Sabtu, 18 April 2026, Bali menjadi panggung optimisme digital. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyebut adopsi kecerdasan buatan atau AI bisa menambah kontribusi hingga 3,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. Angka itu terdengar menjanjikan. Tapi di balik tepuk tangan teknologi, ada satu pertanyaan yang lebih sunyi ketika ekonomi tumbuh karena mesin, manusia di posisi mana?
Tabooo.id: Deep – Statement Menkomdigi “Daya saing hari ini tidak lagi ditentukan oleh sumber daya, tetapi oleh kemampuan beradaptasi dengan teknologi, terutama AI,” kata Meutya dalam forum The Power of AI di Bali, Sabtu (18/04/2026).
Pernyataan itu menunjukkan arah baru pembangunan. Negara mulai memandang data sebagai bahan bakar ekonomi. AI diposisikan sebagai mesin percepatan.
Namun masalahnya sederhana siapa yang sudah siap beradaptasi?
Di kota besar, perusahaan mulai memakai AI untuk layanan pelanggan, analisis pasar, dan efisiensi kerja. Tapi di banyak daerah, internet stabil saja masih jadi kemewahan. Komputer belum merata. Literasi digital belum selesai. Bahkan banyak sekolah masih berjuang dengan perangkat dasar.
Jika ini dibiarkan, AI bukan hanya menciptakan pertumbuhan. AI juga bisa memperlebar jurang.
Pertumbuhan Ekonomi Tidak Selalu Berarti Keadilan
Bank Dunia memang menempatkan Indonesia di peringkat ke-41 dari 198 negara dalam transformasi digital publik. Pemerintah menilai ini sinyal positif.
Tetapi pertumbuhan angka makro sering kali tak otomatis turun ke meja makan rakyat.
Ekonom senior Faisal Basri pernah mengingatkan, “Pertumbuhan tanpa pemerataan hanya membuat statistik terlihat sehat, sementara masyarakat tetap sakit.”
Kalimat itu relevan hari ini. Sebab AI berpotensi menaikkan produktivitas perusahaan, tetapi belum tentu menaikkan pendapatan pekerja.
Perusahaan bisa memangkas biaya operasional dengan otomatisasi. Chatbot menggantikan admin. Algoritma menggantikan analis junior. Mesin prediksi menggantikan banyak keputusan manusia. Yang untung siapa? Yang kehilangan pekerjaan siapa?
Kelas Pekerja Masuk Zona Rawan
Laporan International Labour Organization (ILO) dalam berbagai studi global menilai otomatisasi paling cepat menghantam pekerjaan rutin, administratif, dan repetitif.
Di Indonesia, jutaan pekerja masih bergantung pada sektor dengan keterampilan menengah-rendah. Jika negara hanya bicara inovasi tanpa pelatihan ulang, maka AI bisa menjadi ancaman sosial.
Sosiolog Universitas Indonesia, Prof. Imam Prasodjo, pernah menegaskan bahwa teknologi selalu membawa manfaat, tetapi tanpa kebijakan sosial ia juga bisa memproduksi ketimpangan baru.
Artinya jelas. AI bukan musuh. Ketidaksiapan sistemlah masalahnya.
Sekolah Kita Siap, atau Hanya Jadi Penonton?
Pendidikan menjadi titik paling krusial. Hari ini banyak siswa masih diajarkan menghafal jawaban. Padahal AI justru unggul dalam menjawab cepat. Jika sekolah tetap mengejar pola lama, lulusan masa depan akan kalah sebelum masuk pasar kerja.
Psikolog pendidikan dari Harvard, Howard Gardner, lama menekankan pentingnya kreativitas, empati, dan berpikir lintas disiplin kemampuan yang sulit digantikan mesin.
Maka kurikulum harus berubah. Anak-anak tidak cukup diajari cara memakai teknologi. Mereka harus diajari cara berpikir lebih baik daripada teknologi.
Regulasi AI: Mendesak, Bukan Pajangan
Meutya juga menyebut pemerintah telah merampungkan Peraturan Presiden tentang peta jalan dan etika AI nasional, kini menunggu pengesahan.
Langkah ini penting. Sebab tanpa aturan, AI bisa melahirkan masalah baru penyalahgunaan data pribadi, diskriminasi algoritma, hoaks otomatis, hingga pengawasan massal.
Pakar hukum teknologi dari UGM, Dr. Edmon Makarim, pernah menilai regulasi digital harus melindungi warga, bukan sekadar memberi kepastian bisnis.
Negara tak cukup menjadi promotor AI. Negara harus menjadi pengawas yang berpihak pada publik.
UMKM Jangan Jadi Penonton di Negeri Sendiri
Pemerintah ingin AI masuk ke sektor UMKM. Niat itu bagus. Tapi realitas di lapangan lebih rumit.
Banyak pelaku UMKM masih kesulitan akses modal, logistik, pemasaran, dan pencatatan keuangan. Jika AI datang tanpa pendampingan, yang menikmati justru platform besar dan pemain mapan. Transformasi digital sering memakai bahasa inklusif, tetapi praktiknya eksklusif.
Ini Bukan Sekadar Soal Teknologi, Ini Soal Arah Negara
AI memang bisa menambah PDB. Tetapi PDB tidak pernah otomatis menjawab rasa cemas pekerja, ketertinggalan sekolah desa, atau pedagang kecil yang kalah cepat.
Pertanyaan paling penting bukan “berapa persen ekonomi tumbuh?”
Pertanyaan sebenarnya siapa yang ikut naik, siapa yang tertinggal, dan siapa yang sengaja dilupakan?
Jika negara hanya mengejar angka, mesin akan menang dan manusia beradaptasi sendirian.
Jika negara menyiapkan pendidikan, perlindungan kerja, dan pemerataan akses, AI bisa jadi alat kemajuan bersama.
Teknologi selalu netral. Yang menentukan adil atau tidak adalah politiknya. @teguh
