Tabooo.id: Regional – Polemik pembebasan lahan Tol Bawen-Yogyakarta kembali memanas. Di Temanggung, terutama di Desa Kebumen dan Desa Pingit, warga masih memperjuangkan harga tanah yang mereka anggap tidak sesuai. Drama appraisal yang berlangsung sejak 2022 terasa seperti serial panjang tanpa akhir penuh ketegangan dan belokan baru, tetapi tak kunjung menemukan penyelesaian.
Bupati Temanggung, Agus Setyawan, akhirnya menemui warga untuk mendengar langsung keluhan mereka. Setelah tiga tahun tarik-ulur nilai appraisal, Agus menggambarkan proses ini seperti “mengejar layangan putus” sudah dikejar dan ditarik, tetapi tetap saja melayang dan sulit digapai. Warga mulai kelelahan, pemerintah daerah berada di tengah tekanan, dan pemerintah pusat berharap proses pembebasan lahan tetap berjalan mulus.
Dukung PSN, Tapi Rakyat Harus Tetap Dilindungi
Dalam dialog itu, Agus menegaskan komitmen pemerintah daerah. Ia mendukung pembangunan Tol Bawen-Yogyakarta sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), tetapi menolak jika warga harus menanggung kerugian.
“Ketika rakyat menjual lahannya, itu aset terakhir mereka. Jalan tol ini akan dipakai banyak orang, tetapi warga yang lahannya dilewati tidak boleh menjadi pihak paling dirugikan,” tegasnya.
Bagi banyak warga, tanah bukan sekadar sebidang lahan. Tanah adalah tabungan hidup, warisan keluarga, dan jaminan masa depan. Karena itu, ketika nilai appraisal terasa terlalu rendah, mereka merasa kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar dari harga per meter persegi.
Pusat Mengejar Progres, Warga Mengejar Keadilan
Pemerintah pusat ingin pembebasan lahan selesai secepat mungkin. Tol ini akan menghubungkan Semarang-Solo-Yogyakarta, memperlancar logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Setiap penundaan berpotensi membuat biaya proyek membengkak.
Di sisi lain, warga meminta keadilan. Mereka ingin nilai appraisal dihitung ulang agar sesuai dengan nilai riil tanah dan kehidupan yang mereka bangun di atasnya.
Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto, ikut menyoroti persoalan ini. Ia mendorong kementerian terkait untuk memperbaiki mekanisme appraisal yang merugikan warga.
“Kita bicara tentang kepentingan publik, tetapi kepentingan rakyat yang terdampak langsung harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Siapa Diuntungkan, Siapa Tertinggal?
Dalam dinamika proyek besar seperti ini, selalu muncul pertanyaan klasik: siapa yang diuntungkan dan siapa yang harus mengalah? Pemerintah pusat mengejar target, investor butuh kepastian, dan pemerintah daerah ingin terlihat hadir. Sementara itu, warga yang menyerahkan tanah justru berada pada posisi paling rapuh.
Dari Temanggung, suara mereka tegas pembangunan boleh berjalan, tetapi warga tidak boleh kehilangan masa depan.
Jalan yang Lurus Dimulai dari Proses yang Jelas
Ironi terbesar muncul di sini negara mampu menghitung anggaran triliunan untuk konstruksi, tetapi sering kesulitan menentukan harga layak untuk tanah milik rakyat.
Kelak, jika jalan tol ini berdiri dan ribuan kendaraan melintasinya setiap hari, publik tidak boleh melupakan bahwa setiap proyek besar wajib dimulai dengan proses yang adil dan transparan bukan negosiasi berliku yang menyisakan luka.
Pembangunan semestinya membawa kebahagiaan bagi semua pihak, termasuk warga yang lahannya menjadi fondasi dari proyek tersebut. @dimas
