Dari Sarekat Islam ke Partai Buruh: Evolusi Gerakan Kelas di Indonesia

Dari Sarekat Islam hingga Partai Buruh, Gerakan buruh di Indonesia tidak pernah diam.mereka terus mengubah cara melawan karena tekanan zaman tidak pernah sama. Namun, di balik perubahan itu, tujuannya tetap konsisten, yakni merebut kendali atas nasib sendiri. Oleh karena itu, setiap strategi baru selalu muncul sebagai respons terhadap sistem yang terus berubah.

Tabooo.id: Deep – Gerakan buruh di Indonesia tidak pernah lahir dalam satu bentuk tetap. Ia terus berubah, beradaptasi, bahkan pecah karena tekanan zaman tidak pernah benar-benar stabil. Namun, dari organisasi dagang berbasis agama di awal abad ke-20 hingga partai politik modern hari ini, semua fase itu tetap menunjukkan satu pola yang sama. Pada akhirnya, buruh selalu mencari cara untuk bertahan, sekaligus melawan.

Namun, perubahan ini tidak bisa dilihat hanya sebagai evolusi organisasi semata. Sebaliknya, ia mencerminkan pergeseran cara buruh memahami posisi mereka dalam sistem. Oleh karena itu, setiap perubahan bentuk sebenarnya menunjukkan perubahan kesadaran yang lebih dalam. Ini adalah perjalanan panjang kesadaran kelas, dari identitas komunal menuju politik kekuasaan.

Akar Kesadaran: Saat Ekonomi Mulai Menggeser Identitas

Dari Komunal ke Konflik Ekonomi

Pada awal abad ke-20, perubahan besar mulai terjadi setelah penerapan Politik Etis oleh pemerintah kolonial. Kebijakan ini membuka akses pendidikan dan mempercepat urbanisasi di kota-kota seperti Solo, Semarang, dan Surabaya.

Akibatnya, muncul kelas baru, yaitu pedagang, intelektual, dan borjuasi kecil pribumi, sehingga mereka mulai melihat ketimpangan ekonomi secara lebih jelas.

Namun, di saat yang sama, dominasi perdagangan oleh kelompok tertentu justru memperbesar konflik ekonomi. Oleh karena itu, ketegangan tidak lagi tersembunyi, melainkan semakin terlihat di ruang publik.

Sarekat Dagang Islam: Awal dari Kesadaran Kolektif

Bukan Politik. Tapi Bertahan Hidup

Pada tahun 1905, Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) di Surakarta sebagai respons terhadap ketimpangan ekonomi.

Awalnya, organisasi ini hanya fokus pada pedagang batik. Namun, karena tekanan ekonomi terus meluas, SDI perlahan berkembang menjadi simbol perlawanan rakyat. Oleh karena itu, perannya tidak lagi terbatas pada perdagangan, melainkan mulai menyentuh ranah sosial yang lebih luas.

Transformasi ke Sarekat Islam

Dari Ekonomi ke Politik

Pada tahun 1912, SDI berubah menjadi Sarekat Islam (SI) dan membuka diri untuk seluruh lapisan masyarakat.

Di bawah kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto, SI berkembang menjadi organisasi massa terbesar saat itu. Namun, seiring pertumbuhan yang semakin cepat, konflik internal mulai muncul. Oleh karena itu, perbedaan kepentingan di dalam tubuh organisasi menjadi semakin sulit dihindari.

Masuknya Ideologi Kelas

Saat Agama Bertemu Marxisme

Seiring pertumbuhan buruh, tuntutan ekonomi menjadi lebih konkret. Dalam konteks ini, ide-ide Marxis mulai masuk melalui tokoh seperti Henk Sneevliet dan organisasi ISDV.

Akibatnya, arah gerakan mulai terpecah. Namun, perpecahan ini tidak terjadi begitu saja, melainkan muncul dari perbedaan cara pandang yang semakin tajam. Oleh karena itu, konflik internal berubah menjadi titik balik bagi arah perjuangan selanjutnya.

Perpecahan: SI Putih vs SI Merah

Agama vs Kelas

Pada awal 1920-an, SI terbelah menjadi dua kubu: SI Putih yang berbasis Islam dan SI Merah yang mulai mengadopsi sosialisme.

Namun, pembelahan ini bukan sekadar perbedaan organisasi. Sebaliknya, perpecahan tersebut mencerminkan konflik yang lebih besar antara identitas dan struktur ekonomi. Oleh karena itu, arah perjuangan pun ikut berubah mengikuti cara pandang yang berbeda.

Buruh Mulai Terorganisir

Dari Serikat ke Gerakan Nasional

Pada tahun 1919, lahir Persatoean Pergerakan Kaoem Boeroeh (PPKB) sebagai upaya menyatukan gerakan buruh secara lebih terorganisir.

Pembentukan ini bukan sekadar ekspansi organisasi. Sebaliknya, langkah ini menunjukkan bahwa buruh mulai menyadari pentingnya konsolidasi kekuatan di tingkat nasional.

Namun konflik ideologi membuat gerakan ini tidak stabil.

Era Revolusi: Buruh Jadi Kekuatan Politik

Dari Produksi ke Kekuasaan

Setelah 1945, posisi buruh berubah secara signifikan dan mereka mulai menjadi kekuatan politik penting. Jika sebelumnya buruh hanya berada di level produksi, kini mereka ikut menentukan arah negara yang baru merdeka.

Selain itu, situasi revolusi membuka ruang bagi buruh untuk mengambil peran lebih besar, baik dalam mempertahankan kemerdekaan maupun dalam mengelola aset ekonomi yang ditinggalkan kolonial. Oleh karena itu, buruh tidak lagi dipandang sebagai kelompok pinggiran, melainkan sebagai aktor yang memiliki kepentingan langsung dalam pembentukan sistem baru.

Pada 1946, SOBSI berdiri dan kemudian berkembang pesat dalam waktu relatif singkat. Organisasi ini tidak hanya menyatukan berbagai serikat buruh, tetapi juga memperluas agenda perjuangan ke ranah kebijakan nasional.

Akibatnya, SOBSI mampu mendorong berbagai tuntutan konkret seperti Tunjangan Hari Raya, perlindungan buruh perempuan, hingga nasionalisasi perusahaan. Dengan demikian, perjuangan buruh tidak berhenti pada protes, tetapi bertransformasi menjadi kekuatan yang benar-benar memengaruhi keputusan negara.

Orde Baru: Saat Buruh Dibungkam

Dari Politik ke Kontrol Negara

Setelah 1965, negara membubarkan organisasi buruh independen dan kemudian membentuk SPSI sebagai wadah tunggal yang berada di bawah kontrol pemerintah. Namun, langkah ini bukan sekadar penataan organisasi, melainkan upaya sistematis untuk mengendalikan gerakan buruh. Oleh karena itu, ruang gerak buruh dalam politik praktis semakin dipersempit.

Akibatnya, gerakan buruh kehilangan kekuatan politiknya secara signifikan. Mereka masih bekerja dan berorganisasi, tetapi tidak lagi memiliki daya tekan terhadap kebijakan negara. Dengan demikian, konflik antara buruh dan kekuasaan tidak hilang, melainkan hanya dipaksa diam di bawah permukaan.

Reformasi: Kebebasan Tanpa Kekuatan

Banyak Serikat, Sedikit Pengaruh

Setelah 1998, kebebasan berserikat kembali dibuka dan ruang demokrasi melebar bagi berbagai organisasi buruh. Namun, euforia ini juga membawa konsekuensi baru, yakni munculnya banyak serikat dengan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Akibatnya, gerakan buruh menjadi terfragmentasi dan sulit membangun kekuatan kolektif yang solid.

Di satu sisi, buruh tetap mampu menunjukkan kekuatan besar di jalanan melalui aksi massa. Namun di sisi lain, mereka kesulitan mengubah tekanan itu menjadi keputusan konkret di tingkat kebijakan. Oleh karena itu, posisi buruh menjadi paradoks: kuat secara mobilisasi, tetapi lemah dalam menentukan arah sistem.

Partai Buruh: Kembali ke Politik

Dari Tekanan ke Kekuasaan

Pada 2021, Partai Buruh dibentuk kembali sebagai wadah politik pekerja, sekaligus menandai kembalinya buruh ke arena kekuasaan formal. Namun, langkah ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan sebagai respons atas keterbatasan aksi jalanan yang selama ini tidak cukup mengubah kebijakan.

Oleh karena itu, Partai Buruh mencoba mengubah strategi, dari aksi ke legislasi. Dengan masuk ke parlemen dan jalur hukum, mereka tidak hanya menekan dari luar, tetapi juga berusaha menentukan keputusan dari dalam sistem.

Buruh Modern: Tidak Lagi di Pabrik

Prekariat dan Gig Economy

Hari ini, buruh tidak lagi identik dengan pabrik. Sebaliknya, mereka hadir di sektor informal dan digital, mulai dari pengemudi ojek online hingga pekerja lepas. Namun, meskipun bentuk kerjanya berubah, posisi mereka dalam sistem tidak banyak bergeser.

Masalahnya tetap sama, ketidakpastian dan eksploitasi. Oleh karena itu, tantangan baru muncul, karena sistem kerja modern justru menyamarkan relasi kerja yang timpang di balik istilah fleksibilitas dan kemitraan.

Pertanyaannya sekarang bukan apakah gerakan buruh akan berubah lagi. Tapi, apakah sistemnya yang akan berubah… atau hanya bentuk perlawanannya saja? @naysa