Pemerintah selama bertahun-tahun mengandalkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, temuan terbaru Bank Dunia menunjukkan fakta yang berlawanan dengan tujuan awal kebijakan tersebut. Kelompok masyarakat terkaya justru menikmati manfaat subsidi dalam jumlah terbesar.
Tabooo.id: Bank Dunia merilis laporan Economic Prospects edisi Juni 2026 pada 12/06/2026. Dalam laporan itu, lembaga tersebut menemukan bahwa 20 persen rumah tangga terkaya di Indonesia menerima lebih dari setengah manfaat subsidi bahan bakar.
Temuan tersebut langsung memunculkan pertanyaan yang mengusik logika kebijakan publik. Jika pemerintah merancang subsidi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, mengapa kelompok kaya justru menikmati porsi manfaat terbesar?
Konsumsi Tinggi, Manfaat Lebih Besar
Bank Dunia menilai lonjakan harga minyak dunia kembali membuka kelemahan lama dalam sistem subsidi energi.
Kelompok berpenghasilan tinggi umumnya memiliki lebih banyak kendaraan pribadi. Mereka juga mengonsumsi bahan bakar dalam jumlah lebih besar dibanding kelompok miskin. Karena itu, mereka menyerap manfaat subsidi dalam porsi yang jauh lebih besar.
“Lonjakan harga minyak global sekali lagi mengungkap biaya fiskal dan lemahnya penargetan subsidi bahan bakar secara umum: 20% rumah tangga terkaya menerima lebih dari setengah manfaat subsidi,” tulis Bank Dunia dalam laporannya.
Menurut Bank Dunia, kondisi tersebut tidak hanya membebani anggaran negara. Situasi itu juga menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mengarahkan subsidi kepada kelompok yang paling membutuhkan.
Lembaga tersebut melihat gejolak harga energi global sebagai momentum yang tepat untuk memperbaiki sistem yang selama ini berjalan.
Bank Dunia Tawarkan Tiga Langkah Reformasi
Bank Dunia mengusulkan tiga langkah utama untuk memperbaiki kebijakan subsidi BBM di Indonesia.
Pertama, pemerintah perlu menyesuaikan harga BBM secara bertahap hingga mendekati harga pasar. Pemerintah juga perlu mengumumkan jadwal penyesuaian sejak awal agar masyarakat memiliki waktu untuk beradaptasi.
Kedua, pemerintah perlu menyalurkan bantuan tunai kepada 40 persen rumah tangga termiskin. Langkah ini bertujuan menjaga daya beli kelompok rentan saat harga energi meningkat.
Ketiga, pemerintah perlu mengalihkan dana hasil penghematan subsidi ke program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, investasi publik, serta dukungan ekonomi bagi masyarakat terdampak.
“Reformasi subsidi bahan bakar dapat mengubah respons fiskal pasca-guncangan menjadi penyesuaian yang lebih berkelanjutan, jika diintegrasikan dalam pakta nasional yang lebih luas,” tulis Bank Dunia.
Lembaga itu juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang jelas. Selain itu, pemerintah perlu memastikan data penerima bantuan sosial benar-benar akurat sebelum menjalankan reformasi.
Potensi Penghematan Capai 2,1 Persen PDB
Bank Dunia memperkirakan reformasi subsidi dapat memberikan manfaat besar bagi keuangan negara.
Dalam dua tahun pertama, pemerintah berpotensi menghemat anggaran setara 1,3 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
Setelah harga energi sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar, penghematan dapat meningkat hingga 2,1 persen PDB.
Angka tersebut membuka ruang fiskal yang jauh lebih luas. Pemerintah dapat menggunakan dana itu untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur.
Bank Dunia juga mencatat bahwa pemerintah hanya membutuhkan sekitar 10 persen dari total penghematan subsidi untuk mendanai transfer tunai selama satu bulan kepada kelompok masyarakat termiskin.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa negara tetap memiliki ruang yang cukup besar untuk membiayai program pembangunan lainnya.
Kritik Lama yang Kembali Terbukti
Temuan Bank Dunia sebenarnya memperkuat kritik yang selama ini muncul dari banyak ekonom.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa kali menyoroti persoalan subsidi energi dalam berbagai forum ekonomi nasional pada 2024.
Saat membuka Indonesia Economic Outlook 2024 pada Februari 2024, Sri Mulyani menjelaskan bahwa subsidi energi yang bersifat umum sering kali menguntungkan kelompok yang memiliki tingkat konsumsi energi lebih tinggi.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Pandangan serupa juga pernah disampaikan ekonom senior Faisal Basri.
Dalam Forum Ekonomi Nasional pada Agustus 2024, Faisal mengingatkan bahwa subsidi energi universal sering menciptakan ketimpangan baru.
“Yang menikmati paling besar justru mereka yang paling banyak mengonsumsi energi,” kata Faisal Basri.
Menurut Faisal, pemerintah seharusnya mengarahkan bantuan langsung kepada kelompok miskin daripada mempertahankan subsidi yang dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
Reformasi Butuh Kepercayaan Publik
Meski banyak ekonom mendukung perbaikan subsidi, reformasi energi tetap menghadapi tantangan besar.
Masyarakat sering mengaitkan perubahan harga BBM dengan kenaikan biaya hidup. Setiap kenaikan harga energi biasanya memengaruhi biaya transportasi, logistik, dan harga kebutuhan pokok.
Karena itu, keberhasilan reformasi tidak hanya bergantung pada hitungan ekonomi.
Mantan aktivis Reformasi 1998 sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menilai pemerintah harus membangun kepercayaan publik sebelum menjalankan perubahan besar.
Dalam diskusi publik bertema masa depan subsidi energi pada September 2025, Rocky mengatakan bahwa masyarakat akan lebih mudah menerima perubahan jika pemerintah menjelaskan manfaatnya secara terbuka.
“Publik mau menerima perubahan jika mereka melihat kejujuran dan transparansi pemerintah,” ujarnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan rekomendasi Bank Dunia. Lembaga itu meminta pemerintah menjelaskan penggunaan dana hasil penghematan secara transparan agar masyarakat memahami manfaat reformasi.
Masyarakat Menuntut Keadilan
Bagi masyarakat, subsidi BBM bukan sekadar angka dalam laporan ekonomi.
Kebijakan tersebut memengaruhi kehidupan sehari-hari. Harga transportasi, biaya distribusi barang, hingga harga pangan sangat bergantung pada kebijakan energi.
Karena itu, pemerintah harus memastikan kelompok rentan tetap memperoleh perlindungan ketika reformasi berjalan.
Sosiolog Universitas Indonesia, Prof. Imam Prasodjo, mengingatkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai efektivitas kebijakan.
Masyarakat juga menilai rasa keadilan yang muncul dari kebijakan tersebut.
“Kebijakan yang baik bukan hanya efisien secara fiskal, tetapi juga dirasakan adil oleh masyarakat,” ujarnya dalam forum pembangunan sosial pada November 2025.
Ini Bukan Sekadar Soal BBM
Temuan Bank Dunia membuka kembali perdebatan lama tentang arah kebijakan subsidi Indonesia.
Setiap tahun, negara mengalokasikan anggaran besar untuk menjaga harga energi tetap terjangkau. Namun, data menunjukkan bahwa kelompok paling mampu menikmati manfaat terbesar dari kebijakan tersebut.
Di titik inilah persoalan subsidi berubah menjadi isu yang lebih besar. Ini bukan sekadar soal BBM tapi Ini soal ketepatan sasaran anggaran negara dan Ini juga soal keadilan distribusi bantuan publik.
Dan ini soal keberanian pemerintah memperbaiki sistem yang selama puluhan tahun dianggap terlalu sensitif untuk disentuh.
Jika pemerintah benar-benar ingin membantu masyarakat miskin, satu pertanyaan kini semakin sulit dihindari apakah uang negara sudah sampai kepada mereka yang membutuhkan, atau justru lebih banyak menguntungkan mereka yang sejak awal berada di posisi paling nyaman?. @teguh
