Tabooo.id: Nasional – Setiap Ramadan dan Lebaran, pola yang sama terulang. Harga pangan merangkak naik. Warga mengeluh. Pemerintah turun tangan. Lalu pasar kembali tenang sementara. Tahun ini, sorotan kembali mengarah pada akar persoalan manajemen stok yang lemah.
Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai lonjakan harga bukan sekadar akibat kenaikan permintaan musiman. Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menyebut pemerintah seharusnya bisa memprediksi pola ini karena terjadi setiap tahun.
“Kenaikan harga terjadi karena ada kenaikan permintaan. Kenaikan permintaan meningkat hampir setiap kali memasuki Ramadan–Lebaran,” ujar Huda dikutip dari Beritasatu.com, Selasa (17/02/2026).
Menurutnya, permintaan memang naik. Namun masalah utama justru terletak pada sisi penawaran. Ketika masyarakat mulai belanja lebih banyak, stok di pasar tidak siap mengimbangi lonjakan tersebut.
Klaim Stok Tinggi, Harga Tetap Melambung
Huda menilai pengelolaan stok pangan strategis di Indonesia masih bermasalah. Pemerintah sering menyampaikan klaim ketersediaan stok aman. Namun di lapangan, pedagang justru menghadapi kekurangan pasokan dan harga melonjak.
Akibatnya, pemerintah baru bergerak saat harga sudah terlanjur tinggi. Intervensi menjadi terlambat. Ruang kebijakan menyempit.
Padahal, negara memiliki instrumen kuat. BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID Food memegang peran penting dalam stabilisasi. Mereka bisa melepas stok ke pasar sebelum harga naik tajam. Mereka juga bisa mengisi ulang cadangan saat situasi stabil.
“Kapan harus mengeluarkan, kapan harus melakukan re-stock itu salah satu manajemen stok yang harus dilakukan,” tegas Huda.
Jika perencanaan berjalan disiplin, gejolak bisa ditekan sejak awal.
Data Beda, Kebijakan Melenceng
Masalah tidak berhenti pada stok fisik. Huda juga menyoroti ketidaksinkronan data antar kementerian dan lembaga. Data Kementerian Pertanian bisa berbeda dengan Kementerian Perdagangan. Perbedaan ini memicu salah hitung kebutuhan.
Selisih data dapat menghasilkan dua risiko ekstrem kelebihan pasokan atau justru kekurangan parah. Jika pemerintah salah memperkirakan kebutuhan impor atau distribusi, pasar langsung bereaksi.
Kondisi ini menguntungkan spekulan dan pelaku usaha yang memanfaatkan celah distribusi. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah menanggung beban paling berat. Kenaikan harga beras, minyak, atau gula langsung memangkas daya beli mereka.
Siapa Untung, Siapa Tertekan?
Distributor besar bisa meraih margin lebih tinggi saat harga naik. Pedagang tertentu ikut menikmati lonjakan transaksi. Namun rumah tangga dengan penghasilan tetap harus mengatur ulang anggaran. Mereka tidak bisa menunda kebutuhan pokok.
Ramadan seharusnya menjadi momen ibadah dan kebersamaan. Namun setiap tahun, isu harga justru menciptakan kecemasan baru.
Huda menegaskan solusi tidak terletak pada pembatasan permintaan. Pemerintah perlu memperkuat sisi penawaran melalui manajemen stok yang presisi dan berbasis data valid.
Tanpa perbaikan serius, siklus ini akan terus berulang. Setiap tahun kita terkejut oleh kenaikan yang sebenarnya bisa diprediksi. Pertanyaannya sederhana sampai kapan pola tahunan ini dianggap kejutan?. @teguh
