Film Pesta Babi bukan sekadar dokumenter tentang Papua Selatan, tetapi potret benturan besar antara proyek pembangunan nasional dan ruang hidup masyarakat adat. Film karya Dhandy Dwi Laksono itu membongkar ekspansi proyek pangan dan bioenergi yang mengubah hutan, rawa, serta tanah adat menjadi kawasan industri skala raksasa. Di balik narasi swasembada pangan dan energi hijau, dokumenter ini memperlihatkan kecemasan warga yang melihat tanah leluhur mereka perlahan berubah di bawah suara alat berat.
Film ini memotret sesuatu yang jarang benar-benar terlihat dari Jakarta: bagaimana proyek besar negara masuk ke wilayah adat dengan bahasa pembangunan, tetapi meninggalkan ketakutan yang sangat nyata di tingkat warga.
Di layar, pemerintah berbicara tentang ketahanan pangan, swasembada gula, hilirisasi, dan bioetanol. Semua terdengar modern. Ambisius. Nasionalis.
Namun kamera dokumenter ini berjalan ke arah lain.
Kamera dokumenter ini bergerak jauh ke dalam kampung-kampung di Papua Selatan. Rekamannya menyusuri rawa, jalur hutan yang mulai terbuka, sampai percakapan masyarakat adat yang perlahan merasa tanah mereka tidak lagi aman.
Tidak ada musik heroik yang mencoba membuat semuanya terasa megah.
Yang muncul justru rasa cemas.
Kadang hanya suara alat berat dari kejauhan.
Papua Selatan yang Perlahan Berubah Jadi Kawasan Industri Raksasa
Sebagian besar cerita dalam film ini berpusat di Merauke, Mappi, dan Boven Digoel. Wilayah-wilayah itu kini menjadi pusat ekspansi proyek pangan dan energi nasional dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Negara menargetkan jutaan hektare lahan untuk perkebunan tebu, sawah industri, dan pengembangan bioetanol. Pemerintah menyebut proyek ini penting demi masa depan pangan Indonesia.
Di atas kertas, konsepnya terdengar masuk akal.
Indonesia membutuhkan cadangan pangan. Dunia sedang menghadapi ancaman krisis energi dan perubahan iklim. Negara ingin mandiri.
Masalahnya, film ini menunjukkan bahwa proses di lapangan tidak sesederhana presentasi pembangunan.
Di beberapa adegan, ekskavator terlihat bergerak tanpa henti membuka jalur di tengah bentang hutan yang sangat luas. Pohon-pohon besar tumbang begitu saja. Jalur air berubah. Tanah mulai mengering.
Sementara itu, warga adat berdiri melihat perubahan yang berlangsung terlalu cepat untuk mereka pahami sepenuhnya.
Bagian yang terasa paling mengganggu justru bukan adegan konflik terbuka.
Tetapi ekspresi orang-orang yang terlihat bingung.
Mereka tahu sesuatu sedang berubah besar. Namun mereka juga sadar keputusan itu tidak benar-benar berada di tangan mereka.
Kenapa Judulnya Pesta Babi?
Banyak orang mengira judul Pesta Babi dibuat hanya untuk memancing kontroversi.
Padahal istilah itu punya makna yang jauh lebih dalam dalam kebudayaan Papua Selatan.
Bagi sejumlah suku seperti Marind, Yei, Awyu, dan Muyu, babi bukan sekadar ternak. Ia memiliki nilai sosial, spiritual, bahkan emosional.
Dalam tradisi adat tertentu, pesta babi menjadi bagian penting dari pernikahan, ritual kematian, hingga penanda hubungan antarkelompok masyarakat.
Babi bukan komoditas biasa, tapi hidup di dalam struktur budaya mereka.
Karena itu, ketika film ini memakai istilah “Pesta Babi”, maknanya menjadi sangat satir.
Dokumenter tersebut menggambarkan Papua seperti meja besar tempat para pemodal, perusahaan, dan elit politik berpesta menikmati sumber daya alam. Sementara masyarakat adat justru menghadapi hilangnya tanah, hutan, dan ruang hidup mereka sendiri.
Metafora itu terasa pahit karena film ini tidak sedang bicara tentang masa lalu.
Ia bicara tentang sesuatu yang sedang berlangsung sekarang.
Dari MIFEE Sampai Food Estate, Konfliknya Ternyata Sudah Lama
Film ini juga menunjukkan bahwa proyek besar di Papua Selatan bukan muncul tiba-tiba.
Akarnya sudah ada sejak era proyek MIFEE atau Merauke Integrated Food and Energy Estate pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Program itu kemudian berkembang menjadi food estate dan proyek bioetanol yang terus dilanjutkan lintas pemerintahan.
Nama proyek berubah. Target diperbesar. Namun pola konfliknya tetap mirip.
Negara melihat Papua Selatan sebagai kawasan strategis untuk pangan dan energi. Sementara masyarakat adat melihat wilayah itu sebagai rumah yang sudah mereka jaga turun-temurun.
Di dalam film, benturan itu terasa sangat jelas.
Pemerintah berbicara soal jutaan hektare. Warga bicara soal sungai tempat mereka mencari ikan.
Pemerintah bicara investasi. Warga bicara pohon sagu yang mulai hilang.
Skala pembicaraannya berbeda.
Dan biasanya, suara yang lebih kecil lebih mudah tenggelam.
Ketika Hutan Disebut “Lahan Kosong”
Salah satu bagian paling penting dalam film ini adalah kritik terhadap cara negara memandang Papua.
Berbagai dokumen proyek kerap menyebut sebagian wilayah Papua Selatan sebagai kawasan kosong atau belum produktif.
Namun film ini memperlihatkan sesuatu yang bertolak belakang.
Hutan yang dianggap kosong itu ternyata penuh kehidupan.
Di dalamnya, ada jalur berburu, rawa tempat warga mencari ikan, tumbuhan obat, ruang ritual adat, sampai kuburan leluhur yang dijaga turun-temurun.
Bagi masyarakat adat, hutan bukan aset mati yang tinggal menunggu investor datang.
Hutan adalah sistem hidup.
Karena itu, ketika negara menyebut wilayah tersebut “kosong”, banyak warga merasa negara perlahan menghapus keberadaan mereka.
Ada satu adegan ketika warga menjelaskan bahwa mereka tidak pernah benar-benar lapar selama hutan masih ada.
Kalimat itu sederhana.
Tapi setelah melihat alat berat masuk ke wilayah mereka, kalimat itu tiba-tiba terasa jauh lebih berat.
Korporasi Besar dan Mesin-Mesin yang Terus Datang
Film Pesta Babi juga menyoroti keterlibatan perusahaan besar dalam proyek Papua Selatan. Dokumenter ini memetakan hubungan antara izin negara, kepentingan bisnis, dan pembukaan lahan dalam skala raksasa.
Beberapa nama kelompok bisnis besar muncul dalam investigasi tersebut.
Film ini memperlihatkan bagaimana status proyek strategis nasional membuat proses pembukaan lahan berjalan sangat cepat. Dalam beberapa kasus, warga mengaku bahkan tidak benar-benar memahami detail proyek yang masuk ke wilayah mereka.
Namun alat berat terus berdatangan.
Salah satu bagian yang paling sering dibahas publik adalah kedatangan ribuan ekskavator ke Merauke. Bagi sebagian orang di luar Papua, itu mungkin terlihat seperti simbol percepatan pembangunan.
Bagi warga lokal, suara mesin itu terasa berbeda.
Mereka mulai mendengar hutan berubah setiap hari.
Dan perubahan itu tidak bisa dihentikan hanya dengan rapat adat.
Hutan Hilang, Identitas Ikut Goyah
Film ini tidak hanya membicarakan soal lingkungan.
Ia juga bicara tentang identitas.
Ketika hutan hilang, masyarakat adat bukan cuma kehilangan pohon. Mereka kehilangan hubungan yang selama ini membentuk kehidupan sosial dan budaya mereka.
Di beberapa komunitas adat Papua Selatan, hutan adalah bagian dari memori kolektif.
Anak-anak belajar berburu dari orang tua mereka di sana. Ritual adat berlangsung di sana. Jalur leluhur ada di sana.
Karena itu, kerusakan lingkungan dalam film ini terasa sangat personal.
Ada warga yang bicara pelan tentang ketakutan kehilangan tradisi. Ada yang mulai khawatir anak-anak mereka nanti tidak lagi mengenal cara hidup lama.
Film ini tidak melebih-lebihkan emosi.
Justru itu yang membuatnya terasa lebih berat.
Perlawanan yang Tidak Banyak Masuk Televisi
Di tengah tekanan proyek besar, masyarakat adat Papua tetap melakukan perlawanan.
Salah satu yang paling kuat dalam film ini adalah perjuangan Suku Awyu mempertahankan hutan adat melalui jalur hukum.
Mereka memasang ribuan salib merah di tengah hutan sebagai simbol bahwa tanah itu tidak dijual.
Salib itu bukan sekadar tanda protes.
Ia seperti pernyataan bahwa masyarakat adat masih mencoba mempertahankan sesuatu yang mereka anggap suci.
Namun perjuangan mereka berjalan berat.
Kasasi Suku Awyu akhirnya ditolak Mahkamah Agung. Banyak aktivis lingkungan melihat keputusan itu sebagai pukulan besar bagi perlindungan hak adat di Indonesia.
Film ini tidak menawarkan kemenangan dramatis.
Tidak ada ending yang benar-benar membuat lega.
Yang tersisa justru rasa bahwa konflik ini masih akan berlangsung panjang.
Kenapa Film Ini Memicu Ketakutan?
Kontroversi Pesta Babi muncul bukan hanya karena isi filmnya.
Tetapi karena film ini menyentuh banyak hal sekaligus: Papua, militerisme, proyek nasional, perusahaan besar, dan ketimpangan kekuasaan.
Karena itu, beberapa pemutaran film di kampus sempat dibubarkan, termasuk di Universitas Mataram.
Pihak kampus menyebut film tersebut mendiskreditkan pemerintah.
Namun di sisi lain, mahasiswa melihat pembubaran itu sebagai tanda bahwa ruang diskusi mulai menyempit.
Ironisnya, larangan itu justru membuat rasa penasaran publik semakin besar.
Potongan video mulai tersebar. Diskusi pindah ke luar kampus. Orang-orang yang sebelumnya tidak tahu film ini mulai mencari trailer dan isi ceritanya.
Kadang pelarangan justru membuat sebuah isu hidup lebih lama.
Film Ini Sebenarnya Tidak Sedang Bicara Soal Papua Saja
Pada akhirnya, Pesta Babi bukan hanya film tentang Papua Selatan.
Ia bicara tentang pertanyaan yang lebih luas: siapa yang paling sering membayar harga dari sebuah pembangunan besar.
Karena pola yang muncul di Papua ternyata mulai terlihat di banyak tempat lain.
Tanah berubah fungsi sangat cepat. Warga kehilangan ruang hidup. Alam rusak pelan-pelan. Lalu semuanya dibungkus dengan kata kemajuan.
Film ini tidak memaksa penonton setuju dengan semua isinya.
Ia hanya membuka ruang untuk melihat pembangunan dari sisi yang jarang mendapat panggung utama.
Dan mungkin itu yang membuat banyak orang merasa tidak nyaman setelah menontonnya.
Bukan karena film ini terlalu keras.
Tetapi karena sebagian adegannya terasa terlalu dekat dengan kenyataan. @tabooo
FAQ
Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita adalah dokumenter investigatif karya Dhandy Dwi Laksono dan Cypri Dale yang membahas proyek pangan dan bioenergi di Papua Selatan serta dampaknya terhadap masyarakat adat dan lingkungan.
Film ini memicu kontroversi karena mengangkat isu sensitif seperti proyek strategis nasional, kerusakan hutan, konflik tanah adat, sampai dugaan keterlibatan oligarki dan militerisme di Papua Selatan.
Beberapa pihak kampus menilai isi film dapat memicu polemik dan dianggap mendiskreditkan pemerintah. Namun mahasiswa dan organisasi sipil melihat pembubaran tersebut sebagai bentuk pembatasan ruang diskusi dan kebebasan akademik.
Tidak. Meski berfokus pada Papua Selatan, film ini juga membahas pola pembangunan besar yang dianggap mengorbankan ruang hidup masyarakat lokal. Karena itu, banyak penonton melihat isu dalam film ini relevan dengan konflik agraria dan lingkungan di daerah lain Indonesia.
