-menerus. Buku pelajaran mengulang nama yang sama. Upacara dan pidato resmi memperkuat simbol yang sama. Sementara itu, suara-suara lain perlahan tenggelam dari ruang publik.
Sejarah dan Perebutan Narasi
Hal ini bukan berarti Boedi Oetomo tidak penting. Organisasi itu tetap memberi pengaruh besar terhadap tumbuhnya kesadaran pendidikan kaum pribumi. Namun publik tetap berhak mempertanyakan satu hal mendasar apakah kebangkitan nasional hanya lahir dari ruang elite terdidik Jawa?
Atau justru muncul dari gerakan rakyat yang lebih luas, lebih berani, dan lebih dekat dengan perjuangan melawan kolonialisme?
Pertanyaan itu terasa semakin relevan hari ini. Politik identitas terus tumbuh. Perebutan narasi sejarah juga semakin keras. Banyak kelompok mulai menggugat sejarah resmi yang selama ini dianggap final.
Karena pada akhirnya, sejarah bukan sekadar cerita masa lalu. Sejarah adalah alat untuk menentukan siapa yang dianggap pahlawan, siapa yang dilupakan, dan siapa yang dipercaya publik.
Dan mungkin, itulah alasan kenapa perdebatan tentang Hari Kebangkitan Nasional tidak pernah benar-benar selesai.
“Sejarah sering terlihat netral di buku pelajaran, padahal banyak penguasa menulisnya sesuai kebutuhan zamannya.” @dimas
