Kekuasaan bisa menjadi candu. Saat kritik dianggap ancaman, demokrasi diuji dan kewarasan publik menjadi benteng terakhir.
Tabooo.id – Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat berbagai zat yang mampu membuat manusia kehilangan kendali. Heroin, sabu, ganja, hingga ekstasi masuk dalam daftar karena efek candunya merusak tubuh dan pikiran. Namun, ada satu candu yang tidak pernah tercantum di sana, padahal dampaknya sering meluas ke kehidupan jutaan orang. Candu itu bernama kekuasaan.
Bukankah kekuasaan bekerja dengan cara yang hampir sama?
Seseorang biasanya memulai dengan sedikit kewenangan. Setelah merasakan manfaatnya, ia ingin memperoleh lebih banyak. Jabatan menghadirkan akses, penghormatan, dan kemampuan menentukan nasib orang lain. Rasa nikmat itu kemudian berubah menjadi ketergantungan. Pada titik itu, seseorang tidak lagi menggunakan kekuasaan sebagai alat, tetapi menjadikan kekuasaan sebagai tujuan.
Di sanalah candu mulai mengambil alih.
Ketika Jabatan Mengalahkan Akal Sehat
Candu kekuasaan tidak mengubah kondisi fisik. Ia justru mengubah cara seseorang berpikir.
Orang yang larut dalam kekuasaan sulit menerima kritik. Ia menolak pendapat yang berbeda. Ia bahkan menganggap setiap masukan sebagai ancaman terhadap wibawanya.
Lama-kelamaan, ia hanya mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang selalu mengiyakan. Mereka yang berani mengoreksi perlahan menjauh atau sengaja disingkirkan.
Akibatnya, ia berhenti melihat kenyataan secara utuh. Ia memilih kenyataan yang membuat dirinya tetap merasa benar.
Sejarah berkali-kali memperlihatkan pola serupa. Banyak pemimpin kehilangan kemampuan mendengar justru ketika mereka memiliki kekuasaan paling besar. Karena itu, persoalan utama bukan terletak pada besarnya kekuasaan, melainkan pada hilangnya kemampuan mengendalikan diri.
Kritik Tidak Pernah Menjadi Musuh
Gejala candu kekuasaan terlihat jelas dari cara seseorang merespons kritik.
Misalnya, ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul pernyataan bahwa masyarakat desa tidak memakai dolar sehingga tidak perlu khawatir. Pernyataan itu mungkin terdengar sederhana. Namun, pelemahan rupiah tetap menaikkan biaya impor, harga bahan baku, biaya produksi, hingga harga kebutuhan pokok yang akhirnya ditanggung masyarakat.
Contoh lain muncul saat publik mengkritik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagian pihak tidak menjawab substansi kritik mengenai transparansi, kualitas pelaksanaan, atau efektivitas program. Sebaliknya, mereka menggiring opini bahwa para pengkritik tidak ingin rakyat miskin memperoleh makanan gratis.
Logika seperti itu mengaburkan persoalan yang sebenarnya.
Publik dapat mendukung tujuan sebuah program sekaligus mengkritik pelaksanaannya. Kritik tidak pernah menghalangi kebijakan yang baik. Sebaliknya, kritik membantu pemerintah memperbaiki kebijakan sebelum masalah membesar.
Sayangnya, orang yang kecanduan kekuasaan sering kehilangan kemampuan membedakan kritik dengan permusuhan.
Legal Belum Tentu Demokratis
Pemerintah dapat mengesahkan undang-undang sesuai prosedur. Lembaga negara dapat menerbitkan regulasi melalui mekanisme resmi. Pejabat juga dapat mengambil keputusan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.
Namun, demokrasi tidak hanya menilai hasil akhirnya.
Demokrasi juga menuntut proses yang terbuka, partisipasi publik yang bermakna, dan kesediaan mendengarkan suara yang berbeda. Tanpa ketiga unsur itu, legalitas hanya menjadi formalitas administratif.
Sebuah negara tidak kehilangan demokrasi karena pemerintah menerima kritik. Sebaliknya, demokrasi mulai melemah ketika penguasa memandang kritik sebagai ancaman yang harus dibungkam.
Kewarasan Adalah Bentuk Perlawanan
Candu kekuasaan bukan hanya mengubah pemimpin. Candu itu juga menguji keberanian masyarakat.
Banyak orang memilih diam karena merasa suaranya tidak lagi berpengaruh. Sebagian lagi memilih mengalah agar tidak berhadapan dengan kekuasaan. Pilihan itu memang terasa aman, tetapi sejarah menunjukkan bahwa banyak kemunduran demokrasi berawal dari diamnya warga.
Karena itulah, kewarasan menjadi sikap politik yang penting.
Orang yang tetap waras mampu membedakan kritik dari kebencian. Mereka juga mampu membedakan loyalitas kepada negara dari kepatuhan tanpa batas kepada penguasa. Selain itu, mereka tetap menempatkan fakta di atas kepentingan politik.
Pada akhirnya, jabatan selalu memiliki batas waktu. Kekuasaan selalu berpindah tangan. Tidak ada pengaruh yang bertahan selamanya.
Sejarah tidak mengingat siapa yang paling lama berkuasa. Sejarah justru mengingat siapa yang tetap rendah hati ketika memegang kekuasaan dan siapa yang masih bersedia mendengar ketika rakyat mulai bersuara.
Lalu pertanyaannya sederhana.
Jika kekuasaan benar-benar mampu membuat seseorang kehilangan kewarasan, siapa yang akan berani mengingatkan bahwa jabatan seharusnya melayani rakyat, bukan meminta rakyat terus melayani kekuasaan? @dimas
