Tabooo.id: Talk – Mari kita mulai dari pengakuan jujur yang agak pahit. Setiap kali KPK mengumumkan Operasi Tangkap Tangan kepala daerah, kita selalu terkejut lalu, lima menit kemudian, kita kembali menyeruput kopi. Perlahan tapi pasti, OTT terasa seperti “breaking news rutin”, bukan lagi alarm keras tentang sistem yang bocor dari dalam.
Padahal, dalam satu hari yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menunjukkan taringnya. KPK menangkap Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi lewat Operasi Tangkap Tangan. Ini bukan OTT simbolik. Bukan pula drama setengah hati. KPK menyebut operasi ini sebagai OTT berat: penyidik menemukan uang tunai, mengamankan belasan orang, dan langsung menetapkan status tersangka.
Karena itu, pertanyaannya kini bergeser. Bukan lagi, “kok bisa?”
Melainkan, “kok bisa sering banget?”
Dari Janji Pelayanan ke Fee Proyek
Di Madiun, kasus ini langsung mengundang kening berkerut. KPK menangkap Maidi bersama sejumlah pihak lain dengan dugaan praktik fee proyek dan penyalahgunaan dana CSR. Dana yang seharusnya menjadi wujud tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat justru diduga mengalir ke kantong pribadi atau kelompok tertentu.
Sementara itu, di Pati, ceritanya tidak kalah muram. Sudewo kepala daerah yang relatif baru menjabat ikut terseret OTT dan kini menyandang status tersangka. Dua daerah berbeda, dua pemimpin berbeda, tetapi satu pola yang sama kekuasaan bertemu godaan uang, dan integritas kalah cepat.
Lebih jauh lagi, waktu memperkuat sinyal bahaya ini. Januari 2026 bahkan belum berakhir, tetapi KPK sudah mencatat tiga OTT hanya dalam satu bulan. Angka itu tidak muncul karena kebetulan kalender. Sebaliknya, angka itu menunjukkan pola yang terus berulang.
Ini Bukan Korupsi Recehan, Ini Pola
Sering kali, kita menenangkan diri dengan kalimat klasik “Ah, cuma oknum.”
Namun, ketika “oknum” terus bermunculan, logika sederhana mengajukan pertanyaan baru jangan-jangan yang bermasalah bukan orangnya, melainkan sistemnya.
Hari ini, kepala daerah memegang kuasa besar. Mereka mengendalikan anggaran, proyek, kebijakan, bahkan jejaring politik. Ketika sistem pengawasan gagal mengimbangi kekuasaan sebesar itu, korupsi tidak lagi muncul sebagai kecelakaan. Ia justru menjelma rutinitas.
Selain itu, penyalahgunaan dana CSR patut mendapat sorotan lebih serius. Praktik ini bukan sekadar pelanggaran etika administratif. Ia mencerminkan model baru korupsi struktural tampak abu-abu di atas kertas, tetapi gelap dalam praktik. CSR yang seharusnya menjadi jembatan antara korporasi dan masyarakat malah berpotensi berubah menjadi jalur uang tanpa akuntabilitas.
Jika situasi ini terus dibiarkan, publik wajar kehilangan kepercayaan. Pada akhirnya, istilah “pembangunan” pun terdengar semakin sinis di telinga warga.
Lalu, Di Mana Integritas Para Pemimpin?
Pertanyaan ini memang terdengar klise. Namun, justru karena itu, pertanyaan ini tetap relevan apakah standar moral pemimpin kita memang serendah itu?
Rakyat tidak memilih hanya karena baliho atau slogan. Mereka memilih karena janji pelayanan, transparansi, dan reformasi. Ketika seorang pemimpin terseret korupsi, yang runtuh bukan hanya reputasi pribadi. Yang ambruk adalah kepercayaan publik.
Namun, kita juga tidak bisa buru-buru menyalahkan rakyat. Masalah ini berkaitan erat dengan proses seleksi politik. Partai sering kali lebih sibuk menghitung elektabilitas ketimbang menelusuri rekam jejak. Lebih buruk lagi, kultur politik permisif masih mengakar selama belum tertangkap, semuanya dianggap aman.
Padahal, korupsi tidak pernah tumbuh sendirian. Ia hidup subur di lingkungan yang membiarkannya berkembang.
OTT KPK: Tegas, Tapi Cukupkah?
Kita perlu bersikap adil. OTT KPK tetap menjadi langkah penting dalam penegakan hukum. Negara membutuhkan tindakan tegas, cepat, dan tanpa pandang bulu. Namun, kita juga harus jujur OTT tidak bisa berdiri sendiri sebagai strategi utama.
Jika kita hanya menunggu OTT berikutnya, berarti kita sudah menyerah pada upaya pencegahan.
Karena itu, perubahan harus bergerak lebih dalam. Reformasi birokrasi harus benar-benar nyata, bukan sekadar kosmetik laporan. Transparansi anggaran harus bisa diakses publik, bukan hanya auditor. Selain itu, partai politik harus memikul tanggung jawab lebih besar. Mencalonkan pemimpin bukan sekadar soal menang, tetapi soal kualitas dan integritas.
Jika partai tetap mengorbitkan calon bermasalah, partai juga pantas menerima kritik dan rasa malu.
Kita Mau Marah, Tapi Jangan Lelah
OTT terhadap Sudewo dan Maidi seharusnya menjadi momen refleksi bersama. Publik tidak boleh memperlakukannya sekadar headline viral yang segera tenggelam oleh isu baru.
KPK sudah bekerja. Kini, giliran kita bertanya lebih jauh apakah sistem pemerintahan dan politik kita benar-benar siap berubah? Atau kita akan terus berputar dalam siklus lama janji, skandal, tangkap tangan, lalu lupa?
Rakyat tidak menuntut pemimpin malaikat. Namun, rakyat berhak menolak pejabat yang menganggap jabatan sebagai ladang fee.
Jadi, sekarang pertanyaannya sederhana kamu masih percaya ini cuma ulah oknum atau mulai yakin ini masalah sistemik?
Lalu, kamu di kubu mana? @dimas
