Tabooo.id: Global – Pemerintah China secara terbuka mendukung Indonesia untuk menjabat Ketua Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2026. Dukungan itu ditegaskan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, saat konferensi pers di Beijing, Kamis (25/12/2025).
Tak berhenti pada pernyataan simbolik, China juga langsung menawarkan penguatan kerja sama. Beijing menyatakan kesiapan meningkatkan dialog, memperdalam kolaborasi, serta mendorong apa yang mereka sebut sebagai “multilateralisme sejati” jika Indonesia memegang palu sidang Dewan HAM PBB.
Dukungan tersebut muncul seiring langkah resmi Indonesia yang telah memperoleh nominasi dari Kelompok Asia-Pasifik untuk memimpin Dewan HAM PBB pada 2026. Menariknya, momentum ini bertepatan dengan usia 20 tahun berdirinya lembaga HAM global tersebut. Selanjutnya, Dewan HAM PBB akan mengesahkan nominasi ini dalam pertemuan pada 8 Januari 2026.
Jika proses berjalan mulus, Sidharto Suryodipuro Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa akan memimpin Dewan HAM PBB selama satu tahun. Meski singkat, jabatan itu membawa dampak global dan sorotan internasional yang tak kecil.
Indonesia Diuntungkan, Kredibilitas Dipertaruhkan
Bagi Indonesia, peluang ini membuka panggung besar. Sebagai ketua, Indonesia akan mengendalikan agenda, memimpin sidang, sekaligus menjadi wajah Dewan HAM PBB di mata dunia. Karena itu, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan komitmen untuk memimpin secara objektif, inklusif, dan berimbang prinsip yang kelak diuji dalam praktik.
Selain itu, momentum ini memberi keuntungan diplomatik nyata. Citra Indonesia sebagai jembatan dialog Global South kian menguat. Di saat yang sama, pengaruh Indonesia di forum internasional meningkat, begitu pula posisi tawarnya dalam isu-isu HAM global.
Namun, seiring naiknya panggung, sorotan pun mengeras. Dunia internasional akan kembali membuka catatan HAM di dalam negeri. Setiap kasus, setiap kerusuhan, dan setiap laporan berpotensi kembali menjadi bahan evaluasi.
China Untung Stabilitas, Barat Mencermati
Di sisi lain, China jelas melihat keuntungan strategis. Kepemimpinan Indonesia yang dikenal moderat dan pragmatis memberi ruang pendekatan dialogis dalam isu HAM topik yang selama ini sensitif bagi Beijing.
Sebaliknya, negara-negara Barat dan kelompok HAM internasional bersiap mengawasi. Mereka akan menilai apakah Dewan HAM di bawah Indonesia mampu bersikap tegas, atau justru memilih jalur kompromi demi menjaga konsensus.
Rotasi Kawasan, Tapi Politik Tetap Jalan
Secara formal, jabatan ketua memang mengikuti rotasi kawasan, dan Asia-Pasifik mendapat giliran pada 2026. Indonesia pun saat ini masih aktif sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024–2026, bersama China, Jepang, Korea Selatan, hingga Vietnam. Meski begitu, pengalaman menunjukkan bahwa rotasi geografis di PBB tak pernah sepenuhnya bebas dari tarik-menarik kepentingan politik.
Pada akhirnya, kursi ketua Dewan HAM PBB bukan sekadar simbol prestise. Jabatan ini menjadi ujian nyata bagi Indonesia: mampukah menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional, solidaritas Global South, dan tuntutan universal HAM?
Sebab di panggung HAM dunia, Indonesia boleh memegang palu sidang namun sorotan kamera tak pernah berpihak pada satu arah saja. (red)
