Candu kekuasaan membuat kritik terasa seperti ancaman. Saat penguasa hanya ingin didengar, demokrasi dan kewarasan publik ikut diuji.
Tabooo.id – Kekuasaan punya efek yang aneh. Semakin besar kewenangan seseorang, semakin mudah ia merasa semua keputusan berada di tangannya.
Badan Narkotika Nasional mengenal berbagai zat yang dapat membuat manusia kehilangan kendali. Heroin, sabu, ganja, hingga ekstasi memiliki efek ketergantungan.
Namun, ada satu candu yang tidak masuk daftar tersebut.
Namanya kekuasaan.
Ketika Jabatan Mulai Mengalahkan Akal Sehat
Kekuasaan tidak selalu mengubah tubuh. Justru, kekuasaan sering mengubah cara seseorang melihat dunia.
Jabatan memberi akses, penghormatan, kewenangan, dan kemampuan menentukan nasib orang lain. Sensasi itu dapat membuat seseorang ingin mempertahankan kekuasaan selama mungkin.
Masalah muncul ketika seseorang tidak lagi menggunakan jabatan sebagai alat untuk melayani.
Ia mulai menjadikan kekuasaan sebagai tujuan.
Pada titik tersebut, kritik terasa mengganggu. Perbedaan pendapat terdengar seperti pembangkangan. Masukan pun berubah menjadi ancaman terhadap wibawa.
Akibatnya, orang yang berani mengoreksi mulai menjauh. Sebaliknya, mereka yang selalu mengatakan “iya” justru mendapat tempat lebih dekat.
Perlahan, seorang pemimpin kehilangan cermin.
Ia tidak lagi melihat kenyataan secara utuh. Ia hanya melihat bagian yang membuat dirinya tetap merasa benar.
Kritik Bukan Musuh Kekuasaan
Demokrasi membutuhkan kritik karena kekuasaan tidak pernah sempurna.
Ambil contoh ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Dampaknya tidak berhenti pada orang yang bertransaksi menggunakan dolar.
Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor. Setelah itu, kenaikan biaya bahan baku dapat memengaruhi ongkos produksi.
Pada akhirnya, tekanan tersebut bisa sampai ke harga barang yang dibayar masyarakat.
Karena itu, masyarakat tetap punya alasan untuk khawatir meski mereka tidak pernah memegang dolar.
Hal serupa berlaku pada kebijakan publik.
Publik dapat mendukung tujuan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus mempertanyakan transparansi, kualitas pelaksanaan, dan efektivitasnya.
Dua sikap tersebut tidak bertentangan.
Seseorang bisa mendukung tujuan sebuah program tanpa membenarkan seluruh pelaksanaannya. Sebaliknya, kritik terhadap pelaksanaan program tidak otomatis berarti penolakan terhadap program.
Sayangnya, perdebatan publik sering berubah menjadi pertarungan loyalitas.
Orang yang bertanya dianggap tidak mendukung. Mereka yang mengkritik dicurigai ingin menjatuhkan pemerintah.
Padahal, negara tidak membutuhkan masyarakat yang selalu setuju.
Negara membutuhkan warga yang berani bertanya ketika kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Legal Tidak Otomatis Demokratis
Sebuah keputusan dapat memenuhi aturan hukum. Pemerintah juga dapat menerbitkan regulasi melalui mekanisme resmi.
Namun, demokrasi tidak berhenti pada pertanyaan, “Apakah keputusan ini legal?”
Lebih jauh, demokrasi juga mempertanyakan prosesnya.
Demokrasi juga menuntut ruang partisipasi publik, keterbukaan terhadap kritik, serta penghormatan terhadap perbedaan pandangan.
Tanpa ruang tersebut, legalitas hanya menjawab soal prosedur. Demokrasi membutuhkan sesuatu yang lebih besar: partisipasi dan pertanggungjawaban publik.
Sebab itu, sebuah keputusan bisa sah secara hukum tetapi tetap memunculkan persoalan demokratis.
Demokrasi bukan sekadar kemampuan lembaga negara membuat keputusan. Demokrasi juga membutuhkan kesediaan penguasa untuk mendengar suara yang berbeda.
Ketika Semua Orang Hanya Mengangguk
Bahaya lain muncul ketika seorang penguasa mulai dikelilingi orang-orang yang selalu membenarkan.
Lingkaran kekuasaan yang terlalu nyaman membuat ruang koreksi semakin sempit. Orang-orang di dalamnya akhirnya memilih diam daripada mempertanyakan keputusan yang keliru.
Semua memilih mengangguk.
Situasi tersebut memang terlihat nyaman. Namun, kenyamanan seperti itu justru dapat menjadi jebakan.
Tanpa kritik, seorang pemimpin kehilangan cermin. Tanpa perbedaan pendapat, ia semakin sulit mengetahui bagaimana kebijakannya terlihat dari luar lingkaran kekuasaan.
Akibatnya, keputusan dapat semakin jauh dari realitas masyarakat.
Di sinilah candu kekuasaan berubah menjadi masalah sistem.
Ini bukan sekadar soal seseorang yang terlalu mencintai jabatan. Ini juga soal lingkungan yang membuat kekuasaan sulit menerima koreksi.
Ketika semua orang takut berbicara, kesalahan dapat bertahan lebih lama.
Ketika kritik dianggap ancaman, sistem kehilangan mekanisme koreksinya.
Yang Membayar Bukan Hanya Penguasa
Budaya anti-kritik tidak berhenti di ruang pemerintahan. Dampaknya bisa masuk ke kehidupan masyarakat.
Sebagian orang memilih diam karena merasa suaranya tidak akan mengubah apa pun. Sebagian lainnya memilih aman karena tidak ingin berhadapan dengan kekuasaan.
Pilihan tersebut memang terasa nyaman dalam jangka pendek.
Namun, terlalu lama diam membuat masyarakat kehilangan keberanian untuk mengoreksi.
Karena itu, kewarasan publik menjadi penting.
Kewarasan bukan berarti selalu menentang pemerintah. Sebaliknya, kewarasan berarti mampu membedakan kritik dari kebencian.
Selain itu, masyarakat perlu membedakan loyalitas kepada negara dari kepatuhan tanpa batas kepada penguasa.
Yang tidak kalah penting, publik harus menempatkan fakta di atas fanatisme politik.
Dengan cara itu, kritik tidak berubah menjadi kebencian. Sebaliknya, kritik menjadi mekanisme untuk menjaga kekuasaan tetap berada di jalurnya.
Kekuasaan Selalu Punya Batas
Tidak ada jabatan yang abadi.
Pemerintahan berganti. Pemimpin datang dan pergi. Kekuasaan pun berpindah tangan.
Yang kemudian tersisa adalah cara seseorang menggunakan kekuasaan tersebut.
Sejarah tidak hanya mengingat siapa yang memiliki kewenangan terbesar. Sejarah juga mengingat siapa yang tetap mau mendengar ketika kritik mulai terdengar keras.
Sebab itu, pemimpin yang kuat bukanlah pemimpin yang tidak pernah mendapat kritik.
Pemimpin yang kuat justru mampu mendengar kritik tanpa langsung menganggapnya sebagai ancaman.
Ia tidak membutuhkan semua orang untuk selalu berkata “iya”. Ia membutuhkan orang-orang yang berani mengatakan “tidak” ketika keputusan mulai keluar dari jalur.
Pada akhirnya, kekuasaan seharusnya menjadi alat untuk melayani, bukan alasan untuk meminta kepatuhan tanpa batas.
Jika kekuasaan bisa membuat seseorang kehilangan kemampuan mendengar, siapa yang akan berani mengatakan bahwa penguasa sedang salah arah? @dimas
