Massa BEM Semarang dihadang polisi saat menuju Tugu Muda. Aksi “Menuju Pembebasan Nasional” membawa tuntutan harga BBM, MBG, KDMP, dan ruang sipil.
Tabooo.id – Jalan Pemuda sore itu bukan sekadar jalur menuju Tugu Muda. Ia berubah menjadi garis batas antara massa mahasiswa yang ingin menyampaikan tuntutan dan barisan aparat yang meminta mereka berhenti.
Ratusan hingga ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Semarang Raya bergerak dari kawasan Kantor Pos Kota Lama menuju Tugu Muda, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (26/8/2026). Aksi bertajuk “Menuju Pembebasan Nasional” itu kemudian berhadapan dengan blokade polisi di Jalan Pemuda.
Sekitar pukul 16.00 WIB, barisan polisi wanita (Polwan) membentuk penyekatan untuk menahan laju massa. Mahasiswa yang semula bergerak menuju Tugu Muda akhirnya berhenti di hadapan barikade tersebut.
Di titik itu, agenda demonstrasi berubah. Jalan yang seharusnya menjadi ruang bergerak massa menjadi ruang negosiasi.
Mahasiswa kemudian menggunakan mobil komando sebagai panggung. Orasi dilanjutkan dari atas kendaraan sembari massa bertahan di belakang barikade polisi.
Sejumlah peserta sempat berupaya menembus penyekatan. Hingga sekitar pukul 16.43 WIB, aparat masih menahan massa agar tidak melintas menuju kawasan Tugu Muda.
Namun, aksi tidak berhenti hanya karena jalan ditutup.
Akses fisik yang terbatas justru mendorong massa memindahkan tuntutan ke ruang suara.
Tugu Muda Diperebutkan Bukan Sekadar sebagai Lokasi
Tugu Muda memiliki makna lebih dari sekadar titik kumpul demonstrasi.
Kawasan itu menjadi salah satu simbol sejarah perjuangan masyarakat Semarang. Bagi mahasiswa, memilih Tugu Muda sebagai titik aksi memberi lapisan simbolik pada tema “Menuju Pembebasan Nasional”.
Karena itu, persoalannya bukan hanya apakah massa bisa sampai ke sebuah bundaran.
Massa memperebutkan ruang untuk berbicara di tengah kota.
Di satu sisi, aparat memiliki tanggung jawab menjaga keamanan, mengatur lalu lintas, serta memastikan aktivitas warga tetap berjalan. Di sisi lain, mahasiswa membawa hak konstitusional untuk menyampaikan kritik dan tuntutan di ruang publik.
Pertemuan dua kepentingan itu kemudian mengambil bentuk paling kasatmata barikade.
Polisi berdiri sebagai pengaman ketertiban. Mahasiswa berdiri sebagai pembawa keresahan.
Di antara keduanya, Jalan Pemuda menjadi panggung demokrasi yang tegang.
Tuntutan Tidak Berhenti pada Harga BBM
Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan yang jauh lebih luas daripada persoalan harga.
Mahasiswa menyerukan penurunan harga bahan pokok dan BBM. Mereka juga meminta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penghentian Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Tuntutan itu kemudian melebar ke persoalan tata kelola kekuasaan.
Dalam rangkaian tuntutannya, mahasiswa juga menyuarakan pengembalian TNI dan Polri ke fungsi utama, pengembalian kepemilikan tanah kepada rakyat, rehabilitasi wilayah terdampak bencana, serta penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan.
Dengan demikian, demonstrasi ini tidak berdiri sebagai protes terhadap satu kebijakan.
Ia merupakan akumulasi kegelisahan terhadap harga hidup, kebijakan negara, ruang sipil, pengelolaan tanah, hingga perilaku kekuasaan.
Nama “Pembebasan Nasional” akhirnya menjadi payung besar bagi keresahan yang berlapis-lapis.
Polisi: Hak Berpendapat Dihormati, Ketertiban Tetap Dijaga
Polda Jawa Tengah menyatakan menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Yuliyanto mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan mengikuti informasi resmi. Masyarakat yang beraktivitas di sekitar jalur pergerakan massa juga diminta menyesuaikan rute perjalanan dan mengikuti arahan petugas.
Polisi juga meminta peserta menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan bertanggung jawab.
Posisi tersebut menunjukkan dilema klasik dalam pengamanan demonstrasi bagaimana menjaga ketertiban tanpa membuat ketertiban menjadi alasan untuk mempersempit ruang kritik.
Sebab demonstrasi memang mengganggu rutinitas.
Jalan bisa macet. Aktivitas warga bisa tersendat. Pusat kota bisa berubah menjadi ruang konsentrasi massa.
Tetapi demokrasi memang tidak selalu hadir dalam keadaan nyaman.
Ketika Barikade Menjadi Pesan Politik
Ada ironi yang sulit diabaikan dari peristiwa sore itu.
Mahasiswa datang membawa tuntutan agar negara mendengar.
Negara hadir melalui aparat yang menjaga agar mereka tidak bergerak melewati garis tertentu.
Keduanya sama-sama berbicara tentang ketertiban, tetapi dari posisi yang berbeda.
Bagi aparat, ketertiban berarti memastikan ruang publik tetap terkendali. Bagi demonstran, ruang publik justru harus tersedia agar kritik dapat terdengar.
Di titik inilah demonstrasi berubah dari sekadar kerumunan menjadi pertarungan tafsir tentang ruang demokrasi.
Barikade bukan hanya benda fisik.
Ia menjadi simbol tentang seberapa jauh suara kritik boleh bergerak.
Ini Bukan Sekadar Massa yang Dihadang
Peristiwa di Jalan Pemuda menunjukkan satu pola yang lebih besar.
Ini bukan sekadar massa mahasiswa yang tertahan polisi. Ini adalah pertemuan antara hak menyampaikan kritik dan kewenangan negara mengatur ruang publik.
Ketegangan semacam ini selalu menyimpan pertanyaan yang sama: ketika negara meminta aksi tetap tertib, apakah ruang untuk menyampaikan ketidakpuasan juga ikut dijamin?
Jawabannya tidak cukup ditemukan dari jumlah personel yang diturunkan atau panjang barikade yang dibangun.
Ia terlihat dari bagaimana kedua pihak mengelola ketegangan.
Jika mahasiswa mampu mempertahankan tuntutan tanpa kekerasan, kritik tetap memiliki legitimasi moral. Jika aparat mampu mengamankan ruang publik tanpa berlebihan membatasi ekspresi, kewenangan negara tetap berada dalam koridor demokrasi.
Sebaliknya, ketika salah satu pihak kehilangan kendali, demonstrasi mudah bergeser dari pertukaran aspirasi menjadi pertarungan kekuasaan di jalanan.
Dan sore itu, Tugu Muda kembali menunjukkan fungsinya.
Bukan hanya sebagai monumen sejarah.
Tetapi sebagai cermin tentang bagaimana sebuah kota memperlakukan suara yang sedang menuntut untuk didengar. @dimas
