Tabooo.id: Edge – Jika Retreat Jilid 1 berlangsung di Akmil Magelang dengan jargon disiplin, loyalitas, dan pengabdian, maka Retreat Jilid 2 versi KPK justru bergerak ke arah sebaliknya. Kali ini, lokasinya jauh dari barak militer. Tempatnya lebih sunyi, lebih sempit, dan ironisnya lebih jujur Rutan Gedung Merah Putih KPK RI.
Di sini, peserta tak lagi berbaris rapi. Selain itu, tak ada yel-yel pengabdian. Yang tersisa hanya pintu besi, jam kunjungan, dan waktu panjang untuk merenungi satu pertanyaan sederhana ke mana janji kepada rakyat dulu disimpan?
Karena itu, tanpa seremoni, KPK mengambil alih peran sebagai panitia retreat alternatif. Lembaga antirasuah ini mengingatkan para kepala daerah bahwa kekuasaan bukan bonus politik, melainkan amanah publik.
Dua Kepala Daerah, Satu Hari, Pola Lama
Pada Senin, 19 Januari 2026, KPK kembali mencetak rekor yang memalukan. Dalam satu hari, dua kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Namun, penangkapan ini tak berangkat dari prestasi pelayanan publik. Sebaliknya, praktik lama kembali tampil ke permukaan pemerasan, jual beli jabatan, dan fee proyek.
Dengan demikian, Retreat Jilid 2 resmi dimulai tanpa undangan, tanpa pilihan.
Daftar Peserta Retreat Jilid 2 (Versi OTT)
Maidi – Wali Kota Madiun, Jawa Timur
Tema Retreat: CSR rasa pribadi
- Kasus: Penerimaan fee proyek dan penyalahgunaan dana CSR dari pihak swasta
- Status: Tersangka pemerasan pengadaan proyek
- Barang bukti: Uang tunai ratusan juta rupiah
- Catatan: Dana sosial lebih dulu menyentuh meja kekuasaan, bukan warga
- Peserta pendamping: 15 orang, termasuk Kepala Dinas PUPR
Di Madiun, pejabat mengubah tanggung jawab sosial perusahaan menjadi alat transaksi. Alih-alih membantu masyarakat, CSR justru naik kelas sebagai ATM kekuasaan.
Sudewo – Bupati Pati, Jawa Tengah
Tema Retreat: Jabatan siapa berani bayar
- Kasus: Pemerasan dan jual beli jabatan perangkat desa
- Status: Tersangka pemerasan jabatan
- Barang bukti: Uang tunai miliaran rupiah
- Catatan: Jabatan desa tak lagi berbicara pengabdian, melainkan tarif
- Peserta pendamping: 8 orang, dari camat hingga calon perangkat desa
Sementara itu, di Pati, penguasa menggeser demokrasi desa ke pinggir lapangan. Kompetensi kalah oleh ketebalan amplop, dan pelayanan publik berubah menjadi ladang pungutan.
Alumni Tahun Lalu: Tradisi yang Terus Berulang
Retreat ini jelas bukan angkatan baru. Sebelumnya, pada akhir 2025, KPK sudah lebih dulu “meluluskan” beberapa kepala daerah:
- Ade Kuswara (Bupati Bekasi) – suap ijon proyek
- Abdul Wahid (Gubernur Riau) – pemerasan
Aktor boleh berganti. Namun, pola tetap sama. Pada akhirnya, rakyat selalu menanggung akibatnya.
Di satu sisi, publik berpotensi diuntungkan jika KPK terus konsisten membersihkan kekuasaan. Selain itu, negara juga menang jika hukum benar-benar berdiri di atas jabatan.
Namun di sisi lain, rakyat justru menanggung kerugian. Pembangunan tersendat, ASN jujur tercoreng, dan kepercayaan publik terus bocor. Bahkan, demokrasi ikut membayar harga mahal dari pengkhianatan ini.
Penutup: Retreat Tanpa Sertifikat, Tapi Sarat Makna
Retreat di Akmil melatih disiplin tubuh.
Sebaliknya, Retreat di Rutan KPK memaksa disiplin moral dengan cara paling keras.
Dan barangkali, di balik jeruji Gedung Merah Putih, para peserta akhirnya mengerti satu hal penting
pengkhianatan pada rakyat tak butuh pidato panjang.
Satu OTT saja cukup dan sejarah langsung mencatatnya. (red)
