Tabooo.id: Deep – Di gerbang keluar Polda Metro Jaya, seorang pria tertegun mesin motornya belum sempat dingin, tapi petugas sudah menagih Rp 4.000. Dua menit berhenti, tarif penuh. Seolah masuk kantor polisi kini mirip masuk parkiran mall. Dari adegan sepele itu muncul ironi besar: mengurus kepentingan publik kini punya harga, dan rakyat yang datang mencari perlindungan justru diperlakukan seperti pelanggan yang wajib bayar tanpa tanya. Di negeri ini, rupanya, ketidakjelasan bisa lebih mahal dari angka empat ribu.
1. Dramatis
“Empat ribu? Saya cuma dua menit, Pak. Dua menit!”
Suara pria itu bergetar, bukan karena uangnya yang hilang empat ribu bukan tragedi ekonomi. Yang ia persoalkan adalah logikanya. Kamera ponselnya merekam wajah petugas parkir yang mulai resah, sementara panas Jakarta memantul dari aspal gelap halaman Polda Metro Jaya.
“Pokoknya bayar, Pak. Aturannya begitu.”
Adegan itu, yang terekam Rabu pagi, 3 Desember 2025, lebih mirip drama absurd di negara yang kerap lupa siapa majikan dan siapa pelayan. Pengunjung datang ke kantor polisi tempat seharusnya publik diperlakukan sebagai warga, bukan pelanggan. Namun tiba-tiba mereka harus bernegosiasi soal tarif parkir yang bahkan tak sempat mereka nikmati.
Jakarta gaduh bukan karena nilainya, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih tajam: luka kecil yang terus diulang sistem.
2. Fakta Utama & Kronologi
Video yang viral itu memperlihatkan seorang pria yang mengaku hanya berhenti 2 – 4 menit di halaman Polda Metro Jaya untuk mengurus kebutuhan mendesak. Ia tidak sempat mematikan mesin kendaraan. Namun saat hendak keluar, ia diminta membayar Rp 4.000.
Dalam hitungan masyarakat, tarif itu tidak masuk akal. Dalam hitungan logika pelayanan publik, tarif itu terasa tak pantas. Dan dalam hitungan hukum, publik bertanya: dasar aturan yang mana?
Hingga artikel ini ditulis, belum ada penjelasan resmi yang memadai dari pihak Polda Metro Jaya mengenai:
- regulasi apa yang mengatur pungutan parkir di lingkungan lembaga negara,
- bagaimana durasi dihitung,
- siapa pengelola parkirnya,
- dan ke mana aliran dana itu bermuara.
Sementara itu, warganet dan pengunjung yang pernah datang mengaku memiliki pengalaman serupa. Komentar-komentar mengalir: dari yang marah, yang bingung, hingga yang pasrah. Mayoritas mempertanyakan satu hal yang sama: kenapa urusan publik yang semestinya gratis justru dipungut tarif layaknya mall?
3. Analisis: Kenapa Bisa Terjadi & Siapa yang Diuntungkan
Kita hidup di era ketika pelayanan publik sering tampil seperti toko serba ada yang kehilangan etika. Tiba-tiba ada tarif, ada loket, ada pungutan kecil, ada prosedur yang tidak pernah disosialisasikan. Semuanya hadir tanpa konteks, tanpa transparansi. Seolah-olah negara sedang mencoba memonetisasi warganya sedikit demi sedikit.
Dalam kasus parkir Polda Metro, ada beberapa ironi besar:
a. Normalisasi pungutan kecil
Pungutan kecil sering dianggap sepele. Tetapi justru karena kecil, ia jarang dipertanyakan. Dan dalam ruang-ruang pelayanan publik, pungutan kecil bisa menjadi ladang ekonomi yang tak terlihat.
b. Kekosongan informasi
Ketika aturan tidak dipublikasikan secara jelas, publik kehilangan pegangan, dan pihak pemungut berada di posisi superior. Ini menciptakan ruang abu-abu: bukan ilegal, tapi juga tidak transparan. Bukan pungutan liar, tapi juga tidak sepenuhnya resmi dalam pandangan publik.
c. Minim pengawasan pengelolaan layanan pendukung di kantor pemerintahan
Di banyak instansi, lahan parkir dikelola pihak ketiga. Mekanismenya beragam: kerja sama, kontrak tahunan, atau sistem bagi hasil. Namun karena publik tidak pernah diberi tahu, lahirlah asumsi dan kecurigaan. Dalam konteks lembaga negara terutama aparat penegak hukum ketiadaan penjelasan justru menciptakan kontradiksi moral.
d. Siapa yang diuntungkan?
Tanpa transparansi, sulit menunjuk siapa secara spesifik. Namun pola umum biasanya seperti ini:
- Pengelola parkir mendapat pemasukan harian
- Pihak institusi (jika ada kerja sama resmi) mungkin mendapat bagi hasil
- Sistem status quo diuntungkan karena publik tak punya ruang untuk menggugat
Yang jelas, yang tidak diuntungkan adalah masyarakat. Mereka yang datang mengurus laporan kehilangan, STNK hilang, atau bahkan menjadi korban kejahatan, justru dibebani pungutan yang tidak pernah dijelaskan.
4. Perspektif Korban
“Kalau cuma masuk bentar terus keluar langsung bayar, itu bukan parkir. Itu penalti,” kata seorang perempuan yang kami temui di area sekitar Polda Metro. Ia datang mengurus laporan skimming ATM. Ironinya: sudah jadi korban kejahatan, masih harus bayar parkir untuk melapor.
Seorang ojol yang sering mengantar surat tilang bercerita:
“Kadang saya cuma drop, nggak sampai turun, tetap ditarik. Kalau protes, ya ribut. Males.”
Ada juga pegawai swasta yang mengaku harus kembali ke kantor setelah pulang dari Polda hanya untuk menutupi rasa jengkel:
“Rasanya kayak negara minta tip.”
Ini bukan soal uang. Ini soal martabat. Ketika warga yang datang mencari perlindungan justru diperlakukan seperti pelanggan yang wajib bayar tiket masuk, rasa percaya publik tergerus pelan-pelan seperti cat tembok yang mengelupas karena hujan.
5. Sikap Tabooo
Di Tabooo, kami percaya bahwa pelayanan publik adalah janji negara, bukan jasa yang boleh diperjualbelikan seenaknya.
Tidak ada salahnya institusi negara bekerja sama dengan pengelola parkir. Tidak ada salahnya ada tarif, selama:
- dasar hukumnya jelas,
- prosesnya transparan,
- dan pengunjung tahu apa yang mereka bayar.
Masalah muncul ketika hal yang berdampak pada jutaan warga dibiarkan mengambang, sementara publik dibiarkan menebak-nebak.
Kami tidak menuduh ada pelanggaran. Kami tidak bilang ini pungli atau praktik ilegal. Namun kami menegaskan: *ketidakjelasan adalah bentuk kekuasaan yang diam-diam.
Di negara yang katanya demokrasi, kebenaran sering ditolak hanya karena terlalu jujur: bahwa rakyat lelah dengan pungutan kecil yang menumpuk menjadi beban mental; bahwa negara seharusnya mempermudah, bukan mengomersialisasi akses dasar publik; bahwa parkir di kantor polisi seharusnya membantu keteraturan, bukan menambah ketegangan.
Persoalan Rp4.000 ini bukan soal angka.
Ini cermin dan apa yang tampak di sana tidak cantik.
6. Penutup: Pertanyaan untuk Publik (dan Negara)
Pada akhirnya, video pria yang memprotes tarif parkir itu bukan sekadar rekaman adu mulut. Itu adalah simbol kecil dari pertanyaan besar yang terus kita simpan di dada:
Jika masuk ke kantor polisi saja dikenai tarif yang tak jelas, bagaimana publik bisa berharap keadilan yang lebih besar dikelola dengan lebih jujur?
Empat ribu mungkin tidak membuat kita miskin.
Tapi diam terhadap ketidakjelasan bisa membuat kita terbiasa ditundukkan.
Jadi mari ajukan satu pertanyaan sederhana, yang semoga menggema sampai ke ruang-ruang pengambil keputusan:
Untuk apa lembaga negara jika akses dasarnya saja dipungut tanpa penjelasan?
Dan kalau publik tidak bertanya hari ini, siapa yang akan menagih perubahan besok? (red)
